Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah

Direktur KOPEL : Belanjakan APBD Tanpa Persetujuan DPR Adalah Pelanggaran


Seputarsulawesi.com, Makassar,- Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah mengungkapkan, jika eksekutif membelanjakan 1 rupiah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, maka hal tersebut merupakan pelecehan terhadap institusi lembaga Negara dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Bagi kami, apabila eksekutif membelanjakan sesuatu 1 rupiah saja APBD yang belum di setujui DPR. Maka itu, Pelecehan institusi DPRD, karena kewenangan DPRD memberi persetujuan di belanja," ungkap Syamsuddin Alimsyah saat menerima peserta Klinik Anti Korupsi di Kantor KOPEL Indonesia  Jalan Batua Raya Makasar, Rabu, 20 September 2017.

Syamsuddin menegaskan, apabila ada anggaran yang tidak disetujui oleh DPR pada APBD pokok lalu dibelanjakan oleh eksekutif sebelum ada persetujuan dari DPR maka itu pelanggaran dan tidak dibenarkan karena hal tersebut merupakan pengkhianatan pada DPRD.

Sementara penanggungjawab Klinik Anti Korupsi KOPEL Indonesia, M. Akil Rahman mengaku, saat ini KOPEL Indonesia sedang melakukan pengkajian terhadap Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.

"Inikan sudah 1 tahun akhir masa kepemimpinan Gubernur, Syahrul Yasin Limpo, jadi kita akan mencoba melakukan pengkajian terhadap RPJMD dari Gubernur," ungkap Akil Rahman.

Akil Rahman mengungkapkan, RPJMD Gubernur Sulawesi Selatan akan menjadi prioritas utama bagi KOPEL Indonesia dan akan memfokuskan pada tujuh misi kajian dalam RPJMD tersebut.

"Karena pak Syahrul sudah tidak maju di Pilgub 2018. Maka, kami melihat kajian RPJMD Gubernur akan netral," tutur Akil Rahman.

  • 116 Dibaca