Melampaui Kolom Agama; Pengakuan Terhadap Kepercayaan Lokal

Selama ini, dalam banyak kasus para penghayat lokal, keberadaan mereka dimarginalisasi diawali dengan mencerabut mereka dari keyakinan


Seputarsulawesi.com - Mahkamah Konstitusi mengakui dan membolehkan penghayat kepercayaan untuk mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai penunjuk identitas masyarakat, sesuai kepercayaan yang mereka yakini, Selasa 7 November 2017 lalu. Putusan Mahkamah Konstitusi ini disambut baik beragam pihak, mengingat diskriminasi kerapkali menimpa masyarakat adat selama ini.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) Rumadi Ahmad. Ia menilai, putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai terobosan dalam konstitusi Indonesia dan akan mengawal hingga putusan itu dilaksanakan.

“Saya menyambut baik putusan MK. Kami akan terus mengawal untuk memastikan putusan Mahkamah Konstitusi ini dilaksanakan,” ungkapnya.

Senada dengan Rumadi Ahmad,Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan, Sardy Razak menilai keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai dikabulkannya gugatan agar penghayat kepercayaan lokal bisa masuk kolom agama di KTP, merupakan sejarah baru.

“Putusan MK ini menjadi sejarah baru bagi penganut kepercayaan untuk diakui sebagai warga negara Indonesia,” ungkapnya kepada seputarsulawesi.com, Kamis, 9 November 2017.

Putusan ini telah memulihkan kembali hak-hak masyarakat adat yang sebelumnya diabaikan oleh negara.

“Di Sulsel itu banyak penganut kepercayaan, misalnya Tolotang, Aluk to Dolo, dan lain-lain. Putusan MK itu telah memulihkan hak-hak penganut kepercayaan khususnya di masyarakat adat,” katanya.

“Dengan lahirnya putusan MK ini, diharapkan segala bentuk diskriminasi yang dialami oleh penganut kepercayaan tidak lagi terjadi, seperti persoalan masyarakat adat penganut kepercayaan sulit bahkan tidak mendapatkan KTP, yang berimbas pada layanan-layanan negara seperti pendidikan dan kesehatan tidak mereka terima.”

“Begitupun persoalan perkawinan, penganut kepercayaan tidak dicatatkan, sehingga anak-anak mereka akan sulit mendapatkan akte lahir. Ketika pencatatan ini tidak dilakukan tentunya akan berdampak kemana-mana,” katanya.

Tidak Terbatas Pada Kolom Agama

Pengakuan terhadap penghayat keyakinan ini, mencerminkan perkembangan yang signifikan bagi konstitusi di Indonesia. Namun, pengakuan ini seharusnya tidak terbatas pada satu aspek saja. Memasukkan kepercayaan lokal pada kolom agama, bisa menjadi pintu masuk untuk memulihkan kembali beragam diskriminasi dalam bentuk lain. Sehingga, akan muncul pengakuan-pengakuan yang lain terhadap kelompok masyarakat adat.

Aktifis muda Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, Syamsurijal Ad’han mengungkapkan bahwa pengakuan terhadap kepercayaan lokal, seharusnya tidak sebatas kemungkinan mencantumkannya di kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Satu kesyukuran bahwa negara melalui Mahkamah Konstitusi sudah mulai memberi pengakuan terhadap kepercayaan lokal. Namun, pengakuan itu seharusnya tidak hanya sebatas kemungkinan mencantumkan keyakinan lokal di KTP. Sebab bagi kebanyakan penghayat lokal, keyakinan itu juga terkait dengan pengsakralan tanah tertentu, hutan dan sumber daya alam lainnya. Karena itu negara pun harus menjamin kedaulatan penghayat lokal atas hal-hal tersebut,” katanya.

Peneliti Sosial Budaya juga ini memaparkan proses diskriminasi terhadap penghayat keyakinan lokal, sebenarnya dimulai dengan mencerabut mereka dari keyakinannya.

