Kalimat "Tauhid" Jadi Komoditi


Setelah insiden pembakaran bendera yang merupakan salah satu simbol organisasi terlarang yaitu HTI oleh oknum Banser. Insiden tersebut menuai pro kontra dalam masyarakat, pasalnya bendera tersebut bertuliskan kalimat tauhid. Sejumlah umat Islam merasa keberatan,bahkan menganggap bahwa insiden tersebut adalah bentuk penistaan agama, karena kalimat tauhid adalah kalimat yang suci dan tidak boleh dibakar.

Akibatnya, gelombang protes menguat dan meminta pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas serta memenjarakan oknum yang terlibat dalam insiden tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib membuahkan hasil, tiga orang ditetapkan tersangka yaitu berinisial F dan M (keduanya yang membakar bendera) serta U (yang membawa bendera).

Ketiganya dijerat dengan Pasal 174 KUHP karena telah membuat kegaduhan dalam sebuah acara yang mengkibatkan tingginya gelombang protes dari beberapa kalangan umat Islam.

Pasal 174 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang tidak terlarang dengan mengadakan huru-hara atau membuat gaduh, dihukum selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.

Kepolisian Daerah Jawa Barat telah melimpahkan berkas penyelidikan insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dianggap sebagai bendera organisasi terlarang (HTI) ke Pengadilan Negeri Garut.

Pihak berwajib berharap agar kasus tersebut segera disidangkan. Sehingga gelombang protes dari berbagai kalangan meredah dan situasi bisa kembali kondusif. Sekedar diketahui bahwa berkas tersebut memuat nama tiga tersangka. Ketiganya yaitu pembawa bendera, Uus Sukmana serta pembakar bendera yang berinisial M dan F. Kasus pembakaran bendera tersebut merupakan tindak pidana ringan (tipiring). Sidang kasus tipiring tanpa melibatkan jaksa.

Namun kemajuan penyelidikan tidak direspon positif oleh sejumlah kelompok, hingga lahir inisiatif untuk melakukan aksi bela tauhid sebagai respon kecewaan atas kinerja pihak berwajib. Padahal sejumlah pimpinan organisasi masyarakat telah bersepakat untuk menahan diri dan mengutamakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ternyata kesepakatan sejumlah pimpinan organisasi masyarakat tidak cukup untuk menahan aksi bela tauhid hingga jilid kedua. Ketua Media Centre PA 212, Novel Bamukmin mengatakan, aksi kali ini menuntut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Aqil Siradj dan Ketua Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qaumas untuk meminta maaf terkait pembakaran bendera bertuliskan tauhid. Novel juga meminta kepada tiga pelaku pembakaran bendera HTI di wilayah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dihukum maksimal yaitu dijerat dengan Pasal 165a bukan Pasal 174.

Perlu saya sampaikan bahwa tulisan kali ini bukan untuk mengulas insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid dari segi hukum apalagi dari pandangan agama. Tetapi penulis akan melihat sisi yang lain dan penulis memiliki kapasatis untuk membahasanya yaitu dari pandangan ekonomi akuntansi.

Berdasarkan insiden pembakaran bendera di Garut, ada fenomena yang menarik untuk diamati selain persolan hukum dan agama, yaitu dari sisi ekonomi akuntansi. Salah satu respon setelah insiden tersebut adalah “satu dibakar, seribu berkibar”. Hal inilah yang kemudian jadi salah satu latar belakang menculnya aksi bela tauhid hingga jilid kedua. Namun selain itu, berbagai atribut betuliskan kalimat tauhid turut mewarnai aksi bela tauhid. Salah satunya baju, topi dan pengikat kepala yang bertuliskan kalimat tauhid.

Artinya bahwa ada nilai ekonomis dibalik insiden pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid, hingga terjadi aksi bela tauhid jilid satu dan dua yang melibatkan ribuan orang dengan berbagai atribut bertuliskan kalimat tauhid.

Nilai ekonomis inilah yang menurut pandangan penulis merupakan salah satu pemicu gelombang protes hingga terjadi aksi bela tauhid jilid satu dan dua. Karena jika kita mengikuti perkembangan praktik ekonomi, kemajuan teknologi menjadi tantangan yang harus dijawab pelaku ekonomi. Salah satunya yaitu konsep pejualan dan pemasaran dari metode ofline menuju online.

