Komunitas Kajang dan Jerat Pemurnian Agama


Seputarsulawesi.com - Secara turun temurun masyarakat Ammatoa Kajang masih menjalankan adat istiadatnya hingga kini. Pemimpinnya bergelar “Ammatoa”. Ammatoa dibantu oleh sejumlah pemangku adat atau yang lebih dikenal menjalankan kepengurusan adat, Ammatoa dibantu oleh Ada’ Limayya dan KaraengTallua. Ada’ Limayya merupakan salah satu perangkat adat yang statusnya setingkat dengan KaraengTallua.

“Kabinetnya” sebanyak lima orang dengan tugas-tugas masing-masing, seperti; GallaKajang yang mengurus masalah hukum dan kriminal yang terjadi di dalam kawasan, GallaPuto sebagai juru bicara komunitas, GallaLombo’ yang mengurus pemerintahan (KepalaDesa), dan GallaPantama yang mengurus masalah pertanian. Dalam struktur kepengurusan adat juga muncul Ada’ Tanayya yang terdiridari Galla’ Puto, Lompo Ada’, Lompokaraeng, SanroKajang, PuaKadahadan Tau Toa Sangkala. KaraengTallu bertugas membantu dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Ammatoa memiliki peran menjaga tradisi adat dan menyampaikan pesan-pesan leluhur yang disebut pasang (secaraharfiahbermakna; pesan), atau Pasangri Kajang. Pasang initelah diwariskan secara turun temurun dariAmmatoa pertama yang disebut Tomanurung (manusiapertama yang diturunkandarilangit).

Dalam Pasangri Kajang ada ajaran adat yang dikenal Manuntungi Ada’ (menjalankan adat) yang bersumberdari‘Pasangri Kajang, yaitu berupa pesan, petuah, amanah yang sifatnya sacral dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Pasang ri Kajang berisinilai-nilai, prinsip-prinsip, hukum dan aturan dalam merajut hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta.

Masyarakat Kajang, secara umum sering digolongkan sebagai pemeluk Islam. Meski sebenarnya, Islam yang dijalani oleh masyarakat Kajang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. “Islam di Kajang sangat kental berwarna nuansa lokal atau yang dikenal dengan kepercayaan Patuntung,” tulis Syamsurijal Ad’han dalam Tana Toa Kajang: Dipertahankan untuk Dipertontonkan (Agama dan Kebudayaan: Pergulatan di Tengah Komunitas, 2010).

Patuntung merupakan suatu keyakinan kuno masyarakat Sulawesi Selatan yang berdiam di sekitar Gunung Bawakaraeng, mulai dari Gowa, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, sebagian Sinjai dan Pangkep, sebelum datangnya agama impor (islam dan kristen). Dalam hal ini, masyarakat Tana Toa Kajang, menyebut wilayah yang mereka diami sebagai pusat kepercayaan Patuntung. Bagi masyarakat Kajang, Patuntung bukanlah sebuah agama, melainkan jalan untuk mencapai kesempurnaan.

Kepercayaan masyarakat Kajang yang masih bisa ditemui hingga sekarang, merupakan hasil dari perjumpaan antara keyakinan pra-Islam dengan Islam. “Islam tidak serta merta ditelan mentah-mentah, melainkan diolah dan dikunyah melalui tradisi lokal, dan kemudian melahirkan tradisi baru yang dihidupi masyarakat Kajang,” Lanjut Syamsurijal Ad’han (2010).

Namun, tradisi yang dianut masyarakat Kajang yang tentu saja berbeda dengan yang dibayangkan oleh kalangan pemeluk islam yang lebih ketat, membuat berbagai macam polemik. Persoalan yang berkaitan dengan identitas keagamaan ini, kerap mendesak mereka ke pinggir. Mereka dianggap sesat dan menyimpang, maka harus dikembalikan ke jalan yang benar.

