Membaca Ulang Sikap Rektor UIN Alauddin Menerima Tamu dari Iran

Array


Oleh :
Saiful Jihad
Dosen PAI di UPT MKU-UNHAS Makassar

Beberapa hari terakhir ini, beberapa media online mengangkat berita tentang sikap dan pandangan Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musyafir Papababari, saat menerima sekelompok orang dari Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) Indonesia Timur, Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Sulawesi Selatan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muslim Makassar, Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LiDMI) dan Forum Arimatea Sulsel, yang dipimpin oleh H. Said Shamad.

Beberapa kalimat petikan rilis yang dibagikan oleh mereka yang mengatas namakan Forum Penggiat Media Islam (Forpemi) Sulsel saya akan kutipkan di sini agar bisa dipahami konteksnya. Menurut rilis tersebut bahwa Rektor UIN Alauddin, Prof. Musyafir saat menjawab kritik kelompok di atas, kenapa UIN nenerima kedatangan dua cendikiawan dari Al-Mustafah International University of Iran, Dr. Ghasem Muhammadi dan Dr. Ebrahim Zargar, menjadi pembicara di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin. Rektor UIN Alauddin  mengatakan bahwa institusi yang dipimpinnya (UIN Alauddin Makassar) tidak mempersoalkan keberadaan syiah yang leluasa masuk ke Perguruan Tinggi yang dipimpinnya.

Lalu rilis ini mengutip pernyataan Prof. Musyafir “Jangankan Syiah, Komunispun saya terima di UIN Alauddin. Dan sudah beberapa yang datang di UIN, yang humanis, yang komunis, yang tidak ada masalah sama saya. Saya terima semua.”

Lebih lanjut, rilis ini menyebutkan bahwa Prof. Musyafir menganggap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kesesatan paham Syiah, tidak mengikat secara hukum, fatwa itu boleh diikuti, juga boleh tidak diikuti. Dan untuk lebih menggabarkan kondisi yang diceriterakan oleh Forpemi tersebut, dalam rilis ini dikemukakan penilaian Forpemi, bahwa  mereka menangkap kesan tidak bersahabat dari Rektor UIN kepada kelompok yang datang dan memaksa bertemu dengan pihak Rektor tersebut.

Mereka juga menyebutkan, bahwa “Berkali-kali Rektor UIN, yang pernah berkunjung ke Iran selama sepekan itu, tampak meninggikan suara dengan pernyataan yang disampaikan. Beruntung perwakilan LBH Muslim Makassar selalu menyanggahnya dengan dalil hukum...”

Saya tidak bermaksud memperpanjang mengutip tulisan yang dishare Forpemi ke beberapa media online, tetapi saya ingin mengemukakan beberapa point setelah membaca rilis tersebut:

1. Rilis tersebut dibangun di atas pandangan bahwa Syi’ah adalah paham yanmg dilarang dan menyimpang dari ajaran Islam, sehingga siapapun kelompok atau pihak yang “menfasilitasi” kelompok atau individu yang berlatarbelakang Syi’ah, meski tidak berbicara tentang Syi’ah, maka itu mesti dilawan dan dimusuhi. Itu sebabnya, dalam rilis tersebut nampak upaya penulis untuk menggiring pemahaman pembaca agar bersama-sama mengecam sikap dan pandangan Rektor UIN Alauddin. Rilis yang dimuat di salah satu portal berita, diawali dengan kalimat: “Astaghfirullah, Rektor UIN Alauddin: Jangankan Syiah, Komunispun saya terima”. Kalimat ini sangat provokatif, dan mendudukkan Prof. Musyafir sebagai pihak yang telah melakukan kesalahan dan dosa besar, sehingga mesti meminta ampun dan perlindungan kepada Allah atas sikap dan pandangannya itu. Dalam penjelasasn lain, rilis ini menyebutkan bahwa Prof. Musyafir seakan mengatakan: “Tidak mempersoalkan keberadaan syiah yang leluasa masuk ke Perguruan Tinggi yang dipimpinnya”, pada hal kalau kita membacanya, kalimat ini hanyalah kesimpulan peribadi penulis.

Tulisan ini tentu sangat berbahaya, dan sangat jauh dari standar jurnalistik. Ini adalah opini penulis yang terbangun dari persepsi yang memang sudah keliru, keliru memahami Syi’ah sebagai salah satu madzhab dalam Islam, keliru memahami sikap Rektor UIN sebagai pimpinan sebuah Universitas (Perguruan Tinggi) Islam yang mengusung idealisme dan prinsip kebebasan akademik, serta keliru dalam menarik kesimpulan dari penjelasan Prof. Musyafir.