Pada konsep online inilah antara ekonomi dan insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid beririsan. Seperti kita ketahui bersama bahwa insiden pembakaran bendera bertuliskan kaliamat tauhid menjadi viral setelah salah satu oknum mengunggahnya ke media sosial, hal tersebut sontak mengundang gelombang protes kepada kelompok umat islam di Dunia Maya hingga terjadi aksi bela tauhid jilid satu dan dua di Dunia Nyata.

Dunia mayalah yang menjadi alat propaganda yang paling massif sehingga insiden ini menjadi viral dan harus ditangani oleh pihak berwajib. Penulis akan membagi tiga pandangan umat Islam terhadap insiden pembakaran bendera bertuliskan kaliamat tauhid di Dunia Maya.

Pertama, yaitu umat Islam yang berpandangan bahwa hal tersebut bukanlah tindakan yang melanggar hukum. Justru jika dibiarkan akan tindakan melawan hukum, karena bendera yang dikibarkan adalah simbol organisasi terlarang dan telah dibubarkan oleh pemerintah yaitu HTI. Terlepas di dalam bendera tersebut terdapat kalimat yang bertuliskan tauhid.

Kedua, yaitu kelompok umat islam yang berpandangan bahwa insiden tersebut bukan hanya tentang pembakaran bendera, namun pembakaran kalimat tauhid sebagai bentuk penistaan agama. Insiden tersebut harus ditangani oleh kepolisian, dengan menangkap para oknum yang terlibat dalam insiden tersebut.

Sedangkan yang ketiga, selain melihatnya sebagai tindakan penistaan terhadap agama juga melihatnya sebagai peluang ekonomi. Salah satu peluang ekonominya yaitu atribut-atribut yang bertuliskan kalimat tauhid.

Kita akan fokus yang ketiga, bahwa ada dua motif dalam menyikapi insiden tersebut yaitu motif bela tauhid dan motif ekonomi. Penulis berpandangan bahwa selain mereka melakukan propaganda di Dunia Maya sebagai respon aksi bela tauhid pada saat yang bersamaan mereka memanfaatkan peluang ekonomi dengan memasarkan secara online atribut berupa baju, topi dan pengikat kepala yang bertuliskan kalimat tauhid serta dipersepsika simbol bahwa mereka berpartisipasi dalam aksi bela tauhid.

Fenomena ini tidak lazim dalam ilmu ekonomi dan akuntansi, sebab yang lazim adalah memanfaatkan dana sosial yang diperuntukkan dari perusahaan tertentu atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam ilmu akuntansi untuk sejumlah kegiatan sosial dalam masyarakat. Sedangkan dalam aksi bela tauhid memanfaatkan momen atau insiden tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dengan produk seperti baju, topi dan pengikat kepala yang bertuliskan kalimat tauhid.

Apakah praktik ekonomi dengan produk bertuliskan kalimat tauhid bisa dikatakan sebagai praktik ekonomi syariah atau akuntansi syariah?. Pertanyaan kritis seperti ini kemudian harus kita kaji secara ilmiah agar tidak terjebak dalam simbol-simbol agama tertentu. Atau menganggap bahwa simbol-simbol agama adalah hal yang absolut dan tidak bisa dikritik. Jangan sampai praktik ekonomi kapitalisme bersembunyi di balik produk dengan simbol agama tertentu seperti produk yang bertuliskan kalimat tauhid.

Pasalnya penulis pernah mendapatkan petuah dari orang tua di Kampung saat bertanya tentang agama. Petuah yang pertama bahwa “berhati-hatilah belajar ilmu agama, karena tidak semua orang yang berbicara tentang agama memahami agama”. Kedua “suatu saat nanti akan ada masa dimana kalimat tauhid diperjual belikan”. Petuah yang kedualah yang mendorong penulis untuk menuliskan tema ini. Melihat fenomena yang ada, apakah masa ini yang dimaksud petuah tersebut?.

Penulis: Muhammad Aras Prabowo
Penulis Buku  Akuntansi dalam Kebudayaan Bugis

 

 

Tag :

aras-prabowo
  • 652 Dibaca