Spanduk Warga Desa Paku, Tolak Pembangunan Bandara

Pembangunan Bandara di Polman Dinilai Tak Berpihak Pada Kepentingan Rakyat


Seputarsulawesi.com, Polewali Mandar- Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) untuk membangun bandara di Desa Paku, Kecamatan Binuang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Hal tersebut dikemukakan oleh Muhammad Arif, Pimpinan Kota Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Polewali Mandar, Sabtu 6 Januari 2018 lalu. 

Arif mengatakan, rencana pembangunan bandara itu tidak melalui kajian mendalam. Apalagi kajian soal ketahanan pangan. Sehingga rencana pembangunan tersebut pun dinilainya berpotensi merusak lumbung pangan di wilayah tersebut.

"Itukan akan merusak lumbung pangan kita, dan yang naik pesawat itu siapa? kan rata-rata orang berduit, sedangkan petani kecil, bagaimana?," jelasnya. 

Mestinya, lanjut pria yang akrab disapa Pongkapadang ini, Pemkab Polman serius membantu dan memperhatikan kebutuhan petani, bukan malah menghilangkan lahan pertanian mereka.

"Ini penting, karena kita tak bisa pungkiri, sebagian besar masyarakat Polman mengantungkan harapan hidupnya di wilayah pertanian," katanya lagi.

Baca juga: 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Koordinator Sarekat Pengorganisasian Rakyat Indonesia (SPRI) simpul Sulbar, Nurdin Cacculu. Nurdin mengatakan, rencana pembangunan bandara itu, selain mengabaikan kepentingan rakyat, khususnya bagi kalangan petani, juga berpotensi menjadikan Polman sebagai wilayah yang rawan kirisis pangan di masa akan datang.

"Coba lihat maraknya alih fungsi lahan, seolah seperti bom waktu, rakyat Polman akan kelaparan di masa yang akan datang," tegas pria yang akrab disapa Cacculu ini.

Lebih lanjut, Cacculu mengatakan, sejumlah kalangan sudah memprediksi bawah, tahun 2050 mendatang akan terjadi krisis pangan dunia, dan mestinya Pemkab Polman, ikut prihatin akan hal itu.

"Mestinya Pemkab Polman segera membuat regulasi untuk mencegah hal itu. Atau mungkin pemerintah kita tidak paham kajian seperti itu," paparnya.

Fenomena alih fungsi lahan ini, beberapa tahun terakhir memang cukup marak terjadi di daerah penghasil beras terbesar di Sulbar itu, seperti Kecamatan Matakali, Polewali, Wonomulyo dan Binuang. Cacculu menilai, itu terjadi karena perencanaan di daerah tersebut semrawut.

Laporan: Harun Mangkulangit

  • 193 Dibaca