2. Meski disebutkan bahwa yang datang ke ruangan Rektor UIN Alauddin itu adalah beberapa ormas (seperti disebutkan di atas), namun hakikatnya mereka satu, semua dalam koordinasi pak Said Shamad. Kelompok ini, pada dasarnya adalah kelompok yang selama ini dikenal sebagai pihak yang sangat anti dan alergi pada paham Syi’ah. Kelompok ini yang sangat gigih menentang UIN Alauddin menerima Dr. Jalaluddin Rahmat untuk menyelesaikan program Doktoral di UIN Alauddin Makassar beberapa waktu yang lalu, dan beberapa kali melakukan aksi penolakan dan mendatangi pihak Rektor, serta pihak-pihak lain agar kang Jalal tidak diterima melanjutkan kuliah di UIN Alauddin Makassar. Kelompom inipulah yang melakukan intimidasi (persekusi) pada Ketua dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, karena Gurutta Dr (HC) KH. Sanusi Baco, serta Prof. Dr. Ghalib, enggan menandatangani petisi yang dibuat mereka untuk melarang kegiatan Asyura oleh penganut madzhab Syi’ah di Makassar (2016), Kelompok ini pula yang melakukan persekusi dan tindak kekerasan terhadap salah seorang mahasiswa yang mereka anggap ikut pada paham Syi’ah yang videonya sempat viral (2017), kelompok ini pula yang membubarkan kegiatan peringatan Asyura yang dilaksanakan di salah satu hotel di Makassar, serta banyak lagi aksi dan aktifitas mereka, hususnya pak Said Shamad untuk menghalangi, melarang dan mengharamkan paham Syi’ah di Makassar pada khususnya, baik dengan menulis di media yang pro atas sikap mereka, mendebat setiap orang di forum diskusi dan seminar yang dianggap tidak mengharamkan Syi’ah, atau sekadar menyampaikan pandangan tentang haramnya Syi’ah.

3. Berkaitan dengan dalil mereka (pak Said Shamad, dkk), tentang fatwa MUI bahwa Syi’ah itu sesat, oleh pimpinan MUI baik di tingkat nasional maupun di Sulsel menjelaskan bahwa MUI tidak pernah membuat fatwa tentang itu. Bahwa ada hasil Rakernas MUI tahun 1984 yang mengeluarkan rekomendasi mengenai paham syi’ah. Dalam rekomendasi tersebut, mengatakan bahwa paham Syia’ah sebagai satu paham yang terdapat dalam dunia Islam mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan madzhab Sunni (Ahlu al-sunnah wa al-jama’ah) yang dianut oleh umat Islam di Indonesia. Perebdaan itu dirumuskan 5 aspek (Lihat Rekomendasi Rakernas MUI, Jumadil Akhir 1404/Maret 1984. Dalam kesimpulan rekomendasi MUI ini menyebutkan: “Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syi’ah dan ahlus sunnah wa l jama’ah seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang “imamah (pemerintahan”, Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berpaham ahlus sunnah wal jama’ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syi’ah.

Jika membaca rekomendasi rakernas tersebut (bukan Fatwa), jelas menyebutkan bahwa (a). MUI mengakui Syi’ah sebagai salah satu paham yang terdapat dalam dunia Islam, dan tidak ada kalimat yang menyebutkan bahwa paham Syi’ah adalah sesat; (b). MUI juga menyebutkan lima masalah pokok yang menjadi perbedaan antara paham (madzhab) Syi’ah dan Sunni tersebut bukan sebagai sebuah kesesatan (tidak ada kalimat yang menyebut pandangan Syi’ah adalah sesat karena lima hal yang berbeda dengan pandangan Sunni (hanya sebagai perbedaan pandangan); (c). Himbauan untuk mewaspadai ajaran Syi’ah pada kesimpulan rekomendasi tersebut, lebih ditekankan pada ajaran Syi’ah tentang Imamah (konsep pemerintahan). Hal ini wajar, karena bagi MUI, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sesuatu yang dianggap final dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Konsep bernegara yang ditawarkan oleh kelompok lain, seperti konsep negara komunis, konsep negara Islam, konsep Khilafah, konsep imamah dan semacamnya, tidak cocok dengan konsep yang telah dianut dan diyakini cocok untuk masyarakat Indonesia yang majemuk.

Meski dalam perkembangannya, pimpinan MUI telah beberapa kali menjelaskan tentang hal ini, tetapi oleh kelompok pimpinan pak H. Said Shamad tidak menerimanya, bahkan kesana kemari memperkenalkan sebuah buku yang diklaim diterbitkan oleh MUI (ada lambang MUI-nya), “Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi’ah di Indonesia”, tetapi oleh pihak MUI pusat seperti Prof. Umar Shihab, atau sekretaris MUI Sulsel, Prof. Ghalib, bahwa buku tersebut tidakk pernah diedarkan oleh MUI.