Masa DI/TII

Tiga bulan setelah proklamasi Kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948 meletus pemberontakan Kartosowiryo di Jawa Barat dengan panji Darul Islam. Setahunkemudian, padabulan Desember 1949,meledak lagi pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin Ibnu Hajar. Dan pada tahun 1950,berkecamuklah pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Abd Kahar Muzakkar. Boleh dikata, pemberontakan ini memiliki usia lebih lama dibanding masa pemberontakan lainnya (16 pemberontakan disejumlah wilayah) yang terjadi pascakemerdekaan RI 1945. Gerakan pemberontakan DI/TII iniberlangsunghingga 1965.

Pada periode pemberontakan DI/TII ini daerah Kajang merupakan wilayah strategisnya, karena; pertama, para pasukan DI/TII yang popular disebut gerombolan (Gurilla-red) membangun kekuatan perang di dalam hutan. Markasnya pun di dalam hutan. Hutan pulalahtempat hidup-berlindungnya. Kedua, Gerakan DI/TII menjadikanSyari’at Islam sebagai spirit pemberontakan—walau secara substansi tema Syari’at Islam ini tak lebih sebagai cara DI/TII memetik dukungan dari publik.

Spirit Syari’at Islam disini dalam wujudnya adalah semacam program pemurnian Islam; mengajak da nmemaksa orang-orang yang dianggap tidak menjalankan Syari’at Islam sesuai teks Al Qu’andan Hadist secara total dalam laku hari-hari (Islam Kaffah). Sementara di Kajang, sejak lama bertumbuh di Masyarakat praktik-praktik adat yang dianggap oleh DI/TII bertentangan dengan Syari’at Islam. Dengan demikian, Kajang menjadi penting sebagai wilayah yang dirindukan DI/TII untuk merealisasikan spirit Syari’at Islam dan mendorong warga menjadi pengikutnya.

Tetapi upaya itu tak berjalan mulus, sebab mendapat perlawanan dari warga Kajang. Menurut Amirullah, dalam disertasinya berjudul Gerakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Kajang Bulukumba;1955-1957 (2013),diterangkan adanya upayaDI/TII menghapus kepercayaan tradisional (adat) masyarakat Kajang demi pemurnian Islam.

Namun upaya itu direspon warga dengan membangun gerakan perlawanan adat yang disebut Dompea. Gerakan Dompea ini bercirikan perlawanan lokal, mulai dari prinsip perlawanan yang menjadi filosofi mereka sampai pada pakaian dan persenjataan perang yang mereka gunakan.

Melansir gurusejarah.com, diurai bahwa gerakan Dompea memang dibentuk semata untuk menghadapi gerombolan DI/TII. Sebab, gerakan DI/TII saat itu tak hanya melakukan perlawanan pada negara, tetapi juga melakukan tindakan pemaksaan ajaran agama (Islam) pada kelompok masyarakat yang dianggapnya menjalankan kepercayaan yang berbeda dari Islam, seperti komunitas Kajang.

Menurut Amma Toa, banyakdarikalanganmasyarakat yang merupakan pendukung adat saat itu yang dihabisi oleh pasukan DI/TII. Meskipun menurut Amma Toa gerombolan ini tidak berhasil masuk kedalam kawasan ilalangembayya, tetapi mereka banyak merusak peralatan ritual dan kalompoang-kalompoang yang ditemukan di rumah penduduk.

Selain gerakan pemurnian Islam dengan cara kekerasan, pasukan DI/TII menurut penjelasan Amma Toa saatitu juga memungut pajak dari masyarakat. Pungutan pajak saat itu sebanyak sesuku (1/2 Rupiah), kalau tidak sanggup dibayar malah semakin dinaikkan. Bagi yang tidak mau membayar malah diculik. Persoalan inilah kemudian yang memicu perlawanan dari masyarakat Tanah Toa kajangini.

