Jejak Dugaan Korupsi APBD 2016 Sulbar, Libatkan Unsur Pimpinan Hingga Mantan Gubernur


Seputarsulawesi.com - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan empat tersangka dalam dugaan kasus korupsi Anggaran Perubahan Belanja Daerah (APBD) 2016 Provinsi Sulawesi Barat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, Andi Mappangara dan tiga Wakil DPRD Sulbar MW, HHH, HH dijadikan tersangka usai Kejaksaan mulai melakukan pemeriksaan sejak bulan Agustus 2017 lalu.

Sebanyak 26 daftar pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diperiksa pada pemeriksaan perdana tersebut merupakan para Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program di sejumlah OPD, diantaranya; Kasubag Program Dinas PU Provinsi Sulbar, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesra, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Pendapatan Daerah, Biro Tata Pemerintahan, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Kesra, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkenunan, Badan Pendapatan Daerah, Badan koordinasi Penyuluh Pertanian, Biro Ekonomi dan Pembangunan, Biro Hukum, Sekretariat Dewan, Biro Organisasi dan Tata Laksana, BPBD, Biro Humas, Badan Kesbangpol, Badiklat, Kantor Perwakilan, dan Dinas ESDM.

Tak berselang lama, Kejati Sulselbar kembali melanjutkan pemeriksaan. Sebanyak 32 instansi pemerintah Sulbar yang dipanggil kembali untuk menjalani pemeriksaan, pada Selasa, 5 September 2017, di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Namun, hanya 18 instansi pemerintah Sulbar yang hadir, selebihnya mangkir.

"Jelasnya penyidik sementara mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya dan menemukan siapa pelaku pidana terhadap penyimpangan APBD Pemprov Sulbar tahun anggaran 2016 terkait dana aspirasi," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulselbar, Salahuddin, kepada seputarsulawesi.com, Kamis, 7 September 2017 lalu.

Kasus yang berkaitan dengan dana aspirasi ini, diduga melibatkan banyak pihak. Anti Corruption Commite (ACC) Sulawesi pun tak diam untuk turut berkomentar.

“Ini kasus melibatkan banyak pihak dan pejabat, olehnya itu tentunya kami mendukung upaya kejaksaan untuk penuntasan kasus," kata Wakil Direktur ACC Sulawesi Abdul Kadir Wakanubun, Kamis 7 September 2017.

Dukungan terhadap Kejati Sulselbar juga disuarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Mandar Majene (DPP IPPMIMM). Menurutnya, Kejati Sulselbar harus mengusut tuntas dugaan penyimpangan APBD tahun 2016 Provinsi Sulbar.

"Kami mendukung dan meminta agar Kejaksaan mengusut kasus ini sampai ke akar - akarnya," kata Sekretaris Jendral DPP IPPMIMM, Tasrif, kepada seputarsulawesi.com, Jumat 8 September 2017.

Selanjutnya Kejati terus mengejar dugaan penyimpangan dana aspirasi ini. Dua hari kemudian, tepatnya 7 September 2017, 25 pejabat SKPD Sulbar diperiksa oleh penyidik. Mereka yang diperiksa adalah; Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Humas, Biro Ekonomi, Biro Ortala, Biro Keuangan, Biro Pemberdayaan Perempuan, Bappeda, BKD, Kepala Kesbangpol, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kelala Badan Korlu, Direktur RSUD, Kepala Satpol PP, dan Kepala Perwakilan Sulbar.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulselbar terus mendalami kasus dugaan penyimpangan APBD Pemprov Sulbar tahun 2016 yang berkaitan dengan dana aspirasi ini.

 

Buruan Beralih ke Legislator

Pascapemeriksaan secara intensif puluhan pejabat OPD Sulbar, seminggu kemudian, Kejati mengalihkan ‘perburuan’ ke Kantor Bappeda dan Kantor DPRD Provinsi Sulbar. Pada Jumat, 15 September 2017, tim dan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar menggeledah Kantor Bappeda dan ruangan Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi Sulbar dan mengambil beberapa dokumen terkait kasus dan penggunaan anggaran APBD 2016 Sulbar.

Salahuddin mengatakan, penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.

"Materi penggeledahan dan penyitaan pada Bappeda terkait dokumen 2015/2016 seperti suara-surat, dokumen pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dokumen Suarat Keputusan, Musrenbang dan lain-lain,” ujar Salahuddin.

Dalam penggeledahan di ruangan Sekwan Provinsi Sulbar, Salahuddin menyebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang dianggap penting yang berkaitan dengan kasus tersebut.

"Dokumen disita untuk sementara berkas reses anggota dewan tahun 2015 dan dokumen kontrak pelaksanaan kegiatan tahun 2016," katanya.

