Money Politik Menyalahi Nilai Sipakatau


Selalu Penulis katakan bahwa money politik adalah pembicaraan yang selalu hangat jika momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dan telah dilaksanakan di provinsi, kabupaten atau kota tertentu. Persoalan yang satu ini tidak pernah absen disetiap penyelenggaraan Pilkada, termasuk disetiap daftar laporan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) baik sebelum maupun setelah penyelenggaraan.

Dalihnya pun selalu sama untuk menutupi pelanggaran money  politik, hal tersebut dianggap sebagai cost politik. Cost atau biaya politik adalah pengeluaran sejumlah kas untuk membiayai pengeluaran selama proses Pilkada berlangsung. Entah itu mendanai kampanye Pasangan Calon (Paslon), sosialisasi visi/misi, akomodasi hingga pembiayaan saksi. Setiap cost politik harus masuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), item belanjanya harus jelas dikeluarkan untuk apa, dokumen transaksinya pun harus valid sehingga tidak terjadi manipilasi anggaran.

Misalnya, perencanaannya telah diatur sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) atau ketentuan dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), namun dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan atau melanggar ketentuan tersebut. Terjadi penyalahgunaan dan penggunaan anggaran tidak pada tempatnya atau yang Penulis sebut menyalahi prinsip asitinajang. Di sinilah menjadi titik rawan terjadinya money politik dalam pelaksanaan Pilkada. Namun tulisan kali ini tidak untuk membahas hal teknis mengenai pengelolaan anggaran dana kampanye, tapi lebih fokus untuk menilai money politik dari sisi etika nilai kebudayaan bugis. Nilai kebudayaan bugis yang akan dipakai oleh Penulis yaitu nilai sipakatau.

Sipakatau berasal dari bahasa bugis yang jika diIndonesiakan berarti saliang memanusiakan. Namun, pengertian tersebut dibantah oleh seorang budayawan Sulawesi Selatan Ishak Ngeljaratan pada saat Penulis melakukan wawancara kepada beliu terkait nilai-nilai apa saja yang terkadung dalam budaya bugis. Beliau menekankan bahwa arti sesungguhnya dari sipakatau ialah saling memanusiawi bukan memanusiakan. Sebab manusia dari lahir sudah jadi manusia sehingga tidak perlu lagi dimanusiakan. Tapi yang terpenting ialah memanusiawikan manusia, yaitu memunculkan sifat-sifat ke-Ilahi-an yang ada pada diri manusia. Karena disetiap menusia bersemayam sifat ke-Tuhan-an yakni menusiawi.

Sipakatau tidak berdiri sendiri, ada beberapa nilai yang membentuknya, termasuk sipakalebbi (memuliakan), sipakarennu (membahagiakan), sipakainge (mangingatkan) dan sipatokkong (membantu). Mattulada (1998) mengemukakan bahwa dalam konsepsi sipakatau tertanam makna, nilai dan segala sesuatu yang bersifat kepatutan, norma-norma kualitatif yang amat dijunjung tinggi. Sipakatau merupakan segala perilaku nyata seseorang atau sekelompok orang yang berinteraksi dalam masyarakat.

Money politik dalam pandangan nilai sipakatau adalah sebuah penyelewengan atas norma kepatutan yaitu melanggar aturan dan Undang-undang sebagai berikut: UU KUHP yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2). Ayat (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Pasal 73 juga menjelaskan bahwa: (1). Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih; (2). Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3). Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, UUD Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 74 Ayat (8) yang berbunyi bahwa penggunaan dana kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan. Serta Keputusan KPU Nomor 44 kpts KPU Tahun 2016 tentang Juknis Pengelolaan Penyusunan Anggaran Dana Kampanye pada Pasal 5 mengatur mengenai pertanggung jawaban dan pelaporan.

Sisi lain yang terkait pelanggaran nilai sipakatau yaitu money politik secara tidak langsung merendahkan harkat dan martabat manusia atau dalam istilah bahasa bugis siri’ na passe. Mengapa Penulis menyebutnya demikian, karena pemberian uang yang jumlahnya tidak seberapa mampu membeli hak suara pemilih tertentu. Padahal hak pilih tersebut jika diukur dengan nilai uang Penulis sangat yakin tidak ada yang sanggup membelihnya. Itu adalah hak prerogatif setiap warga negara yang diatur oleh Undang-undang. Paseng To Riolo ta (pesan orang tua dulu) dikatakan bahwa jangan sampai kalian berhutang budi kepada seseorang karena bisa saja dia kembali meminta sesuatu yang tidak bisa kalian penuhi. Ungkapan yang lain juga dikatakan bahwa jangan sampai kalian dijenkal oleh orang lain.

Bukan hanya dari sisi pemilih, bagi Paslon sendiripun juga demikian. Paslon atau pihak tertentu yang melakukan praktek money politik untuk mencapai kemenangan juga menjatuhkan herkat dan martabatnya sendiri. Secara sanksi sosial jaul lebih memalukan atau dalam ungkapan bahasa Bugis yaitu de na pakatau i alena (dia tidak menganggap dirinya sebagai manusia atau tidak berlaku manusiawi terhadap dirinya sendiri). Artinya bahwa bagaimana mungkin seorang Paslon pantas jadi pemimpin jika tidak memiliki sikap manusiawi bahkan terhadap dirinya sendiri.

Jadi jangan heran jika seorang Kepala Daerah yang terpilih tidak mampu memberikan kemajuan bagi daerah, tersangkut kasus korupsi, atau bahkan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), itu disebabkan karena ia abai atau melanggar nilai sipakatau. Khususnya saat proses Pilkada, Paslon tersebut melakukan praktek money politik atau tidak menghargai sisi manusiawi pemilih dan dirinya sendiri.

Penulis: Muhammad Aras Prabowo

(Dosen Universitas Nahdatul Ulama Indonesia)

Tag :

aras-prabowo
  • 628 Dibaca