Laba Demokrasi


Demokrasi merupakan sistem yang mapan untuk Indonesia dalam menentukan pemimpin, mulai dari tingkatan yang paling bawah hingga ke level presiden. Demokrasi diyakini mampu mengakomodasi kepentingan warga negara Indonesia yang jumlahnya kurang/lebih 260 juta orang, sehingga dalam demokrasi Indonesia muncul sebuah istilah "dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat".

Artinya bahwa tujuan utama dari demokrasi Indonesia yaitu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Bukan sebaliknya, yaitu kepentingan penguasa di atas segalanya. Ini adalah kekeliruan yang seringkali terjadi dalam demokrasi Indonesia, sehingga rakyat menjadi korban kekuasaan yang kita anggap sebagai hasil demokrasi.

Misalnya, banyak produk demokrasi yang dihasilkan pemilihan umum, mulai dari tingkatan desa hingga level yang paling tinggi dalam proses kepemimpinannya harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan praktik korupsi. Praktik korupsinya, baik berupa pencurian uang maupun penyalahgunaan wewenang hingga merugikan keuangan negara.

Pada tingkat desa, saat ini banyak yang terjerat kasus korupsi atas penyalah gunaan dana desa. Tingkat selanjutnya yaitu Bupati dan Walikota yang tidak mau kalah, menghalalkan segala cara untuk merekayasa keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri. Lagi-lagi kedua produk demokrasi ini kembali merugikan rakyat.

Jika kita naik ke tingkat provinsi atau gubernur hingga tingkat pusat, kelihatannya produk demokrasi salah memperesepsikan kedudukannya. Memposisikan dirinya sebagai penguasa atas pemilik demokrasi yaitu rakyat Indonesia. Mereka lupa bahwa dirinya adalah produk yang seharusnya patuh terhadap kepentingan rakyat. Namun abai terhadap amanah yang dititip rakyat untuk memberi kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, kedamaian, kenyamanan dan keamanan. Pancasila menyebutnya dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam titik inilah baru tercapai tujuan demokrasi seutuhnya yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Inilah yang kemudian disebut oleh penulis sebagai laba demokrasi.

Artinya bahwa produk demokrasi yang dihasilkan oleh rakyat dalam pemilihan umum harus memberikan laba demokrasi bagi rakyat yaitu kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, kedamaian, kenyamanan dan keamanan. Sehingga terwujudlah sila kelima dalam pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu, dalam pemilihan umum mendatang rakyat harus memastikan betul bahwa produk yang dipilih harus mampu mewujudkan laba demokrasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI hingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Bagaimana mana agar produk yang dipilih mampu menghasilkan laba demokrasi?

Pertama, integritas yang dimiliki oleh bakal calon yaitu dengan menelusuri riwayat kepemimpinannya. Tidak pernah menjadi tersangka pidana korupsi, kejahatan seksual, narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, memiliki konsep dan jalur untuk mewujudkan aspirasi dari masyakat. Artinya dalam mewujudkan sila kelima pancasila butuh kolaborasi antar pihak satu dengan yang lainnya, skill dan network sangat dibutuhkan.

Ketiga, memiliki pendidikan politik yang memadai, baik dari internal maupun dari eksternal partainya.

Keempat, yaitu memiliki kemampuan manajerial yang andal, termasuk pengendalian manajemen berbasis spritual sebagai kontrol agar terhindar dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Menurut hemat penulis, identifikasi keempat kriteria di atas dalam produk demokrasi mampu menghasilkan laba demokrasi bagi rakyat. Tidak lagi menjadikan rakyat sebagai korban atau demokrasi sebagai tangga untuk kepentingan pribadi. Tapi out come dari pemilihan umum mampu menghasilkan laba demokrasi atau menegaskan bahwa tujuan dari demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Penulis: Muhammad Aras Prabowo

Penulis Buku Akuntansi dalam Kebudayaan Bugis

Tag :

aras-prabowo
  • 315 Dibaca