Gerakan Dompea adalah sebuah gerakan Adat masyarakat Kajang yang dibentuk untuk menghadapi serangan Gerombolan (Gerakan DI/TII PimpinanKaharMuzakkar). Gerakan Dompea ini dibentuk oleh Ammatoa. Ia membentuk pasukan yang disebut dengan Dompea. Personil Dompea ini awalnya berjumlah tujuh orang, dipimpin oleh Galla Sangkala. Mereka kemudian berlatih di Borong Karama’. Dari jumlah tujuh orang kemudian bertambah banyak dan akhirnya menjadi satu pasukan.

Gerakan Dompea ini kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap pasukanpasukan DI/TII saat itu. Ciri Khas Gerakan Dompea ini adalah memakai Passapu (Destar) Hitam. Dengan persenjataan yang serba sederhana Pasukan Dompea ini mempertahankan daerah mereka dariinvasi Gerakan DI/TII Kahar Muzakkar.

Era Formalisasi Syariat Islam

Anggapan mengenai keislaman masyarakat Tana Toa Kajang yang masih tidak sempurna dan diwarnai oleh tradisi lokal, membuat sejumlah pihak bergerak untuk “memformalkan” keislaman masyarakat tersebut. Pada tahun 1986, pemerintah secara aktif melakukan gerakan dakwah di wilayah Kajang.

Dirjen Haji juga memberikan bantuan bantuan Al-Quran sebanyak 500 buah, sarung 500 buah dan masjid satu buah di Dusun Lurayya, Desa Tanah Toa. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan mengirimkan sejumlah mahasiswanya untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang bertemakan pembinaan mental dan spiritual. Salah satunya adalah mahasiswa KKN dari Universitas Muslim Indonesia (UMI), yang berperan penting dalam pendirian masjid pertama di Tanah Toa.

Terbitnya Perda Syariah di masa reformasi semakin tampak menyudutkan Komunitas Adat Kajang. Diresmikannya program Pemda Bulukumba yang disebut Crash Keagamaan oleh Gubernur Sulsel, Zainal Basri Palaguna, pada 1998, menelurkan sejumlah Perda Syariah tersebut.

Ada empat perda yang lahir pada beberapa tahun berikutnya, yakni: Perda No. 03/2002, tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol, Perda No. 02/2003, tentang pengelolaan zakat profesi, infaq dan shadaqah, Perda No. 05/2003, tentang berpakaian muslim dan muslimah, dan Perda No. 06/2003 tentang pandai baca al-Quran bagi siswa dan calon pengantin.

Munculnya Perda Syariah ini, berimbas pada pranata sosial masyarakat Kajang. Anak-anak Kajang kemudian banyak yang terpaksa mengaji. “Bahkan al-Quran sudah memasuki wilayah adat Kajang, yang selama ini tak memperbolehkan masuknya kitab tersebut karena di sana telah ada Pasang ri Kajang. Mereka Percaya bahwa Pasanga ri Kajang adalah untuk mereka sementara Al-Quran adalah untuk orang luar kawasan Adat Kajang,” tulis Syamsurijal Adhan (2010).

Puto Kalu, sebagaimana dikutip dari Syamsurijal Ad’han (2010), menuturkan bahwa mereka disuruh shalat yang benar, harus rajin ke masjid dan bisa mengaji. Karena disuruh terus, suatu ketika pernah Amma Toa mengajak diskusi seorang da’i. Dai tersebut diberi penjelasan kalau shalatnya orang di kawasan adat adalah tapakkoro dan kalambusang.

“Proses islamisasi di Kajang ini sesungguhnya telah melucuti sistem kepercayaan dan sistem sosial komunitas adat Kajang,” tulis Syamsurijal Ad’han dalam Tana Toa Kajang: Dipertahankan untuk Dipertontonkan (Agama dan Kebudayaan: Pergulatan di Tengah Komunitas, 2010).

Tag :

  • 344 Dibaca