Ketua DPRD Sulbar Menilai APBD Sulbar 2016 Tak Ada Masalah


Seputarsulawesi.com, Mamuju - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, Andi Mappangara menganggap, pengusutan kasus dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 Provinsi Sulawesi Barat oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat sama sekali tidak memiliki dasar.

"Apa dasarnya pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar mengatakan, kalau APBD tahun 2016 di Sulbar ada penyimpangan," ucap Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara ke Seputarsulawesi.com melalui via sambungan telepon, Minggu, 17 September 2017.

Andi Mappangara mengatakan, pihak DPRD Sulbar sama sekali tidak mengerti mengenai apa yang dipermasalahkan oleh Kejati Sulselbar soal kasus dugaan penyimpangan APBD tahun 2016. Karena menurutnya, APBD tahun 2016 tidak pernah bermasalah ditambah lagi, APBD tahun 2016 tersebut telah diperiksa oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan BPK (Badan Pengawas Keuangan) Provinsi Sulawesi Barat.

"Kami menganggap APBD tahun 2016 tidak ada masalah, apalagi APBD ini telah diperiksa langsung oleh (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan BPK (Badan Pengawas Keuangan) Provinsi Sulawesi Barat dan itu ada dokumennya," ungkap Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara.

Andi Mappangara mengungkapkan bahwa, sejauh ini belum ada komunikasi yang intensif antara pihak DPRD Sulbar dengan Kejati Sulselbar. Karena menurutnya, sampai saat ini DPRD Sulbar masih menganggap kalau APBD tahun 2016 tidak ada masalah.

"Belum ada komunikasi mengenai persoalan ini, karena kami menganggap APBD tahun 2016 tidak ada masalah," ucap Andi Mappangara.

Sebelumnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menjadwalkan pemeriksaan terhadap para anggota Dewan Provinsi Sulbar pekan depan, terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulbar tahun 2016.

"Pemeriksaan terhadap para anggota Dewan akan diagendakan mulai pekan depan," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati (Kasipenkum) Sulselbar, Salahuddin dalam rilisnya, Sabtu 16 September 2017.

Menurut Salahuddin, dugaan penyimpangan terhadap APBD Provinsi Sulbar tahun 2016, berawal dari perbuatan sejumlah oknum anggota DPRD Provinsi Sulbar memasukkan proyek-proyek titipan pada APBD Provinsi Sulbar tahun 2016 tanpa melalui prosedur yang berlaku.

"Diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulbar Periode 2014-2019," kata Salahuddin.

 

  • 1077 Dibaca