Muhammad Aras Prabowo

Akuntansi, Anggaran dan Sipakatau dalam Budaya Bugis


Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari bahasan ilmu akuntansi selain akuntansi konvensional. Perbedaan yang paling mendasar dari keduanya dapat dilihat dari tujuannya yaitu, akuntansi pemerintahan lebih mengedepankan pelayanan publik (nonprofit) sedangkan konvensional laba merupakan tujuan utamanya. 

Selain itu, Pertanggungjawaban kepada publik/masyarakat dan parlemen (DPR/DPRD), berbeda dengan konvensional pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Selanjutnya dari karakteristik anggaran, terbuka untuk publik dan konvensional tertutup untuk publik.
Sumber pandanaan dalam sektor pemerintahan berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset Negara, sumbangan, hibah dan lain-lain. Pajak merupakan salah satu sumber terbesar dalam anggaran pemerintah yang berasal dari masyarakat, sehingga penggunaannya harus dikelolah untuk kesejahteraan rakyat. 

Adanya akuntansi anggaran dalam sektor publik merupakan hal yang sangat penting, dibawah ini adalah alasan pentingnya dibuat akuntansi anggaran dalam sektor publik. Salah satunya adalah bentuk tanggungjawab pemerintah kepada rakyatnya. Kebutuhan ataupun keperluan masyarakat tidak terbatas, malah berkembang dan sumber daya terbatas, maka anggaran sangat dibutuhkan sebagai alat untuk mengarahkan pembangunan, juga untuk menaikkan tingkat kualitas hidup masyarakat.

Pengelolaan anggaran tidak main-main kerena memiliki konsikuensi hukum, sehingga publik harus mengetahuinya, jelas, akurat, komprehensif, periodik dan lain-lain. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. 

Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari satu tahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik, target fiskal yang menggambarkan keseimbangan, antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum, memberi landasan penilaian kinerja pemerintah. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara periodik (setiap 1 tahun). Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. WTP inilah yang menjadi incaran setiap instansi pemerintahan sebagai legitimasi keberhasilan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran.

Namun tidak sedemikian mudahnya dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolah oleh pemerintah. Sebab anggaran berkaitan dengan aspek sosial yang cukup luas dan tujuan akhirnya adalah kesejateraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Meminjam nilai kebudayaan Bugis, bahwa anggaran harus disusun dan digunakan berdasarkan nilai sipakatau (saling memanusiawi). Tanpa mengesampingkan aturan-aturan yang sudah ada, seperti PSAP. 

Sipakatau tidak berdiri sendiri, ada beberapa nilai yang membentuknya, termasuk sipakalebbi (memuliakan), sipakarennu (membahagiakan), sipakainge (mangingatkan) dan sipatokkong (membantu). Mattulada, (1998) mengemukakan bahwa dalam konsepsi sipakatau tertanam makna, nilai dan segala sesuatu yang bersifat kepatutan, norma-norma kualitatif yang amat dijunjung tinggi. Sipakatau merupakan segala perilaku nyata seseorang atau sekelompok orang yang berinteraksi dalam masyarakat.

Konsepsi sipakatau dalam penyusunan dan penggunaan anggaran yaitu, penyusunan anggaran harus didasarkan dengan nilai sipakatau dengan patuh terhadap norma-norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang seperti SPAP. Selain itu, payusunan anggaran harus memberi dampak positif bagi kehidupan manusia, bukan atas kepentingan perseorangan, kelompok termasuk partai politik. 

Dengan begitu nilai sipakatau akan termanifestasi dalam penyusunan anggaran yang berujung pada ketepatan perencanaan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Fungsi sipakainge akan berperan dalam pembahasan anggaran yang akan dilakukan oleh eksekitif dan legislatif.

Legislatif dan eksekutif harus sipakainge guna melahirkan perencanaan yang matang dan sesuai yang dibutuhkan dalam masyarakat. Feedback adalah nilai sipakainge dalam pembahasan anggaran antara keduanya, dengan ketentuan bahwa sipakainge ‘selalu diartikan saling mengingatkan dalam kebaikan’.
Hasil dari konsepsi sipakatau dalam penggunaan anggaran akan melahirkan nilai sipatokkong dalam masyarakat. Penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan seperti yang dijelaskan di atas akan meningkatkan kesejateraan dan mengeluarkan masyarakat dari belenggu kemiskinan. 

Inilah yang dimaksud dengan fungsi sipatokkong yaitu saling membantu antara pemerintah dan masyarakan lewat kebijakan penggunaan anggaran guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian akan melahirkan nilai sipakarennu dan sipakalebbi. Penggunaan anggaran yang sesuai tentunya akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan bermasyarakat, sehingga melahirkan nilai sipakarennu dan sipakalebbi. Akan tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah membahagiakan masyarakat dan masyarakat memuliakan pemerintah.

Penulis: Muhammad Aras Prabowo
(Mahasiswa Pascasarjana Magister Akuntansi Univ. Mercu Buana Jakarta
Aktif Menulis Akuntansi dan Budaya)


 

Tag :

aras-prabowo
  • 164 Dibaca