NU Tradisi Merawat NKRI


Oleh :
Saiful Jihad
Dosen PAI di UPT MKU-UNHAS Makassar

Sejak awal berdirinya NKRI, NU, baik secara Jam'iyah maupun para pimpinan jama'ah NU, telah melibatkan diri secara intens dalam menjaga dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu ini sangat wajar, karena berdirinya bangsa ini, perumusan dasar dan sumber hukum Negara, sampai pada pernyataan kenerdekaan Indonesia dan perumusan kebijakan terkait dengan itu, NU bersama Ormas Islam lainnya berperan aktif bersama tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh-tokoh bangsa lainnya dari berbagai kelompok agama, keyakinan dan idiologi yang ada.

Dari sejak awal, posisi berdiri NU adalah untuk menjaga dan merawat negara Indonesia, yang secara bulat menerima bentuk dan dasar negara sebagai sesuatu yang dianggap cocok dengan kondisi, nilai dan budaya masyarakat Indonesia yang plural.

Itulah sebabnya, saat tentara sekutu yang diboncengi oleh NICA datang dan hendak mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang, para ulama, para santri dan tokoh-tokoh bangsa lainnya bersatu padu melakukan perlawanan. Peristiwa yang dianggap sangat heroik itu, dapat dibaca dari sejarah perlawanan arek-arek Suroboyo. Perlawanan arek-arek Suroboyo, yang puncaknya pada tanggal 10 Nevember 1945, dan kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan, tidak bisa dipisahkan dengan seruan jihad yang dibuat dalam bentuk Resolusi Jihad oleh Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (NU), yang ditandatangani langsung oleh Hadhratus Syaikh KH. Hasyim As'ary, tanggal 22 Oktober 1945, yang sekarang diperingati sebagai hari santri.

Peristiwa Surabaya ini, menyemangati dan menginspirasi gerakan perjuangan para ulama dan santri, bahu membahu dengan komponen bangsa lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa yang telah diraih.

Tahun-tahun selanjutnya, saat Negara yang baru saja merdeka, tarik-menarik kepentingan dan gagasan untuk bentuk dan idiologi Negara dari berbagai pihak sangat terasa. Partai Komunis Indonesia (PKI), menghendaki idiologi Komunis, blok Timur (Sovyet dkk), mestinya menjadi pilhan strategis bangsa untuk menghadapi idiologi Kapitalis yang diusung blok Barat (Amerika dkk). Aksi kekerasan pertama mereka lakukan adalah mendirikan Negara Komunis Indonesia yang berpusat di Madiun, dan kemudian dikenal dengan pemberontakan PKI di Madiun, tahun 1948. para Kiyai dan Santri, hususnya ulama-ulama NU, yang setia dan monitmen menjaga bentuk dan dasar Negara Indonesia, berhadap-hadapan langsung, serta banyak menjadi korban pembunuhan waktu itu. Bagi NU, idiologi Komunis tidak cocok dengan keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan bangsa Indonesia.

Demikian pula, ketika kolompok yang berjuang untuk menjadikan agama (Islam) sebagai azas dan idiologi Negara, NU juga secara tegas menyatakan ketidak setujuannya. Dan karena sikap tegas NU seperti ini, NU dan tokoh-tokoh NU menjadi target yang harus dilemahkan dan "dibersihkan" dari negeri ini.

Kita tentu pernah mendengar bagaimana sikap tegas yang dibuat oleh NU untuk menolak DI/TII, pimpinan Karto Sumirdjo, yang mengakibatkan KH. Idhom Kholid (Ketua I PB. NU waktu itu) menghadapi beberapa kali percobaan pembunuhan oleh pasukan DI/TII, mulai penyerangan terhadap rombongan KH. Idham Kholid saat singgah dan menginap salah satu penginapan di Cipanas Bogor, sampai terjadi kontak senjata dengan pihak keamanan dengan pasukan DI/TII berjam-jam, juga penembakan pasukan DI/TII kepada rombongan KH. Idham Kholid saat menumpangi Kereta menuju Jatim, antara Gambir dan Pegangsaan, serta banyak lagi contoh bagaimana tokoh-tokoh NU menghadapi teror dari kelompok yang menghendaki Indonesia menjadi Negara Agama.

Di samping kontak fisik, upaya pelemahan NU secara Jam'iyah juga dilakukan secara gencar oleh kelompok ini, khususnya saat NU menyatakan diri keluar dari Partai Masyumi, partai yang dianggap wadah umat Islam memperjuangkan aspirasi politiknya.