“Selama ini, dalam banyak kasus para penghayat lokal, keberadaan mereka dimarginalisasi diawali dengan mencerabut mereka dari keyakinan. Mereka distigmatisasi dengan menggunakan sudut pandang agama dari luar. Dianggaplah musyrik, anemisme-dinamisme dan seterusnya. Dari pandangan itu, mereka kemudian dicerabut dari keyakinannya. Karena keyakinan lokal mereka banyak terkait dengan tanah dan lingkungan. Bersamaan dengan dihabisinya keyakinannya juga mereka dicerabut dari tanah dan lingkungannya,” paparnya.

Khusus di Sulawesi Selatan sendiri, hal-hal yang seperti yang diungkapkan Syamsurijal Ad’han kerap kali ditemui. Misal dalam kasus pencaplokan lahan yang dilakukan oleh PT London Sumatera (Lonsum) terhadap lahan adat komunitas Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba. Sejak kehadiran PT Lonsum di masa kolonial, pencaplokan lahan itu mulai berlangsung. Puncaknya pada masa orde baru, pencaplokan lahan diwarnai dengan kasus kekerasan.

Selain itu, Syamsurijal Adhan mengatakan ada beberapa persoalan lain, misal strategi masyarakat adat, salah satunya komunitas Towani-Tolotang dalam merespon UU No. 5 tahun 1966 tentang agama resmi nasional. Karena Hindu dianggap punya kemiripan dengan praktek ritualnya, maka Tolotang “diinstruksikan” bergabung saja di Hindu. Maka terbitlah Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. 2/1966, tanggal 6 Oktober 1966 yang menetapkan bahwa “Towani Tolotang” adalah salah satu dari sekte agama Hindu.

Meskipun sebenarnya, komunitas Tolotang mengakui bahwa agama Hindu jauh berbeda dari sistem kepercayaannya. Namun, situasi sosial politik saat itu, memaksa komunitas Tolotang menerima keputusan pemerintah yang “meng-Hindukan” mereka. Penerimaan Tolotang terhadap “peng-Hinduan” ini barangkali sebagai siasat komunitas ini untuk mempertahankan tradisi dan eksistensinya.Berkat strategi itu, komunitas Towani Tolotang memperoleh keuntungan tersendiri, misal pelayanan dari negara.

“Ada lagi persoalan lain. Selama ini setelah negara menyatakan agama yang diakui hanya enam, penghayat lokal tersebut telah membangun strategi sendiri. Mereka bernegosiasi dengan misalnya memeluk satu agama dari enam agama yg diakui, tetapi dalam praktiknya mereka menjalankan keyakinan lokal. Atau menjalankan kedua duanya, seperti di komunitas Towani Tolotang,”

“Bahkan diantara tokoh tokohnya sudah banyak pula yang jadi tokoh hindu. Proses ini dalam beberapa hal menguntungkan mereka. Sebab dengan cara itu mereka dapat pelayanan dari negara. Maka pengakuan ini pun harus mempertimbangkan soal distribusi pelayanan.,” katanya.

Bagi Syamsurijal Ad’han, masyarakat adat yang memeluk “agama resmi” ataupun yang masih menganut kepercayaan lokal, baiknya tetap dihargai dan diberi pengakuan.

“Disamping itu jika ada diantara penghayat keagamaan sudah nyaman dengan keyakinan yang dipeluknya sekarang pun harus dihargai. Pointnya adalah dalam satu komunitaspenghayat lokal, mereka juga dimungkinkan beragam keyakinan. Tidak karena adanya pengakuan ini lantas serentak mereka harus mengubah keyakinannya menjadi agama lokal. Yang mau mengubah silahkan, yang tetap mau pada keyakinan enam agama yang sudah ada, monggo,” ujar Syamsurijal.

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) justeru berpandangan berbeda dengan putusan MK tersebut, MUI secara tegas menolak putusan MK, melalui Ketua Umumnya Ma’ruf Amin mengatakan jika putusan yang dilakukan merupakan menyalahi aturan. Ia berpandangan jika negara Indonesia ini diatur oleh kesepakatan, sehingga lahirlah Pancasila dan juga Undang-undang dasar 1945. Ia juga mengatakan putusan tersebut bisa saja meberikan dampak terhadap tatanan kehidupan beragama.

 

 

  • 251 Dibaca