Djemi Radji Koordinator Jaringan GUSDURian Gorontalo

GUSDURian Minta Surat Edaran Larangan Perayaan Tahun Baru di Bone Bolango Ditinjau Ulang


Seputarsulawesi.com, Gorontalo- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo secara resmi mengeluarkan surat edaran tentang larangan perayaan tahun baru 2018, karena dinilai bertentangan dengan syariat Islam. 

Surat edaran bernomor: 800/BKPPD/619/XII/2017 itu ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Ishak Ntoma pada tanggal 27 Desember 2017 lalu.

Surat tersebut ditujukan kepada Kakanwil kementrian/Non Kementrian, para Kepala OPD, kepala bagian Sekretaris Daerah, pimpinan perguruan tinggi negeri/swasta dan para pimpinan BUMN/BUMD/Perbankan di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Menanggapi hal tersebut, Jaringan GUSDURian Gorontalo meminta agar Pemkab setempat kembali meninjau ulang surat edaran tersebut. Pasalnya, sejauh ini, tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur Pelarangan Perayaan Tahun Baru masehi 2018 itu. 

"Mestinya, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berada di tengah dalam menyikapi perayaan Tahun Baru Masehi itu, agar tidak terkesan mengesampingkan Hukum Nasional," jelas Djemi Radji, Koordinator Jaringan GUSDURian Gorontalo lewat keterangan tertulisnya ke Seputarsulawesi.com, Sabtu 30 Desember 2017.

Selain itu, melalui Koordinatornya, GUSDURian Gorontalo juga meminta agar pemerintah Bone Bolango hendakanya menghindari penafsiran tunggal tentang pelarangan perayaan tahun baru itu, agar tidak menimbulkan polemik di internal warga Bone Bolango.

Menurut Djemi, justru yang terpenting dilakukan pemerintah adalah memberikan himbauan kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan jelang tahun baru, bukan dengan cara mengeluarkan Surat Pelarangan Perayaan Tahun Baru itu.

Olehnya itu, Djemi meminta agar pemerintah setempat meninjau kembali surat edaran yang dengan terang menggunakan kata Pelarangan Perayaan Tahun baru masehi 2018 itu, karena para pendahulu di wilayah tersebut, sepakat untuk tidak menerapkan konsep syariat Islam di lingkup Pemkab Bone Bolango, karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan

"Sebagai miniatur pemeritah pusat di daerah, hendaknya Pemkab Bone Bolango mengedepakan sikap nasionalisme, bukan dengan mengedepakan semangat keagamaan tertentu," tegas Djemi.

Demikian juga, pemerintah setempat diminta untuk menghargai pandangan ulama yang membolehkan perayaan tahun baru masehi 2018, sebab dikalangan ulama, menurut Djemi masih terdapat padangan yang berbeda tentang perayaan pergantian tahun ini.

"Selain itu, hendaknya Pemkab Bone Bolango juga merinci pelarangan itu, dan memastikan dasar dikeluarkan surat ederan tersebut berdasarkan keputusan bersama, bukan atas dasar desakan dari pihak atau kelompok keagamaan tertentu," tegas Sekretaris Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gorontalo periode 2007-2008 itu.

  • 1274 Dibaca