Tentu menarik juga membaca, mengapa NU keluar dari Masyumi lalu mendirikan Partai sendiri untuk maju pada Pemilu tahun 1955. Waktu itu, ketua Masyumi (Muh. Natsir) yang tidak sejalan dengan kebijakan Soekarno yang memberi ruang untuk berkembangnya Partai Komunis Indonesia (PKI), sabagai bagian dari kekuatan bangsa. Sikap protes Ketua Masyumi ini, berkembang menjadi sikap yang dinilai "keliru" oleh NU, karena bergabung dengan kelompok Parmesta/PRRI di Sumatera Barat yang menyatakan "memberontak" pada pemerintahan yang sah.

Bagi NU, tindakan semacam itu sangat membahayakan keutuhan bangsa, dan juga fatal dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil-alamin, karena tindakan pak Natsir dkk, menjadi dasar pemerintahan Soekarno melarang/membubarkan Masyumi kemudian. Jadi sebenarnya, langkah yang dilakukan oleh NU, bertujuan untuk tetap merawat keutuhan bangsa di satu sisi, di sisi lain bertujuan untuk tetap bisa hadir dalam pemerintahan dan parlemen lewat Partai NU, untuk mengimbangi kekuatan Komunis.

Tetapi sikap NU ini dimusuhi oleh kelompok pro Negara syari'at, baik oleh kelompok bersenjata DI/TII, Permesta/PRRI, maupun kelompok politisi dan ulama mereka. NU menjadi target untuk mesti dilemahkan, jika ingin memuluskan upaya dan perjuangan mereka.

Demikian pula pasca peristima G 30 S/PKI. Pak Harto yang kemudian ditunjuk untuk memulihkan kondisi keamanan Negara (terlepas dari diskusi siapa yang menerima untung dari kasus tersebut), kembali NU berdiri tegak membela dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara. NU dan Anshornya, dijadikan parner negara (ABRI) untuk melakukan pembersihan kepada mereka yang ditengarai bagian dari PKI dan ormasnya, dan untuk itu Gus Dur pernah memohon maaf atas tindakan "pembersihan" yang tidak berkemanusiaan tersebut. Tetapi apa yang dilakukan NU dengan Ansor-nya waktu itu, adalah semangat untuk tetap menjaga dan merawat keutuhan bangsa (NKRI), serta idiologi Pancasila sebagai dasar Negara.

Kekuasaan Orde Baru di tangan Soeharto, tidak berarti memberi ruang yang bebas bagi NU, bahkan kebijakan fusi partai, mendorong NU dalam Muktamar Situbondo tahun 1984, menyatakan kembali ke Khittho dan tidak lagi ikut secara kelembagaan dalam politik praktis, dan lebih memfokuskan diri pada upaya merawat pemahaman Islam yang rahmatan lil-alamin, Islam yang ramah terhadap budaya, Islam yang menghargai perbedaan, serta konsostensi merawat idiologi, bentuk dan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia, seperti pluralitas dan kebhinekaan. NU juga berusaha, bekerja untuk membantu negara mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Model inilah yang selalu didengungkan oleh NU sebagai politik kebangsaan.

Jika melihat sejarah yang  ditorehkan oleh NU, baik secara jam'iyah maupun Jama'ah, maka ada dua catatan penting menurut saya perlu dipahami:

(1). Bagi NU, idiologi Pancasila, bentuk  negara  NKRI, dan hal yang terkait dengan itu, akan selalu menjadi komitmen untuk dijaga dan dirawat. Demikian pula dengan semangat dan usaha untuk menyebarkan dan menampilkan ajaran Islam yang ramah, ajaran Islam yang bisa berdialog dengan budaya dan keyakinan serta agama yang dianut masyarakat Indonesia, ajaran Islam yang tidak kaku, ajaran yang tidak melaknat, ajaran rahmatan lil-alamin, akan selalu menjadi manhajnya.

(2). Karena sikap NU seperti itu, maka kelompok yang merasa terganggu dan terhalang hasrat dan keinginannya untuk  merubah idiologi dan bentuk Negara akan selalu menjadikan NU sebagai musuh yang mesti dilenyapkan.

Upaya melemahkan dan melenyapkan NU akan didesain sedemikian rupa, meski polanya belum berubah sampai sekarang, seperti menyebarkan fitnah dengan berbagai berita hoax kepada tokoh-tokoh NU, bahkan ketua NU, agar umat membenci pimpinan NU, dan pada akhirnya membenci NU, baik secara kelembagaan maupun pada person pinpinan/ulama NU.

Tetapi, saya yakin NU sudah sangat matang menghadapi rencana dan gerakan mereka, NU tidak akan goyah dengan hasutan, fitnahan, bahkan dengan membuat label seakan ada kelompok yang menganggap dirinya ber-NU secara lurus.

  • 379 Dibaca