Direktur riset dan data ACC Sulawesi Wiwin Suwandi

ACC Sulawesi Sebut Elit Politik, Birokrat dan Pelaku Bisnis Melawan Pemberantasan Korupsi


Seputarsulawesi.com, Makassar,- Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi menganggap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia kian merajalela, ratusan koruptor yang mendekam di penjara, triliunan rupiah yang disita bahkan aset dirampas untuk penegakan hukum tak membuat jera pelaku korupsi bahkan mereka yang terbelit kasus korupsi pun berusaha mengelak dan berupaya melawan dengan praperadilan.

Direktur riset dan data ACC Sulawesi Wiwin Suwandi dalam rilisnya menyebutkan mereka yang melawan pemberantasan korupsi itu adalah elit-elit politik, birokrat dan pelaku bisnis.

“Perlawanan terhadap pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh kelompok yang bukan semata ingin memperkaya diri sendiri, tetapi juga ingin menghancurkan negara dan bangsa ini,” kata Wiwin dalam rilis yang diterima Seputarsulawesi, Sabtu 18 November 2017.

Dari kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang membelit ketua DPR RI Setya Novanto, menurut Wiwin dalam kasus yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut mereka melakukan segala macam cara untuk  melemahkan KPK dan peraturan perundangan anti-korupsi (melalui uji materil), memotong anggaran, membenturkan KPK dengan aparat penegak hukum lainnya, hingga pada ancaman pembubaran KPK.

Meski begitu kata Wiwin segala upaya yang dilakukan untuk melemahkan KPK tidak mendapat dukungan dari rakyat.

“Syukurlah, semua perlawanan terhadap pemberantasan korupsi itu tidak mendapat dukungan rakyat, bahkan ternyata KPK memperoleh dukungan yang semakin menguat dari rakyat,” kata Wiwin.

Wiwin mengungkapkan seorang Ketua DPR, Setya Novanto, berkali-kali tak memenuhi panggilan KPK, malah melakukan semua upaya perlawanan yang tak berdasar sama sekali, melecehkan, manipulatif dan konspiratif. Dalih sakit, tak ada izin Presiden untuk pemeriksaan anggota DPR, imunitas anggota DPR sampai-sampai pada melibatkan diri pada kecelakaan yang diduga direkayasa, semua itu digunakan sebagai alasan untuk menghindar dari panggilan yang sah dari KPK, menghindar dari proses hukum yang seharusnya ditaati oleh semua warga negara tanpa kecuali.

Sementara praperadilan dilakukan dan seperti pada praperadilan sebelumnya bukan mustahil praperadilan yang baru ini menjadi cara yang diatur untuk meloloskan diri.

Dari segi etika, kata Wiwin Ketua DPR tersebut harus mundur dari jabatannya, tunduk pada proses hukum, menyerahkan diri kepada KPK, bukan malah menghina KPK dengan semua dalih yang diumbar ke media.

Dalam kaitan ini harus pula ditekankan bahwa para pihak yang memfasilitasi Ketua DPR untuk merekayasa agar lepas dari tanggung jawab hukumnya tersebut, seperti kuasa hukum yang bertindak tidak etis, dan juga mungkin hakim dan dokter, selayaknya dinyatakan ikut bersalah (complicit).

“Mereka merupakan bagian dari orkestra besar yang konspiratif, dan jelas merupakan tindakan obstruction of justice,” kata Wiwin.

Olehnya itu, Wiwin meminta kepada KPK untuk tidak menyerah, bahkan sebaliknya berani dan tegas melawan segala tekanan, konspirasi dan obstruksi yang dilancarkan oleh mereka yang menghendaki hancurnya gerakan pemberantasan korupsi.

“Kami tak ingin melihat negara ini kalah melawan korupsi dan koruptor,” ucap Wiwin.

Tag :

acc korupsi
  • 64 Dibaca