Integrasi Nilai-nilai Pancasila dalam Profesi Akuntansi


Pancasila merupakan keajaiban bagi bangsa Indonesia yang mampu mengikat secara utuh perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Menurut KH. A. Hasyim Muzadi, Pancasila bukan agama, tetapi tidak bertentangan dengan agama. Pancasila bukan jalan, tetapi titik temu antara banyak perbedaan. Perbedaan agama, suku, budaya dan bahasa, hanya Pancasila yang bisa menyatukannya. Tanpa Pancasila, negara akan bubar.

Pancasila adalah seperangkat asas dan ia akan ada selamanya. Ia adalah gagasan tentang Negara yang harus kita miliki dan perjuangkan. Dan Pancasila ini akan saya perjuangkan dengan nyawa Saya. Tidak peduli apakah ia dikebiri oleh angkatan bersenjata atau dimanipulasi umat Islam. Demikian  kata Gus Dur yang tertuang dalam buku  dengan judul “Gus Dur dan Negara Pancasila”.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila menetapkan bahwa 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Sehingga setiap tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional dan Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Demikian surat keputusan yang dikeluarkan oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia.

Tidak hanya sampai di situ, demi menghidupkan kembali dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar terus hidup di tengah-tengah bangsa ini Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sesuai dengan Bab III bagian kesatu, pasal 3 BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Sedangkan fungsinya dibagi atas sebelas poin. Salah satunya, poin ketujuh yaitu pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Pidato Presiden dalam peringatan hari lahir Pancasila yang ke 73, Joko Widodo menyampaikan bahwa kita harus belajar dari pengalaman buruk Negara lain yang dihantui oleh radikalisme dan konflik sosial, yang dihantui oleh terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah-masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri ini. Dengan Pancasila, Indonesia adalah rujukan masyarakat internasional untuk membangun kehidupan yang damai, yang adil, yang makmur di tengah kemajemukan dunia.

Apa yang disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya adalah solusi atas persoalan yang dihadapi bangsa saat ini. Betul bahwa Pancasila harus kita hadirkan dalam menghalau faham dan organisasi yang mengancam persatuan bangsa. Namun, Penulis memandang bahwa Pancasila ini adalah keajaiban bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Olehnya itu, Pancasila merupakan solusi bagi setiap persoalan yang dihadapi Negara. Termasuk persoalan korupsi yang masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia.

Sehingga Penulis berpendapat bahwa Pancasila juga harus diintegrasikan ke dalam setiap organisasi profesi, termasuk dalam profesi akuntansi. Seperti kita ketahui bersama bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017 sangat gencar menangkap tangan sejumlah penyelenggara Pemerintah dan Kepala Daerah lantaran bertransaksi suap. Sebanyak 19 kasus merupakan hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menetapkan 72 orang sebagai tersangka dengan beragam profil tersangka, mulai dari Aparat Penegak Hukum, Anggota Legislatif hingga Kepala Daerah. Bahkan, dalam pertengahan Agustus hingga September 2017, ada enam OTT dilakukan dalam waktu berdekatan.

Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 93 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 15 perkara, serta TPPU sebanyak lima perkara. Sementara, data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 43 perkara yang melibatkan pejabat eselon I hingga IV dan 27 perkara melibatkan swasta serta 20 perkara melibatkan anggota DPR atau DPRD. Selain itu, terdapat 12 perkara lainnya yang melibatkan Bupati atau Walikota dan Wakilnya. (Sumber REPUBLIKA.CO.ID)

Dari 19 OTT tersebut, salah satunya adalah penangkapan auditor BPK Ali Sadli dan Irjen Kemendes PDTT Rochmadi Saptogiri terkait suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Kemendes PDTT. (Sumber REPUBLIKA.CO.ID).

Hal tersebut salah satu yang melatarbelakangi pandangan Penulis pentingnya diintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam profesi akuntansi. Selain itu, bahwa profesi akuntansi selalu memiliki tempat yang strategis dalam struktur pemerintahan, khususnya dibagian keuangan. Bukan hanya itu, bahkan di Indonesia memiliki kementerian dan lembaga khusus membidangi akuntansi seperti Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otorisasi Jas Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta KPK.

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam profesi akuntansi selain untuk menumbuhkan sikap nasionalisme juga akan menjadi salah satu pendorong dalam penguatan kode etik profesional. Penulis berkeyakinan bahwa keajaiban Pancasila mampu membawa profesi akuntansi untuk turut serta dalam berkontribusi dalam memajukan perekonomian Negara serta menjadi alternatif dalam pencegahan korupsi.

Berdasarkan fungi BPIP, Penulis juga berharap agar salah satu yang menjadi sasaran sosialisasi pemahaman Pancasila adalah profesi akuntansi. Agar para anggota profesi akuntansi memiliki kesadaran nasionalisme dalam menjalankan tugasnya, baik dalam instansi pemerintahan maupun swasta (korporasi). Hingga Pancasila betul-betul menjadi keajaiban bagi NKRI.

Muhammad Aras Prabowo

(Dosen Akuntansi Universitas Nahdatul Ulama Indonesia)

Tag :

aras-prabowo
  • 493 Dibaca