Jalan Lain Partai Komunis di Sulawesi Selatan


Seputarsulawesi.com - Kala zaman pergerakan, ideologi perlawanan terhadap imperialisme merebak ke seantero Hindia Belanda. Salah satunya adalah jalan komunisme yang mula-mula dibawa masuk oleh H.J.F.M Sneevlit pada 1913. Setahun setelah menginjakkan kaki di bumi Hindia Belanda, dia mendirikan Indische Social Democratische Vereniging (ISDV) di Surabaya. Dan kelak pada 1924 berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia.

Partai berlambang palu-arit ini, kemudian mendirikan berbagai cabang di pelbagai daerah strategis di wilayah Hindia Belanda. Tak terkecuali di Makassar, Sulawesi Selatan. Kehadiran PKI di Makassar, mewarnai gejolak pergerakan nasional. Setelah sebelumnya, dua organisasi besar, Syarikat Islam dan Muhammadiyah, terlebih dahulu telah mendirikan cabang di kota terbesar di Hindia Belanda bagian timur.

Seperti pada umumnya gerakan-gerakan melawan imperialis, pada 1922, PKI Cabang Makassar juga menguasai surat kabar Pemberita Makassar. Koran ini digunakan sebagai alat propaganda politik dalam melawan Belanda.

Kehadiran PKI di Makassar pada zaman pergerakan, tak berlangsung lama. “Gerakan PKI terhenti setelah gagalnya pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926-1927. PKI dinyatakan partai terlarang serta hampir seluruh pimpinan partai ditangkap dan dipenjarakan,” tulis Taufik dalam Kampung Pengasingan Moncongloe (2009).

Pascapembubaran PKI pada 1926, konsolidasi gerakan partai ini tetap dilakukan mesti tidak berlangsung secara masif dan terbuka. Pada 1928, sempat muncul tanda-tanda akan kebangkitan PKI, tetapi masih dalam taraf yang terbatas. Barulah setelah Indonesia merdeka, Musso, salah seorang tokoh PKI, membentangkan konsep “jalan baru”. Musso menghimpun banyak partai yang berhaluan sosialis ke dalam PKI.

Namun, lagi-lagi PKI yang berniat merebut kekuasaan, melakukan pemberontakan pada 1948 di Madiun. Akibatnya, partai ini kembali dibubarkan dan sejumlah anggota-anggotanya dibantai. Sisa-sisa anggota PKI yang selamat, kemudian menggerakkan kembali roda partai, salah satunya adalah D.N. Aidit.

Keputusan Presiden Soekarno pada 1950, yang mengundang kembali sejumlah partai termasuk PKI, memberi jalan baru bagi D.N. Aidit dan kolega kembali ke gelanggang perpolitikan tanah air. Hal ini mempengaruhi aktivitas PKI di beberapa daerah. Termasuk aktivitas PKI Cabang Makassar yang kembali menggeliat.

Jalan politik Partai Komunis Indonesia di Makassar, memang tidak semasif di Pulau Jawa. Ini disebabkan oleh paham komunis yang belum memiliki daya tarik di kalangan masyarakat. Selain itu, papar Taufik (2009), dikarenakan oleh jaringan internasional organisasi yang belum mapan, sikap anti kemapanan yang ditujukan oleh orang komunis, serta adanya propaganda gerakan DI/TII di pedalaman yang menyatakan bahwa PKI adalah anti agama.

Sintesis Islam Revolusioner Sebagai Jalan Lain

Jika di Pulau Jawa dan Sumatera, PKI menggeliat begitu hebat. Hal itu tidak terlalu ditemukan di Sulawesi Selatan. Meski demikian, penggerak partai tetap berupaya melakukan propaganda ke pelosok-pelosok, demi meraup dukungan. Apalagi, situasi di Sulawesi Selatan begitu tidak menguntungkan bagi gerakan kaum komunis.

Model propaganda partai komunis di Sulawesi Selatan terkesan lebih unik. Pengurus partai yang harus berhadapan dengan situasi yang tidak menguntungkan, memutar otak demi mendapatkan cara propaganda yang lebih menarik dan efisien. Hasilnya, kaum komunis di Sulawesi Selatan menggunakan konsep, yang oleh Taufik (2009) disebut kesengsaraan yang meningkat (Increasing Misery). Pada dasarnya, konsep ini mengindentikkan kapitalis, pemerintah, dan kolonialisme sebagai faktor penyebab dari segala bentuk kesengsaraan lain.

