Bisnis dan Politik




Oleh; Asnawi
(Jurnalis Seputarsulawesi.com)

“Bisnis dan Politik”, Sepintas kedua hal sangat berbeda, apalagi bila dipandang dengan kacamata awam. Logikanya pun sepintas lalu sangat berbeda. Mendengar kata “bisnis” yang tergambar dinalar sekurang-kurangnya adalah pemasaran, produk, modal, laba, dan sejenisnya. Sementara “politik” bila diperdengarkan yang tersirat dikepala setidaknya; Parpol, Pemilu, Pilkada, Legislator dan sejernisnya. Sepintas lalu, keduanya tak berhubungan. Jalan keduanya berbeda, bagai langit dan bumi.

Tetapi sesungguhnya bisnis dan politik bukan lah dunia yang terpisah. Bisnis dan politik justru senafas, tak berbeda ruang, dan bahkan menyatu sejak dulu. Hubungan antar bisnis dan politik bukanlah hal yang baru di negeri ini. Sejarah mencatat, kerjasama antar pengusaha (bisnis) dengan penguasa (politik) di negeri ini telah menghasilkan kebijakan yang diantaranya adalah dorongan atas pertumbuhan dunia usaha pribumi yang tercermin dalam kebijakan Ali Baba atau Baba Ali pada tahun 1950-an.

Yahya Muhaimin menyebutnya sebagai Client Businessmen,dimana pengusaha bekerja dengan dukungan dan proteksi dari jaringan kekuasaan pemerintah. Para pengusaha mempunyai patron dalam kelompok kekuasaan politik birokrasi dan mereka sangat tergantung kepada koneksi dan monopoli yang diberikan oleh pemerintah. Mereka lahir diluar aparat birokrasi dan biasanya juga masih tergolong sebagai elit yang berkuasa. (Yahya Muhaimin, Jakarta: LP3ES, 1991).

Apalagi saat ini, saat dimana kran demokrasi terbuka lebar dan liberalisasi politik berlangsung sejagad nusantara. Disaat seperti ini bisnis dan politik terintegrasi kuat, tanpa jarak, tanpa pembatas, dan kelihatannya tak akan terpisah. Saat ini, bisnis telah menjadi tubuh politik dan dan politik telah menjadi nafas bisnis. Bisnis tak berdaya tanpa politik, dan politik menemui ajalnya tanpa bisnis. Keduanya saling menopang, saling bergantung, dan saling untung.

Keterkaitan bisnis dan politik terjadi ditingkat Jakarta hingga daerah Provinsi, kabupaten/kota di nusantara. Bisnis menerobos masuk ke tubuh politik melalui parpol atau lewat momentum pilkada. Tujuannya, untuk memperkuat dan memperluas modal. Sebab “proyek” sebagai mesin pendulang bisnis ditentukan melaui kebijakan politik.

Sementar politik berlapang dada menerima bisnis untuk harapan penguatan eksistensi – terutama parpol. Jamak diketahui, parpol yang ada tak punya sumber dana. Maka terobosan bisnis ketubuh parpol yang ada tak punya sumber dana. Maka terobosan bisnis ketubuh parpol tentu dianggap “berkah” yang pahalanya melimpah ruah dan dapat dinikmati secara langsung. Menyatunya bisnis kedalam tubuh politik tak dianggap sebagai masalah --- kendatipun sesungguhnya praktek ini adalah bencana bagi demokrasi.

Latas, bagaimana cara kerja kaum bisnis menorobos masuk keranah politik? Sekurang-kurangnya ada dua bentuk; terang-terangan dan cara sembunyi-sembunyi. Bentuk “terang-terangan dengan modus masuk menjadi pengurus parpol atau menjadi Caleg parpol tertentu. Modus ini jamak diketahui oleh publik. Sementara dalam bentuk “sembunyi-sembunyi” modusnya mereka menjadi sponsor praktek politik, terutama Pilkada. Modus jenis hanya Tuhan yang tahu, sama sekali diluar area pandangan mata publik.

Memang tidak dilarang pebisnis/pengusaha berkiprah didunia politik praktis. Tetapi praktek politik kita saat ini adalah soal kepentingan sempit. Kekuasaan politik bisa menjadikan atau dijadikan sumber kebijakan negara secara tidak fair menguntungkan bisnis kerabat, keluarga, dan kroni atau sang penguasa yang merangkap jadi politisi. Dan ini kelihatannya sudah umum terjadi. Tentu saja praktek ini memperburuk demokrasi. Sebab atas nama demokrasi, negara dan pasar dikendalikan oleh mereka. Atasnama demokrasi pula sumber=sumber ekonomi dikuasai oleh mereka. Warga awampun hanya mampu bertanya; “demokrasi macam apa ini?”.

  • 645 Dibaca