Setelah penyitaan berbagai dokumen, Kejati Sulselbar bergerak cepat dengan mengagendakan pemeriksaan terhadap para anggota Dewan Provinsi Sulbar. Hal ini terkait dengan keterlibatan sejumlah oknum anggota DPRD Sulbar yang memasukkan proyek-proyek titipan pada APBD Provinsi Sulbar tahun 2016 tanpa melalui prosedur yang berlaku.

Pun, proyek yang dikerjakan oleh orang-orang dekat oknum Anggota DPRD Sulbar, pada kenyataannya terkesan direkayasa dan dana yang digunakan tidak sesuai dengan prosedur. Termasuk sejumlah fee kepada para anggota DPRD tersebut sebesar 10-15 persen. Salahuddin menyebutkan, kasus ini melibatkan sejumlah anggota DPRD Sulbar Periode 2014-2019.

Dalam kasus ini, Kejati Sulselbar tampak tak main-main. Pada Selasa, 26 September 2017, agenda pemeriksaan terhadap empat Legislator Sulbar dilangsungkan di Kantor Kejati, Jl. Urip Soemiharjo. Empat legislator Sulbar tersebut, salah satunya adalah Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Andi Mappangara. Tiga nama lainnya, yakni Yuki Permata, A. Andriani Herdin dan Fatmawati.

Para penyidik yang melakukan pemeriksaan juga tak asal-asalan. Pasalnya, menurut pantauan seputarsulawesi.com pada waktu itu, pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga malam hari. Kejati Sulselbar benar-benar serius, untuk segera mengungkap kasus ini.

 

Andi Mappangara Berkelit, Tak Lama Terbelit

Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara pernah berkelit soal penyimpangan APBD Sulbar tahun 2016 ini. Menurutnya, tidak ada dasar bagi pihak Kejaksaan Tinggi Sulselbar menyebutkan adanya kerugian negara senilai Rp.150 miliar.

"Apa dasarnya Kejati Sulselbar mengatakan kalau ada kerugian Rp.150 milyar," kata Mappangara kepada seputarsulawesi.com. Minggu, 17 September 2017.

Dia beralasan bahwa pihaknya di DPRD Sulbar masih merujuk pada hasil pemeriksaan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan BPK (Badan Pengawas Keuangan) Provinsi Sulawesi Barat.

"Kami dari DPRD Sulbar sementara ini masih merujuk pada hasil pemeriksaan BPK yang mengatakan tidak ada kerugian didalamnya untuk APBD tahun 2016," ujarnya.

Ia mengatakan, APBD tahun 2016 di Sulbar tak mungkin bermasalah. Sebab, telah mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 lalu.

"Intinya, tidak mungkin bisa dapat WTP kalau APBD bermasalah. APBD 2016 tidak ada masalah, APBD 2016 ini mendapatkan WTP dan itu ada dokumennya," ungkap Mappangara.

Namun, alasan Andi Mappangara yang terkesan melindungi dirinya dan sejumlah anggota DPRD Sulbar lainnya yang ikut terlibat, tak berarti apa-apa di hadapan penyidik Kejati Sulselbar.

Pada Rabu, 4 Oktober 2017, Kejati Sulselbar menetapkan Andi Mappangara beserta tiga Wakil Ketua DPRD Sulbar, yakni berinisial MW, HHH, dan HH, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Sulawesi Barat tahun 2016, dengan ancaman empat tahun penjara.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar Jan S Maringka mengatakan, keempat tersangka tersebut dalam kedudukannya sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar, telah menyepakati besaran nilai pokok pikiran tahun anggaran 2016 dengan total nilai anggaran sebesar Rp 360 miliar untuk dibagikan kepada pimpinan maupun anggota DPRD sebanyak 45 orang.

"Jumlah tersebut terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PU/PR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disnakbud) dan Sekretaris Dewan (Sekwan) serta sisanya tersebar dipelbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Provinsi Sulbar dan Kabupaten se-Sulbar, dan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017", kata Jan S Maringka

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Jan S Maringka menambahkan, Perbuatan tersangka melanggar ketentuan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pembarantasan tindak pidana korupsi, terutama pasal 12 huruf (i).

Diajuga mengungkapkan bahwa para tersangka tersebut telah secara sengaja dan melawan hukum dengan memasukkan pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016, tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemenerintah Dalam Negeri (Permendagri) nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah tahun anggaran 2016.

"Anggaran tersebut dibahas dan disahkan pada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat-rapat Badan Anggaran dan paripurna," kata Jan.

Andi Mappangara yang berkelit, pada akhirnya juga terbelit. Rencananya, Kejati Sulselbar akan melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Sulbar ini sebagai tersangka, pada pekan depan. Tak ketinggalan pula, mantan Gubernur Sulawesi Barat dua periode, Anwar Adnan Saleh, akan turut diperiksa sebagai saksi.

 

 

 

 

 

  • 757 Dibaca