KPA Apresiasi Langkah Maju NU Sikapi Persoalan RA


Seputarsulawesi.com, Jakarta- Rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di NTB, 23-25 November 2017 mendapat apresiasai dari Sekejend Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Dewi Kartika. 

Rekomendasi tentang pentingnya pemerintah mengawal agenda pembaruan agraria, yang tidak hanya terbatas pada program sertifikasi tanah, tetapi juga redistribusi tanah untuk rakyat dan lahan untuk petani itu, dinilai Dewi sebagai langkah maju NU dalam merespon pemasalah reforma agraria (RA). 

Menurutnya, rekomendasi tersebut, setidaknya bisa menyerap aspirasi umat dan para petani yang masih bergulat dengan konflik agraria dan perjuangan hak atas tanah mereka.

“Ini patut disyukuri, pelurusan RA yang kita ikhtiarkan selama ini, menjadi bagian rekomendasi utama NU,” ujar Dewi sebagaimana yang dilansir dari kpa.or.id, 26 November 2017.

Sebelumnya, Sekjend KPA diundang hadir dalam Pra-Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang diselenggarakan oleh PB NU pada 4 November 2017 di Lampung guna memaparkan status perkembangan kebijakan reforma agraria beserta hambatan-hambatannya dan sekaligus diminta untuk memberikan rekomendasi solusi dari permasalah tersebut.

Dewi mengatakan, topik reforma agraria memang menjadi tema utama yang secara khusus diangkat Pra Munas NU tersebut.

Dalam sesi dialog bersama salah satu Ketua PB NU,  M. Maksum Machfoedz dan Tim Perumus Rekomendasi Pra-Munas, Sekjend KPA menjelaskan perkembangan kebijakan RA dan mengapa KPA mendorong agar pemerintahan Joko Widodo yang bertanggung jawab atas agenda reforma agraria untuk tidak sekadar “asal mempercepat” tetapi menganjurkan upaya pelurusan arah RA, yang sesuai dengan kaidah dan tujuan-tujuan reforma agraria.

“Seluruh kebijakan agraria, tanah, hutan maupun non-hutan, termasuk kebijakan RA haruslah kembali ke amanat Pancasila, Konstitusi dan UUPA 1960.” tegas Dewi di hadapan peserta Pra Munas, para ulama besar, para kyai dan santri saat itu.

Dewi menyadari bahwa corrective action melalui rekomendasi Munas NU belum sepenuhnya menyentuh masalah krisis agraria yang akut, termasuk sikap atas kriminalisasi dan refresifitas aparat/pihak keamanan swasta terhadap petani. Tetapi tetap patut diapresiasi.

“Kita tau Gus Dur adalah penganjur land reform di masa pemerintahannya. Gus Dur pasti tersenyum atas hasil musyawarah NU ini. Siarkan kabar baik ini kepada serikat-serikat dan petani yang masih berjuang, menghadapi ancaman represif dan kriminalisasi. Agar tau bahwa alim ulama NU juga mendukung perjuangan RA mereka, agar tetap istiqomah berjuang” ujar Dewi.

Untuk lebih lengkapnya ulasan tentang rekomendasi ini silahkan baca: NU Nilai KPK Perlu Dipertahankan, Ini Rekomendasi Munas NU 2017

  • 172 Dibaca