Aspidsus Kejati Sulselbar Sebut Burhanuddin Tidak Kooperatif


Seputarsulawesi.com, Makassar- Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Tugas Utoto menyebut Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin tidak kooperatif satelah dia ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pada Kamis 20 Juli 2017 lalu.

Menurut Tugas, pemeriksaan yang dilakukan hari ini, Senin 6 November 2017 terhadap Burhanuddin merupakan pemeriksaan pertama setelah ditetapkannya sebagai tersangka, lantaran Burhanuddin selalu mangkir dalam panggilan penyidik.

“Iya tidak kooperatif, tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan penyidik,” kata Tugas Utoto, Senin 6 November 2017.

Baca juga: Bupati Takalar Ditahan 

Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut, Burhanuddin sempat melakukan upaya praperadilan atas statusnya sebagai tersangka, sebab dia menilai penetapan tersangka terhadap dirinya bertetapan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

Namun upaya tersebut ditolak oleh majelis hakim pada putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar pada Selasa 31 Oktober lalu dengan pertimbangan bahwa penyidik telah memenuhi syarat untuk penetapan tersangka.

Atas kasus ini, Burhanuddin diduga telah mengeluarkan izin prinsip untuk zona industri di dua lokasi yang sebenarnya merupakan pencadangan transmigrasi. Atas kasus tersebut negara merugi sebesar 17 Milyar.

Sebelumnya Kejati Sulselbar telah menahan dua orang atas kasus yang serupa, mereka adalah Camat Manggarabombang, M Noor Utary dan Sekdes Laikang, Risno Siswanto yang saat ini kasusnya telah disidangkan.

Kasus tersebut bermula ketika PT Karya mengajukan proposal kepada pemerintah Takalar. Pemerintah setempat lalu mengeluarkan izin prinsip pada tahun 2015.

Saat izin keluar, camat, kepala desa dan Sekdes diduga menjual lahan dengan menerbitkan Sporadik, HGB dengan cara merekayasa kepemilikan lahan seolah-olah milik masyarakat.

Lahan itu diketahui dijual pada tahun 2015 kepada penguasahan Tiongkok, yakni PT Karya Insan Cirebon dengan nilai penjualanya senilai Rp 16 miliar.

Padahal, sejak 1999, lahan tersebut sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dijadikan lahan cadangan pembangunan kawasan pemukiman transmigrasi dengan Surat Keputusn (SK) Gubernur nomor 1431/V/tahun 1999 seluas 3.806,25 Ha.

Tag :

bupati takalar
  • 171 Dibaca