Selain itu, komunisme yang diusung Partai Komunis, juga berusaha mengsintesiskan dengan konsep agama Islam dan nasionalisme. Dalam satu pertemuan pada 3 Juni 1953 di Makassar, dijelaskan bahwa aktivitas PKI bukanlah antiagama. Namun, berusaha mengupayakan agar masyarakat semakin cinta terhadap agama dengan jalan tidak menggabungkan keyakinan dengan politik.

Partai Komunis berupaya mendapatkan makanan dan pakaian yang diberikan langsung kepada masyarakat, agar dianggap sejalan dengan salah satu aspek ajaran Islam yakni saling tolong menolong dalam kebaikan. Juga, PKI berusaha memperjuangkan kaum tani sebagaimana amanat umat Islam untuk tidak menelantarkan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan.

Jalan lain politik PKI di Sulawesi Selatan ditempuh dengan mengembangkan ajaran komunis yang merupakan perpaduan antara teologi Islam dan Marxisme. Taufik (2009), menyebutkan bahwa hal ini membuat komunis kemudian banyak diterima oleh sebagian masyarakat sebagai gerakan alternatif yang tidak dipisahkan dari ajaran Islam.

Tokoh-tokoh PKI menyebut sintesis ini sebagai Islam revolusioner”, sebagai sebutan lain untuk komunisme. Dengan cara ini, PKI berusaha meyakinkan masyarakat bahwa partai mereka lebih fleksibel terhadap ajaran Islam dan tidak menentang tradisi Islam Indonesia.

Selain itu, cara ini juga digunakan untuk melawan serangan-serangan dari kelompok lain yang menyatakan bahwa partai komunis adalah partai yang anti terhadap agama. Argumentasi untuk melawan menggunakan dalil-dalil dari Alquran dan Hadist yang relevan dan berkaitan langsung antara semangat komunisme dan nilai dalam ajaran islam.

Di beberapa wilayah, konsep Islam revolusioner” yang dipropagandakan oleh partai Komunis banyak yang berhasil. Namun, juga banyak dari masyarakat yang masih berpresepsi bahwa komunis sama dengan antiagama, terutama di daerah-daerah pedalaman.

Gaya PKI dalam membendung presepsi antiagama di Sulawesi Selatan, cukup mengalami kegagalan yang ditandai dengan anjloknya suara partai ini pada pemilu 1955. Menurut Taufik (2009), boleh jadi hal ini disebabkan karena PKI tidak dapat bergerak leluasa di daerah pedalaman sebagai akibat penetrasi Darul Islam /Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang begitu kuat dalam menyebarkan isu “PKI adalah antiagama”.

Hal lain yang menjadi hambatan adalah patronase yang masih mengakar kuat dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Apa yang dikatakan oleh PKI tidak sepenuhnya bisa dipercaya dan diyakini.  Masyarakat masih memegang kuat ketaatan terhadap golongan bangsawan (arung). Apabila arung menolak kehadiran PKI, maka sebagian besar masyarakat akan mengikuti seruan tersebut.

Pascakekalahan telak pada pemilu 1955, PKI di level nasional lebih banyak mengupayakan cara yang lebih konstitusional. Terlebih, D.N. Aidit dan kolega telah berhasil merebut simpati sang presiden, Soekarno. Namun, hal ini tidak terjadi di Sulawesi Selatan. Elit-elit lokal terkesan kurang bersimpati terhadap jalan politik Partai Komunis.

Pada medio tersebut pula, Partai Komunis di Sulawesi Selatan harus menghadapi rintangan dari berbagai gerakan yang lain. Permesta yang digerakkan oleh perwira-perwira anti komunis, menghambat laju partai ini. Juga, PKI harus berhadapan dengan DI/TII yang terus melakukan agitasi di wilayah pedalaman, sembari di wilayah kota, Masyumi jadi batu sandungan.

Meski sempat ‘menyebut’ agama Islam dan komunisme dalam satu tarikan nafas, PKI di Sulawesi Selatan menjelang peristiwa G30S, malah banyak berbenturan dengan para ulama. Alhasil, papar Taufik (2009), Anregurutta Abdul Rahman Ambo Dalle, secara terang-terangan menyatakan kekecewaan dan dan kemarahannya terhadap PKI yang telah menebar intrik-intrik dan fitnah serta mendorong munculnya pertentangan dalam masyarakat.

 

Tag :

  • 383 Dibaca