Kegigihan Kajang Pertahankan Lahan, Berujung Intimidasi dan Teror


Seputarsulawesi.com, - Kedatangan PT Lonsum yang menyerobot lahan masyarakat adat Kajang dan sekitarnya, menimbulkan api perlawanan. Melihat tanah penghidupan diambil paksa, masyarakat pun tak tinggal diam. Sejumlah masyarakat yang bekerjasama dengan komunitas adat Kajang, bangkit membangkang. Meski demikian, perlawanan itu dibalas dengan intimidasi dan beragam teror.

Di tahun 1981, masyarakat yang melawan pemerintah dan PT Lonsum ditangkap dan di tahan di penjara selama 7-8 hari di Bulukumba. Tahun 1982, masyarakat kembali mengalami kekerasan. Mereka dipukuli, rumah mereka dibakar, dan diintimidasi.

MelansirKontras, akibat intimidasi ini, satu orang kemudian meninggal (rumahnya dibakar, tak diketahui namanya tetapi dia berasal dari Tamatto). PT Lonsum juga mengekspansi kecamatan lainnya, seperti kecamatan Bulukumpa, Rilau Ale, Ujung Loe, danKajang. Mereka menggunakan oknum polisi, preman dan oknum tentara.

Dan tahun 1986-1988, pemerintah lokal menghancurkan enam desa, di kampung Ompoa (20 rumah), kampung Bukia (9 Rumah), Batu Lapisi (475 rumah), Kampung Tangkulua (201 rumah), dan di kampung Pangisokan, mereka menghancurkan empat rumah. Mereka menggunakan peralatan konstruksi jenis buldozer untuk menghancurkan rumah-rumah dan memenjarakan orang-orang yang melawan.

Pada tahun 1990, sekitar 300 hektare lahan dirampas oleh pihak PT Lonsum dan 300 rumah diratakan dengan buldozer di Ompoa, Bonto Mangiring, dan Bukia. Rakyat yang melawan ditangkapi dan dibawa ke kantor Lonsum di Palangisang.

Pada 28 Desember 1999, sebanyak 17 orang di Bonto Mangiring melawan dengan memotong pohon-pohon karet. Mereka kemudian ditahan dan 15 dari 17 orang di penjarakan selama 15-18 bulan.

Begitu juga di wilayah Palangisang, warga melawan dengan menebang pohon karet milik PT Lonsum di wilayah tersebut. “Peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2000 ini adalah wujud kekecewaan warga atas keengganan PT Lonsum melaksanakan putusan MA,” tulis Syamsurijal Ad’han dalam Tanah Toa di Bawah Bayang-bayang Bencana (Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil, 2010).

Akibat peristiwa ini, 18 orang ditangkap dan 16 orang di antaranya kemudian dituntut ke pengadilan. Pada 12 Januari 2001, pihak PT Lonsum kembali akan melakukan eksekusi lahan milik masyarakat Palangisang. Namun, sejumlah warga tetap berdatangan untuk menggagalkan proses tersebut. Mereka tak takut, jika kembali direpresi dan ditangkapi, seperti pada aksi sebelumnya.

Berselang dua tahun kemudian, tepatnya pada 10-14 Maret 2003, sekitar 700 orang petani melakukan aksi menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba selama empat hari dan menghasilkan kesepakatan dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida).

Hasil kesepakatan itu di antaranya mengenai penegasan penegakan hukum atas pemalsuan tanda tangan warga yang dilakukan oleh PT Lonsum. Juga, mendesak bupati Bulukumba agar meninjau ulang HGU milik PT Lonsum. Selain itu, meminta agar PT Lonsum tidak lagi menggusur lahan warga.

21 Juli 2003; Puncak Perlawanan

Aksi menduduki kantor DPRD Bulukumba, yang sudah menghasilkan kesepakatan, justru hanya menjadi omong kosong pihak perusahaan dan pemerintah. Masyarakat yang semakin geram atas penindasan tersebut, kemudian berinisiatif melakukan aksi perlawanan besar-besaran.

Sejumlah masyarakat yang dikordinir oleh Aliansi Serikat Petani (ASP) Kajang, kemudian menggelar rapat. Syamsurijal Adhan (2010), memaparkan bahwa dalam rapat tersebut disepakati akan melakukan aksi reclaiming, meski harus menanggung resiko darah, penjara, bahkan kematian.

Akhirnya pada tanggal 21 Juli 2003, masyarakat menduduki lahan dan memotong karet. Sekitar 1800 lebih petani dan masyarakat adat datang ke Bonto Maggiring. PT. Lonsum kemudian mendatangkan ratusanpersonildari PoldaSulsel, PolresBulukumba, Brimob, dan TNI (KodimdanKoramilKajangdan Ujung Loe).

Bentrokan antara warga dengan aparat pun tak terhindarkan. Sayangnya, polisi malah melakukan penembakan kepada petani dan warga komunitas adat. Sebanyak 5 orang warga meninggal terkena peluru aparat pada saat itu. Mungkin saja lebih, karena beragam versi peristiwa yang muncul di kemudian hari.

Dalam tulisan Idham Arsyad mengenai Potret Perlawanan Orang Tertindas, kejadian memilukan yang menimpa warga, puncaknya terjadi pada sore hari. Saat sejumlah masyarakat sedang beristirahat setelah menebangi pohon karet milik PT Lonsum, sekitar 400 personel gabungan kepolisian dan massa dari PT Lonsum menyerang secara membabi buta.

Masyarakat yang kocar kacir, berlari ke kebun jagung dan ke desa tetangga. Bahkan, ada yang mengambil mobil dan langsung menuju Kota Bulukumba dan Makassar. Polisi terus menembaki masyarakat sampai 5 km dari lokasi.

Peristiwa ini mengakibatkan dua warga tewas secara mengenaskan, yakni; Barra bin Abdullah dan Ansu. Barra bin Abdullah, langsung tewas ditempat akibat luka tembakan di kepalanya.

Sedangkan Ansu bin Musa tewa sempat hari kemudian. Ansu tewas akibat luka di betis kanannya yang telah membusuk karena bersembunyi di hutan. Sehingga saat iadi bawa kerumah sakit, nyawanya tak bisa terselamatkan. Dua puluh orang lainnya menderita luka-luka tembak dan luka terkena pukulan. Mereka yang tertembak adalah Sallasa bin Tarigu (25), Saddar bin Lahaji (40), Sembang bin Sumbu (40). Lebih dari seratus petani ditahan dalam kejadian tersebut.

Peristiwa ini bukan hanya menandai kekalahan masyarakat adat Kajang dan sekitarnya. Pun, kejadian ini sungguh memilukan dan menyakitkan. Aksi-aksi warga yang didasari atas ketertindasan dirasakan, justru dibalas dengan timah panas. Dan ini tidak hanya terjadi di Kajang semata, aksi-aksi masyarakat yang mempertahankan tanah penghidupannya dari penyerobotan, sedikit banyak menimbulkan korban jiwa, tentu di pihak masyarakat.

Pemerintah hingga kini, masih menutup mata atas kasus ini, negara yang seharusnya mengayomi masyarakat dan menghargai keberagamannya, justru ingin menghabisi mereka dengan tangan besi. Mengutip pernyataan Dandy Dwi Laksono melalui status facebooknya, “Keragaman menurut saya adalah penghormatan pada pilihan-pilihan ekonomi, peradaban, dan gaya hidup. Menggusur paksa nelayan, petani dan kampung dengan dalih investasi, kemajuan dan pembangunan, jelas mengingkari keberagaman atas pilihan sadar mereka.”


Tag :

  • 471 Dibaca