SC video Kampanye AIM di Desa Sugiwaras

Diduga Politisasi Program PKH, Kampanye AIM-Benar di Sugiwaras Jadi Sorotan


Seputarsulawesi.com, Polewali Mandar- Kampanye dialogis pasangan Andi Ibrahim Masdar dan M. Natsir Rahmat (AIM-Benar) di Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Jumat 23 Maret 2018 menuai sorotan. 

Pasalnya, Agus Pranoto yang juga salah seorang anggota DPRD Polewali Mandar (Polman) diduga telah mempolitisasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan Pilkada Polman. Padahal PKH merupakan program nasional dari Kementrian Sosial yang memang diperuntukkan bagi orang-orang miskin.
 
Saat menyampaikan orasi politik dikegiatan tersebut, Agus mengatakan bahwa tahun ini, Desa Sugiwaras akan mendapatkan program bedah rumah dari PKH. Agus pun meminta agar warga setempat mendatangi Kepala Desa guna memastikan program tersebut.

"Bapak datangi pak desa, kalau pak desa tidak mengatakan iya, maka datang ke rumahnya pak Agus Pranoto, saya akan bawa bapak-ibu-ibu kerumahnya pak desa. Barangkali pak desa bohong. Setuju..." teriak Agus Pranoto sebagaimana video yang dilansir dari akun facebook Muh Reza Pahlevi.

Tak hanya itu, Agus Pranoto juga mengakui bahwa ia pernah diperintahkan oleh Bupati Polman untuk menyelediki masyarakat miskin di Kecamatan Wonomulyo. Dan tahun ini, katanya, masyarakat Sugiwaras mendapat jatah 51 rumah yang akan dibedah. Olehnya itu, ia pun meminta agar tokoh masyarakat berembuk bersama.

"Silahkan bapak BPD dan tokoh masyarakat berembuk bersama bahwa ini adalah program berkelanjutan. Atau ini mau dirubah, dirubah atau dilanjutkan," teriak Agus dikampanye tersebut.

Mendengar teriakan Agus itu, spontan warga yang hadir dalam kempanye itu berteriak "lanjutkan". Dan Agus pun mengatakan jika program tersebut ingin dilanjutkan, maka harus pilih nomor dua di Pilbup Polman.

"Kita harus pilih nomor dua (AIM-Benar) karena kita ini diberi tempat," katanya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Suardi Kaco, salah seorang penggerak PKH Kabupaten Polewali Mandar menyesalkan tidakan yang dilakukan oleh Agus itu karena telah berani mempolitisasi program PKH untuk kepentingan Pilkada Polman. 

Menurutnya, tidak selayaknya Agus menyampaikan hal tersebut, karena hal itu menyalahi aturan. Meski pemerintah desa atau masyarakat bisa mengusulkan melalui Dinas sosial tentang penambahan penerima manfaat PKH, akan tetapi usulan tersebut tidak bersifat pasti. 

"PKH ini kan program Kemensos yang peruntukannya untuk warga miskin melalui tahapan awal pendataan. Sedangkan penambahan penerima manfaat PKH ditentukan oleh Kemensos. Jika pemerintah daerah, apalagi politisi mengklaim program bantuan sosial seperti PKH adalah programnya, maka ini tentu menyalahi regulasi," jelas Suardi, saat dihubungi Seputarsulawesi.com, Sabtu, 24 Maret 2018.

  • 963 Dibaca