Meritokrasi: Gagasan Politik Menuju Pemilu 2019


Santa, S.IP
(Mahasiswa Pasca Sarjana UMI Makassar)

"Demokrasi tanpa kepemimpinan, hanya akan melahirkan gerombolan. Dalam gerombolan, kepentingan warga Negara mudah menjelma menjadi anarki, kekerasan, pemaksaan, dan pelanggaran tak terelakkan" Yudi Latif (Demokrasi dan Meritokrasi, Republika.co)

Dalam kalimat berikutnya, Yudilatif mengatakan bahwa demokrasi tanpa meritokrasi membuat kepemimpinan tercengkeram oleh orang-orang yang mau memimpin meski tidak mampu.

Dengan mencoba menginterpretasi dan menganalisa konsep atau ungkapan di atas, penulis berpandangan bahwa seyogyanyalah proses rekrument kepemimpinan dalam sistem demokrasi ke depan harus berlangsung selektif, khususnya menyongsong pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019.

Dalam pandangan penulis, untuk mengatasi persoalan rekrumen kepemimpinan ke depan, baik ditingkat nasional, regional, dan maupun daerah/lokal harus dengan sistem meritokrasi.

Meritokrasi menurut sebagaimana dipahami secara umum adalah sistem yang dibangun secara merit untuk merekrut calon-calon pemimpin. Merit sendiri diberikan pengertian sebagai suatu pencapaian, kontribusi, dan prestasi.

Sehingga secara umum dapat dipahami bahwa sistem meritokrasi ialah cara atau metode yang digunakan dalam melakukan rekrumen pemimpin politik, pemimpin pemerintahan, pemimpin lembaga kenegaraan ialah dengan melihat aspek kemampuan seseorang atau tingkat intelektualitasnya.

Tentu untuk menjalankan konsep ini, sepatutnya semua pihak harus ikut melakukan sosialisasi pada politik yang massif agar harapan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas di masa depan, khususnya menghadapi pemilihan legislatif pada 2019 nanti dapat terwujud dengan baik.

Menuju Pemilu 2019

Kurang dari 18 bulan ke depan, negeri Indonesia yang kita cintai akan melangsungkan hajatan akbar. Hajatan akbar itu sering disebut pula dengan pesta demokrasi. Pesta demokrasi ini akan berlangsung dalam pemilihan umum untuk memberikan kepada rakyat di seluruh Indonesia memilih langsung calon anggota DPR-RI, DPD-RI, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.                

Dalam menghadapi situasi politik tersebut, seluruh kompenen bangsa dari lapisan bawah hingga lapisan atas turut andil untuk menentukan kualitas para calon-calon pemimpin Indonesia dimasa depan. Olehnya, perspektif pemilih harus betul-betul dalam kerangka yang obyektif dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Sebuah sistem meritokrasi adalah jawaban untuk melihat kepemimpinan pada masa yang akan datang, agar berlangsung baik.

Ketika kita renungkan, betapa mahalnya harga yang harus dibayar oleh masyarakat yang "Gagal" memilih pemimpin atau para wakilnya dengan harapan semula, maka pilihannya adalah mari kita membuka cakrawala berfikir kita untuk mau melihat sesuatu yang " Lebih" dari apa yang telah ada.

Gagasan tentang mekanisme atau sistem meritokrasi sebagai instrumen untuk melakukan rekrumen bagi para calon pemimpin di 2019 nanti sekaligus menjadi sarana untuk melakukan filterisasi atau menyaring dengan ketat setiap bakal calon pemimpin yang ingin dipilih oleh rakyat agar memiliki seperangkat pengetahuan baik itu intelektualitas, spiritualitas, emosionalitas, dan kecerdasan sosial. Esensi dalam sistem meritokrasi sebagai jalan menuju pemilihan umum pada tahun 2019 ialah pilihlah calon pemimpin yang sudah punya rekam jejak yang baik, latar belakang pendidikan yang baik, dan yang terpenting kesalehan sosial yang memadai. Wallahu A'lam.

  • 230 Dibaca