Gusdurian Sulawesi Diskusikan Politik Kemanusiaan di Tribun Timur


Seputarsulawesi.com, Makassar- Menyongsong tahun politik 2019, pemilu damai tentu menjadi harapan setiap warga negara dan kelompok masyarakat. Pelibatan masyarakat sipil dalam upaya mengawal dan mendorong terciptanya pemilu damai adalah hal yang strategis. Meski demikian, keterlibatan masyarakat belum maksimal dalam mengontrol dinamika politik.

Oleh karenanya, komunitas GUSDURian merasa terpanggil untuk turut serta telibat dalam upaya menciptakan pemilu damai. Hal itu terlihat dari kegiatan dialog yang dilaksanakan oleh GUSDURian Sulawesi di latai IV Kantor Media Harian Tribun Timur, Jalan Cendrawasih Makassar, Jumat sore, 9 Oktober 2018.

Kegiatan ini, bukan yang pertamakalinya dilaksanakan, sebab sebelumnya, komunitas pecinta Gusdur yang konsisten digerakan kultural ini  pernah menggelar kegiatan yang sama, tepatnya di Gedung Kemenang Makassar, Sabtu 27 Juli 2018 lalu dengan menghadirkan perwakilan tokoh lintas agama, yakni KH. Afifuddin Harisah (Islam), Cristina J. Hutubessy (Kristen), Yongris Lao (Buddha), I Nyoman Supartha (Hindu), dan Erfan Sutono (Konghuchu) sebagai narasumber.

Dialog yang dilaksanakan oleh Komunitas GUSDURIan Makassar berkerja sama dengan PMII Komisariat Tri Dharma Nusantara ini mengusung tema "Agama dan Intoleransi di Tahun Politik". 

Berbeda dengan sebelumnya, kali ini GUSDURian Sulawesi mengusung tema "Yang Terpenting dari Politik adalah Kemanusiaan", dengan menghadirkan dua orang narsumber, yaitu, Asram Jaya (Komisioner KPU Sulsel) dan Abdul Karim (Senior Advisor JPPR Sulsel). 

Tema ini menjadi penting karena hampir setiap perhelatan politik di bangsa ini kerapkali diwarnai tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Maraknya penggunaan isu SARA, Hoax, dan Hate Speech menjadi salah satu bukti betapa perhelatan politik di bangsa masih jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Olehnya itu, dalam dialog tersebut, Abdul Karim menegaskan petingnya kontrol pendidikan politik bagi masyarakat. Sebab di level masyarakat, katanya pengetahuan politik masih kurang, dan hal itu diperparah dengan tidak terkonsolidasinya masyarakat sipil, baik dari segi pengetahuan, skill, dan wacana politik.

“Seharusnya kita harus mengontrol perilaku politik para politisi. Namun faktanya, partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan politik masih nihil," tegasnya.

Senada dengan Abdul Karim, Asram Jaya, Komisioner KPU Sulsel, menyampaikan pentingnya merebut kembali ruang publik. Di mana ruang publik diisi dengan gagasan alternatif yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

"Kita mesti kembali meramaikan perhelatan politik kita,  dengan cara bagaimana membangun gagasan politik yang rasional dan bertujuan pada kemanusiaan. Saya mau mengajak kita, memberi masukan bagaimana politik gagasan kita munculkan di publik untuk menjadi diskursus di tingkat pemilih atau masyarakat sipil”, terangnya.

Hadir dalam dialog ini perwakilan Keuskupan Agung Makassar, Pengurus Ikatan Jamaah Ahlul Bait (IJABI) Sulsel, Pengurus Ahmadiyah Sulsel, Mahabbah Institute for Peace and Goodness (MIPG), Jalin Harmoni Sulsel, Pengurus Walubi Sulsel, pemuda Katolik, Pengurus Ansor Kota Makassar, Fatayat NU dan sejumlah aktivis Mahasiswa dan NGO.

Tak hanya itu, diakhir dialog, perwakilan dari tiap-tiap organisasi besama Komisioner KPU Sulsel menggelar deklarasi pemilu damai, pemilu yang jauh dari isu SARA, hoax, dan hate speech.  

Tag :

gusdurian
  • 131 Dibaca