Money Politik: Jalan Menuju Korupsi


Penulis: Muhammad Aras Prabowo

(Mahasiswa Magister Akuntansi Univ. Mercu Buana Jakarta)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selalu menjadi bahan pembicaraan yang cukup menarik dalam bangsa Indonesia. Pasalnya kontekstasi tersebut marupakan jalan untuk melahirkan sebuah pemimpin disetiap daerah, sekaligus produk demokrasi negeri ini. Kehadirannya setiap lima tahun selalu menjadi tempat menggantungkan harapan setiap masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan.

 

Pemimpin yang dilahirkan lewat pilkada selalu diharapkan untuk melepas belenggu kemiskinan dan kesenjangan sosial di sebuah daerah. Memperjuangankan kepentingan rakyat, menjadi pelayan rakyat dan

melaksankan program yang berdaulat terhadap rakyat. Namun, harapan tak selalu sama dengan realitas. Janji berubah menjadi pahit dan tak lagi semanis pada saat para kontestan melakukan kampanye.

 

Bahkan setelah terpilih, tidak sedikit dari Kepala Derah yang terjerat kasus korupsi. Perilaku tersebut sungguh menciderai produk demokrasi dan menghianati harapan setiap rakyat. Namun, perilaku tersebut tidak serta merta terjadi begitu saja, rasanya ada faktor yang menjadi pendorong hal tersebut. Jika kita telusuri, ada keterkaitan antara perilaku korupsi dengan proses pilkada, khususnya saat para kontestan melakukan kampanye dan detik-detik terakhir sebelum pemungutan suara dilakukan.

 

Biasanya satu minggu sebelum pemungutan suara, berita-berita mengenai kampanye hitam oleh pasangan calon tertentu mulai ramai. Kampanye hitam yang marak terjadi yaitu money politik demi mencapai kemenangan. Bentuk-bentuk money politik yang sering terjadi seperti, pembagian uang tunai kepada para pemilih, pemberian dalam bentuk sembako dan barang-barang dalam bentuk yang lain dengan tujuan agar supaya pasangan calon dipilih pada saat pemungutan suara.

 

Dalam pasal 187A tentang money politik disebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

 

Undang-undang jelas melarang money politik, namun hasrat yang begitu tinggi untuk mencapai kemenangan memaksa pasangan calon menghalalkan cara tersebut dalam memuluskan tujuannya. Dana yang digunakan dalam money politik biasanya bukan hanya dari dana pribadi, tapi investor politik yang memiliki kepentingan koporasi di daerah bersangkutan seringkali menjadi salah satu sumber pendanaan.

 

Pengorbangan dana, baik pribadi maupun yang berasal dari investor politik untuk money politik berkorelasi terhadap dorongan Kapala Daerah dalam melakukan tindak pidana korupsi setelah terpilih. Pertama, perilaku korupsi dalam penggelapan dana, akibat dari pengorbanan dana pribadi untuk money politik yang begitu tinggi. Apakah pasangan calon memperoleh dana tersebut dari kekayaan pribadi, penjualan barang berharga atau utang dari pihak tertentu yang pasti hal itu akan memberi dorongan agar dana yang dikorbankan bisa terganti secepatnya atau utang harus dilunasi dalam waktu yang singkat.

 

Kedua, hagemoni kepentingan investor politik atas suntikan dana untuk pemenangan. Hal tersebut akan melilit pasangan calon jika terpilih. Tekanan tersebut juga akan melahirkan perilaku korupsi dengan bentuk yang berbeda. Yaitu korupsi atas peyalahgunaan weweng untuk membayar pengorbanan investor politik, apakah dalam bentuk memperlancar bisnisnya, pemenangan tender proyek dan sejumlah kebijakan yang mendukung korporasi investor politik namun merugikan Negara.

 

Money politik tidak hanya sebagai pendorong untuk melakukan korupsi, namun juga sebagai pusaran yang akan menelan sendiri para pelakunya. Jeruji besi setiap saat bisa menjadi rumah setelah kekuasaan, jika amanah rakyat ia khianati. Para pasangan calon harus menyadari lebih awal bahwa setelah kemenangan ada hal yang lebih penting untuk dilakukan sebagai Kepala Daerah. Yaitu merencanakan berbagai program untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bukan memikirkan bagaimana cara mengembalikan dana yang dikorbankan untuk money politik atau bahkan untuk menghidupi para investor politik.

 

Bagi calon Kepala Daerah, lebih khusus para kontestan yang turut berpatisipasi dalam pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati di Sulawesi Selatan. Sebaiknya luruskanlah niatmu, berpegang teguh kepada nilai-niali budaya bugis dengan memelihara nilai alempureng (Kejujuran), agettengeng (konsisten), assitinajang (kepatutan), amaccang (kecendikiaan), reso (usaha) nennia siri’ (dan malu).

 

Menjunjung tinggi nilai siri’ yaitu merasa malu jika melakukan money politik dalam menggapai kemenangan di pilkada, malu jika melakukan korupsi, bahkan malu jika tidak memajukan dan mensejahterakan masyarakat dalam kepemimpinannya

Tag :

aras-prabowo
  • 327 Dibaca