#2019GantiPresiden; Antara Kritik dan Strategi Politik Oposisi


MUKHAMAD BUSRO ASMUNI
(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia)

Situasi politik nasional saat ini diramaikan dengan #2019GantiPresiden yang menimbulkan reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat, sehingga menjadi perbincangan publik, bahkan dianggap oleh oposisi sebagai pemanasan menjelang Pemilu 2019. Gerakan tersebut  dinarasikan sebagai kritik terhadap pemerintahan Jokowi-JK, akan tetapi di sisi yang lain, gerakan tersebut juga dapat dimaknai sebagai strategi politik oposisi.

Di dalam Negara Demokrasi, fenomena gerakan #2019GantiPresiden yang dipelopori oleh partai oposisi merupakan hal wajar. Gerakan tersebut sah dan konstitusional. Undang-undang mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali, baik dalam memilih presiden dan wakil presiden maupun lembaga legislatif. Aturan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hal yang keliru di dalam gerakan#2019GantiPresiden. Berbeda jika pilihan diksi yang dipakai dalam gerakan tersebut adalah#Sebelum2019GantiPresiden, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai gerakan makar dan gerakan yang inkonstitusional.

Gerakan oposisi ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal (28 E ayat 3) yang menyatakan bahwa“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Berdasarkan pada pasal tersebut, gerakan #2019GantiPresiden memiliki dasar hukum kebebasan berpendapat yang hendak memberikan tawaran baru pada konstituen untuk mewujudkan penggantian presiden pada 2019 mendatang.

Gerakan oposisi ini bisa disebut kreatif karena dilakukan dengan cara-cara yang unik seperti membuat kaos, gelang, stiker, lagu dan lain-lain, sehingga mampu membuat viral di dunia maya maupun dunia nyata. Gerakan oposisi tersebut memunculkan beragam reaksi pro dan kontra. Reaksi pro, didukung oleh partai oposisi dan kelompok yang merasa sejalan dengan gagasan tersebut. Reaksi ini dilakukan dengan memberikan dukungan melalui pembelian dan pemakaian atribut #2019GantiPresiden, maupun meramaikan dalam memberikan komentar dan pernyataan dukungan. Sementara reaksi kontra, datang dari koalisi pendukung pemerintah. Reaksi kontra tersebut dapat dilihat dari munculnya gerakan tandingan oleh pendukung pemerintah dengan gerakan #2019TetapJokowi maupun gerakan #DiaSibukKerja.

Kritik dan Strategi Politik Oposisi

Menurut Robert A. Dahl bahwa keberadaan oposisi politik dalam negara demokrasi tidak bisa dihindarkan. Sistem politik hanya dapat dikatakan demokatis kalau di dalamnya terdapat partai oposisi. Sejalan dengan Dahl, Nurcholis Madjid Menyampaikan bahwa negara demokrasi yang sehat sangat diperlukan cheks and balances sebagai kekuatan pemantau dan pengimbang. Oposisi memiliki peran dalam mengontrol dan mengawasi kekuasaan. Kontrol dan pengawasan tersebut dilakukan sebagai upaya agar pemerintah tidak melakukan penyelewengan kekuasaan. Seperti dalam istilah yang disampaikan oleh Lord Acton  yaitu “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”. Istilah tersebut dapat dimaknai bahwa kecenderungan kekuasaan adalah menyimpang. Oleh karena itu kekuasaan perlu untuk diawasi dan dikontrol. Dalam konteks Indonesia,keberadaan oposisi seharusnya tidak perlu dicemaskan, justru dengan hadirnya kekuatan oposisi, maka pelaksanaan demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan oposisi yang dapat ditafsirkan sebagai kritik terhadap pemerintah. Munculnya gerakan ini berdasarkan atas ketidakpuasan pada kinerja pemerintah. Terdapat beberapa isu yang menjadi kritik oleh oposisi pemerintah seperti; hutang luar negeri, isu tenaga kerja asing, dan janji kampanye yang belum terealisasi.

Seperti yang disampaikan oleh Fahri Hamzah, yakni mengkritik dengan memberikankartu merah kepada Presiden Jokowi, yang memiliki makna bahwa pemerintahan Jokowi cukup satu periode saja, karena melihat kinerja pemerintahan yang banyak kekurangan. Sementara menurut Politisi Partai Gerindra, Ferry Juliantono menganggap bahwa pencapaian 3,5 tahun kinerja Jokowi di bidang ekonomi belum maksimal. Janji pemerintah yang akan menciptakan 10 juta lapangan kerja belum terpenuhi, justru yang terjadi malahan memberikan kesempatan kerja untuk negara lain.

Pemerintah harus lebih responsif dalam menanggapi masalah-masalah yang menjadi kritik oleh partai oposisi. Kritik tersebut sudah semestinya menjadi catatan untuk melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah. Sehingga waktu yang tersisa kurang dari 1,5 tahun masa pemerintahan dapat melakukan pembenahan dan evaluasi secara maksimal, dengan membuktikan kinerja secara nyata, seperti jargon pemerintahan Jokowi-JK yaitu kerja, kerja dan kerja, bukan malah memberikan respon dengan gerakan balik #2019TetapJokowi atau #DiaSibukKerja.

Namun di sisi yang lain, gerakan #2019GantiPresiden ini juga bisa dimaknai sebagai strategi politik oposisi dalam persiapan menghadapi pemilihan umum 2019.  Gerakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menakar seberapa besar masyarakat yang menginginkan pergantian presiden pada tahun 2019. Munculnya reaksi dukungan terhadap gerakan ini dapat menjadi ukuran dari masyarakat yang mengharapkan adanya pergantian presiden. Gerakan ini sangat efektif untuk menghimpun kekuatan dan suara oposisi. Meskipun pada awalnya gerakan ini hanya dipelopori oleh partai oposisi, yakni PKS (Mardani Ali Sera), namun dapat berpotensi menjadi gerakan rakyat yang secara masif menginginkan pergantian presiden.

Terlepas dari gerakan oposisi  #2019GantiPresiden dan respon balik terhadap gerakan tersebut, baik gerakan #2019TetapJokowi maupun gerakan #DiaSibukKerja, secara konstitusi masa kerja Presiden Jokowitetap akan berakhir di tahun 2019. Persoalan apakah Presiden Jokowi akan melanjutkan dua periode atau tidak, itu adalah kehendak rakyat. Rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam menentukan pemimpinnya melalui Pemilihan Umum Presiden 2019 mendatang.

 

Tag :

  • 399 Dibaca