4. Tentang sikap dan pandangan Rektor UIN Alauddin, Prof. Musyafir saat menerima tamu yang tidak diundang (konon sedikit memaksa untuk diterima), yang digambarkan oleh jurnalis Forpemi yang sengaja dibawah oleh pak H. Said Shamad dkk, kurang bersahabat dan kurang ramah. Hal tersebut, bisa dibaca dari sikap dan tuntutan “tamu tak diundang” yang nampaknya menekan Prof. Musyafir agar menolak tamu resmi dari salah satu Universitas Iran, sehingga muncul pernyataan sikap yang tegas dari pak Rektor, bahwa jangankan Syi’ah, komunis sekalipun dia akan terima hadir dan bicara di kampus yang dipimpinnya tentu dalam kerangka akademik, dalam forum Ilmiah di sebuah universitas. UIN Alauddin yang bergerak menuja kampus dunia, kampus yang diharapkan melahirkan sebuah peradaban baru bagi dunia pada umumnya, umat Islam pada khususnya, dan lebih khusus lagi peradaban bangsa dan umat Islam di Indonesia, maka sudah menjadi tuntutan agar UIN membangun kerjasama akademik dengan universitas-universitas dunia. Sepengetahuan saya, UIN Alauddin, tidak hanya membangun kerjasama dengan universitas di Iran, tetapi juga di negara-negara lain seperti Jepang, Malaysia, Brunai, Korea, Arab Saudi, Mesir, Sudan, Maroko dan yang lainnya. Dengan demikian, kehadiran delegasi ilmiah (kunjungan ilmiah) dari Iran, sebagai balasan atas kunjungan ilmiah yang dilakukan pihak akademis UIN Alauddin ke Iran, adalah hal yang wajar. Saya baca postingan dari pak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Dr.H. Barsihan Nur, bahwa saat beliau berkunjung ke Iran, dia juga diminta berbicara tentang topik-topik ke Islaman dalam forum Ilmiah, demikian juga dengan akademisi lain, sepeerti Prof. Hamdan, Prof. Musyafir, dan yang lainnya yang pernah berkunjung ke Universitas di Iran. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dalam hal ini.

5. Bahwa pak Rektor UIN menegaaskan sikap dia sebagai pimpinan Universitas (lembaga Ilmiah) untuk menerima siapapun yang akan bicara di UIN Alauddin dalam konteks akademik (ilmiah), adalah bentuk dari sikap konsistensi untuk menjaga lembaga ilmiah tersebut sebagai sebuah institusi akademik yang memiliki payung kebebasan akademik. Menghadirkan narasumber yang dianggap otoritatif dalam bidangnya untuk berbicara dalam forum akademik adalah sesuatu yang boleh dan tidak pernah diharamkan. Ini penting, karena institusi ini diharapkan melahirkan intelektual, ilmuan yang memiliki pemahaman dan wasan yang luas terhadap setiap permasalahan. Ada pandangan yang akrab dalam kajian antropologi, bahwa jika anda ingin mengenal suatu kelompok, maka kenalilah dia dengan menggunakan cara pandang (kacamata) kelompok itu, jangan gunakan cara pandang anda terhadap kelompok tersebut, karena pasti akan bias. Nah dalam konteks ini, kita memahami bahwa untuk bisa memahami Iran dengan hal-hal yang terkait dengan Iran dan (bisa jadi) juga tentang paham Syi’ah, maka dengarkanlah penjelasan orang Iran sendiri. Mendengarkan penjelasan tentang Iran atau tentang faham Syi’ah dari mereka yang anti Sy’ah, tidak akan pernah bisa menjelaskan Iran dan Syi’ah yang sebenarnya.

Oleh karena itu, dalam konteks menghargai dan memelihara kebebasan akademik ini, sepantasnya kita mengapresiasi dan menghormati sikap dan pandangan Prof. Musyafir yang tegas menyatakan kampus yang dia pimpin terbuka untuk melakukan kajian dan diskusi tentang berbagai paham dan pandangan dalam duniah keilmuan, dan cara itu tidak dan bukan berarti dia mengkampanyekan paham Syi’ah dan Komunis kepada mahasiswanya. Pada tingkat mahasiswa sendiri, informasi yang lebih luas, lebih banyak itu menjadi penting, agar wawasan dan pandangan mereka lebih luas, tidak sempit dan kaku.

Selamat untuk UIN Alauddin, Selamat untuk pak Rektor Alauddin dan seluruh Civitas Akademik UIN, yang tetap konsisten menjaga tradisi keilomuan di UIN Aluddin Makassar.

  • 7392 Dibaca