Mogok Kerja RSUD Sulbar, Sekprov Sulbar: Tidak Ada Hubungannya dengan Kasus APBD 2016


Seputarsulawesi.com, Mamuju - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin mengatakan, aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para Dokter Spesialis, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulbar tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017. 

Ismail mengungkapkan, kasus korupsi APBD tahun 2016 yang menetapkan empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar berinisial, AM, MW, HHH dan HH oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Kejati Sulselbar) sama sekali tidak ada hubungannya.

"Tidak ada hubungannya, karena kasus ini berdiri sendiri," kata Ismail Zainuddin melalui sambungan telepon, Sabtu, 7 Oktober 2017.

Ismail menegaskan, meski Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, selaku pimpinan DPRD Sulbar harus tetap menjalankan tanggungjawabnya.  "Kan dia sebagai Ketua DPRD, jadi harus menjalankan tugas," ujarnya.

Menurutnya, pihak RS Sulbar harus mengutamakan pelayanan karena tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada publik.

"Kita utamakan pelayanan karena tugas utama kita di Rumah Sakit memberikan pelayanan kepada publik. Kita memang sadar banyak keterbatasan-keterbatasan, tidak mungkin kita penuhi seketika," ujarnya lagi.

Ismail Zainuddin mengaku, saat ini RSUD Sulbar sedang dalam tahap pembenahan. "Rumah Sakit kita juga sementara dibenahi," tutupnya. 

Sebelumnya, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi melakukan aksi mogok kerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulbar yang beralamat di Jl. Martadinata, Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat 6 Oktober 2017.

  • 282 Dibaca