Penggunaan Kotak Transparan Pilkada 2018, KPU Polman Menunggu Instruksi KPU RI

  • 22-08-2017

Seputarsulawesi.com, Polewali Mandar - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, M Danial menilai pengadaan kotak suara tembus pandang akan menguatkan Azas Pemilihan Umum (Pemilu).

"Penggunaan kotak suara tembus pandang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017," kata  Danial kepada seputarsulawesi.com, Selasa 22 Agustus 2017.

Danial mengakui, pengadaan kotak suara tembus pandang tersebut akan menjamin keamanan sehingga dibutuhkan spesifikasi tertentu.

"Soal spesifikasi kotak suara, KPUD Polman tentu siap untuk melaksanakan perintah Undang-undang," ujar Danial.

Danial, menambahkan meski belum ada penyampaian resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Namun, pihak KPUD Polman tetap mempersiapkan kotak suara yang ada, sambil menunggu petunjuk dari KPU RI.

"Untuk Pilkada 2018, KPUD Polman tetap mempersiapkan kotak suara yang ada, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut," ujar Danial.

Danial mengaku, untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang, pihak KPUD Polman akan tetap menunggu arahan dari KPU RI.

"Kalau akan digunakan kotak tembus pandang pada Pilkada 2018, berarti akan ada pengadaan dari KPU RI," kata Danial.

Komisi Pemilihan Umum akan mulai menggunakan kotak suara transparan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan penggunaan kotak tembus pandang dalam pemilihan kepala daerah tersebut merupakan pemanasan untuk pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden 2019. “Dalam undang-undang, kotak suara diganti menjadi transparan,” kata Arief, Sabtu lalu. Menurut dia, KPU akan berkonsultasi terlebih dulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan spesifikasi kotak suara jenis baru ini.

Aturan menggunakan kotak suara transparan terdapat dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan lalu. Ketika pembahasan, Dewan beralasan penggunaan kotak suara transparan agar pemilu berjalan lebih transparan. Dalam pemilihan sebelumnya, seperti pilkada, pemilihan umum legislatif, maupun pemilihan presiden 2014, KPU menggunakan kotak suara aluminium.

Sabtu lalu, KPU juga melakukan simulasi penggunaan kotak suara transparan serta pemilihan serentak di Kabupaten Tangerang. Kotak suara itu berbentuk seperti laci kabinet dari plastik dan kaleng kerupuk berbahan kaca. Kotak suara tersebut digunakan untuk menampung hasil pencoblosan 500 pemilih.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan KPU sebaiknya tetap menggunakan kotak suara aluminium seperti yang selama ini dipakai. “Kotak suara aluminium masih bisa digunakan,” ujarnya.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid, mengatakan kotak suara transparan diperkirakan hanya untuk menambah kekurangan jumlah kotak suara. Saat ini KPU telah memiliki sekitar 1,8 juta kotak suara aluminium. Sedangkan pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 diperlukan sedikitnya 3,5 juta kotak suara.

KPU, kata Pramono, perlu mempertimbangkan spesifikasi dan harga kotak suara. Sebab, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran Rp 10,5 triliun dari Rp 15 triliun yang diminta KPU. “Kami ingin melakukan efisiensi,” ujarnya.