Asri Anas Minta Kadis Kesehatan Polman di Nonaktifkan


Seputarsulawesi.com, Polewali Mandar- Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan perawat honorer di Kabupaten Polewali Mandar beberapa waktu lalu, juga mendapat sorotan dari Anggota DPD RI asal Sulbar, Muhammad Asri Anas.

Lewat keterangan tertulisnya ke Seputarsulawesi.com, Rabu, 16 Mei 2018 Asri Anas mengatakan, aksi tersebut adalah hal yang lumrah, sebab mereka mempertanyakan dan menuntut status serta upah yang layak.

Menurutnya, apa yang menjadi tuntutan perawat tersebut didasari oleh 3 undang-undang, yaitu; Pertama, UU Keperawatan Nomor. 24 tahun 2014. Kedua, UU Hak Asasi Manusia/ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi mencakup hak-hak sebagai berikut:  Hak untuk hidup, Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak mengembangkan diri, Hak memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman.  Ketiga, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Sangat tidak pantas jika Bupati Polman bertindak otoriter dengan menonaktifkan atau memecat 100 lebih tenaga honorer dan sukarelawan yang telah mengabdi bertahun-tahun, dan tentu saya meminta kepada Bupati Polman untuk menonaktifkan Kepala Dinas Kesehatan yang melakukan intimidasi kepada para perawat," jelas Asri Anas.

Lebih lanjut, Asri Anas mengatakan, harusnya bupati setempat bisa mengedepankan dialog guna mencari solusi terhadap tuntutan perawat, bukan mala melakukan pemecatan.

"Karena jika itu yang terjadi, saya menganggap bupati dan Kadis atau yang terlibat memecat tidak mengerti regulasi dan tidak bisa menghargai jasa dan kerja para perawat." katanya lagi.

Tak hanya itu, Asri juga mengancam, jika pemecatan itu dilakukan dengan cara sewenang-wenang, maka dirinya akan meminta Komnas HAM dan Ombusman untuk ikut menyelidiki kasus tersebut.

“Jika perlu bersama DPD RI merekomendasikan pemberhentian Kadis dan pejabat Bupati Polman karena melanggar beberapa ketentuan UU,” tegasnya.

  • 218 Dibaca