foto: dok. Ummul

Idham Arsyad : Implementasi Undang-undang Desa Harus Mengakui Hak Masyarakat Adat


Seputarsulawesi.com, Makassat,- Kementerian Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menggelar  kegiatan pelatihan kerjasama dan kemitraan masyarakat desa regional Sulawesi Selatan, di Best Western Hotel Makassar, Selasa-Rabu, (5-6 Desember 2017.

Sejumlah narasumber hadir dalam acara tersebut, di antaranya, Kasubid kerjasama dan kemitraan Masyarakat desa Kemendesa PDTT Suhandani, Dinas PMD Pempov Sulsel, Rais Rahman, Direktur LKPM Sulsel, Azhar Arsyad dan Ketua Pokja Masyarakat Sipil, Idham Arsyad.
 
Sebanyak 60 orang mengikuti pelatihan tersebut, berasal dari masyarakat desa, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI), Perwakilan Ormas, NGO penggiat desa dari seluruh kabupaten-kota di Sulsel.
 
Koordinator Pokja Masyarakat Sipil, Idham Arsyad menjadi pembicara dalam kegiatan terdebut, menyampaikan perihal implementasi undang-undang desa, di antaranya UU tersebut telah mengakui kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya secara demokratis dan partisipatif.

"Ada sedikit tantangan, misalnya hak-hak masyarakat desa adat dalam mengelola kawasannya menjadi berkurang. Juga disebabkan, ulah pemilik modal yang memanfaatkan tanah hutan menjadi lahan komoditi yang tidak diatur dengan baik di desa," katanya.

  • 244 Dibaca