Akuntansi, Sipakatau dan Proses Pelayanan Rumah Sakit


Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya Bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. 

Sedangkan Sistem Kesehatan Daerah (Siskeda) adalah tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang terdiri dari komponen upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan kesehatan, manajemen kesehatan. 

Berdasarkan prinsip SKN upaya kesehatan terdiri dari: adil dan merata: pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan di luar negeri dalam kondisi tertentu.  Selanjutnya, non diskriminatif, setiap penduduk harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, bukan status sosial ekonomi dan tidak membeda-bedakan suku/ras, budaya dan agama, dengan tetap memperhatikan pengarus-utamaan gender.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit : 1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 2. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 3. Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Saat ini, tidak bisa dipungkira bahwa perkembangan rumah sakit cukup pesat. Investor berlomba-lomba untuk menginvestasikan dananya lewat pembangunan rumah sakit di daerah yang dinilai strategis. Artinya, sekarang bukan hanya pemerintah yang memiliki kewajiban untuk membangun rumah sakit. 

Keuntungan yang menjanjikan menjadi salah satu alasan utama pihak swasta turut andil. Tapi bukannya partisipasi tersebut membawa konstribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, namun justru membawa sejumlah luka dan kekecewaan yang mendalam bagi pemakai jasa/pasien bahkan merembet ke keluarga dan kerabat. Keuntungan membuat sejumlah pengelolah rumah sakit tidak lagi berada pada peran sesunggunya atau melenceng dari fungsi sebenarnya. 

Baru-baru ini masyarakat dihebohkan atas kematian bayi bernama Tiara Debora berusia 4 bulan. Bayi tersebut adalah buah hati dari pasangan Rudianto Simanjorang dan Henny Silalahi. Debora mengalami sesak napas pada 3 September 2017 dan dilarikan ke RS Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat.
 
Manajemen rumah sakit menangani bayi itu di instalasi gawat darurat (IGD). Dengan kondisi seperti itu seharusnya Debora mendapat perawatan di fasilitas pediatric intensive care unit (PICU). Namun tindakan itu tidak bisa dilakukan karena orang tua Debora tidak mampu memenuhi syarat administrasi dengan membayar uang muka Rp 19 juta (TEMPO.CO).

Praktik penolakan pasien oleh rumah sakit tidak hanya terjadi kepada Tiara Debora Simanjorang. Penolakan kerap terjadi terhadap pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. M Rizki Akbar, anak berusia dua tahun, menjadi salah satu korban penolakan rumah sakit atas pasien BPJS Kesehatan. 

Kejadian nahas yang menimpa Rizki terjadi pertengahan 2016 lalu di Kota Tangerang, Banten. Rizki merupakan anak yang menderita penyakit jantung. Sebelum meninggal dunia, beberapa rumah sakit menolak menanganinya. Selanjutnya, Reny Wahyudi, ibu yang kehilangan anaknya karena terlambat ditangani, sempat berpindah-pindah dari RS Ananda Bekasi, RS Anna Medika Bekasi, RS Mekar Sari, RS Bakti Kartini, RS Bella, RS Hermina, dan RSUD Kota Bekasi. 

Saat itu alasan yang digunakan pihak rumah sakit adalah ketiadaan kamar serta fasilitas untuk menanganinya. Karena sulit mendapat kamar, Reny akhirnya dilarikan ke RSUD Koja, Jakarta Utara. Sayang, nyawa anaknya yang dilahirkan dengan proses sesar tak terselamatkan karena terlambat ditangani, (CNN Indonesia).

Menganalisis beberapa kasus di atas bahwa penolakan pasien hampir semua dilatarbelakangi kendala pembiayaan. Hal ini cukup memperihatinkan, ada sebuah nilai yang tidak lagi dimiliki oleh beberpa rumah sakit. Mengejar keuntungan telah mengganti posisi tanggung jawab kemanusiaan yang diembannya.

Padahal jika dilihat lebih jauh lagi, bahwa eksistensi sebuah perusahaan tidak selalu dipengaruhi oleh kapitalistik. Bahwasanya uang hanya dapat diperoleh dengan uang. Menurut penulis, akuntansi tidaklah sesempit dan sekapitis itu. Akuntansi juga memiliki sisi kemanusiaan yang tidak boleh dihilangkan. 

Penulis menyebutnya sebagai akuntansi sipakatau dalam budaya Bugis. Akuntansi sipakatau artinya bahwa tidak semua harus diukur dengan keuangan dalam sebuah transaksi. Misalnya, kasus penolakan pasian di atas. Jika pihak rumah sakit menolaknya dikarenakan masalah pendanaan maka entitas tersebut juga tidak akan terhindar dari kerugian. Mungkin tidak dengan mata uang atau materi, namun nama baik perusahaan akan tercoreng di publik, akuntansi menyebut hal tersebuat sebagai good will (nama baik).

Kerugian secara materil mungkin tidak langsung terlihat. Akan tetapi kasus itu akan terus diingat oleh masyarakat, terutama para keluaraga dan kerabat korban. Ibaratnya, jika sebuah perusahan memiliki pelayanan yang baik, maka akan melahirkan pelanggan tetap dan loyal terhadap produk. Namun jika sebaliknya, perusahaan tidak memiliki pelayanan yang baik maka good will yang dimiliki akan menurun dan akan melahir persepsi negatif yang akan mempengaruhi pelanggan tetap. 

Muhammad Aras Prabowo
Mahasiswa Magister Akuntansi Univ. Mercu Buana Jakarta

  • 529 Dibaca