Pilkada Bukan Lahan Investasi


Oleh: Muhammad Aras Prabowo
(Mahasiswa Magister Akuntansi Univ. Mercu Buana Jakarta)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan implementasi dari proses demokrasi yang ada di Indonesia. Meskipun masih jauh dari kata sempurna, namun patut kita syukuri bahwa sudah ada sebuah usaha untuk berdemokrasi dalam menentukan arah sebuah bangsa. 

Pilkada sudah banyak melahirkan sebuah pemimpin/Kepala Daerah, tapi arah bangsa ini masih buram. Momentum ini belum sepenuhnya efektif untuk menentukan dan memajukan bangsa.

Pendidikan mengenai Pilkada masih harus diperkuat, agar substansi dari pagelaran ini bisa menghasilkan manfaat yang berdaulat bagi rakyat. Minimnya pemahaman terhadap Pilkada menjadi salah satu penyebab gagalnya sebuah proses demokrasi. 

Bukan hanya dikalangan akar rumput, namun salah tafsir terhadap Pilkada masih terjadi dikalangan elit. Entah karena memang tidak paham, ataukah mereka sedang beronani dan sengaja tidak mau tau karena banyang-banyang kekuasaan membuatnya tenggelam ditengah naluri nafsunya.

Namun, apapun itu! Kita harus tetap berusaha untuk terus memberikan nasihat, pesan dan arahan agar suatu saat nanti bisa melahirkan proses Pilkada yang ideal dan juga melahirkan pemimpin yang berbakti, mengabdi serta melayani masyarakat.

Salah tafsir terhadap Pilkada, untuk kalangan tertentu bahkan bakal calon Kepala Daerah masih menganggap bahwa Pilkada sebagai lahan investasi. Sebuah lahan yang menjanjikan untuk memanamkan sebuah modal kemudian mendapatkan sebuah keuntungan atas biaya yang telah dikorbankan. 

Persepsi ini tidak jarang membuat pamiliki kepentingan berani mengorbankan dana dalam jumlah besar untuk meraih kemenangan. Harapannya pun digantungkan selama lima tahun masa pemerintahannya untuk mengembalikan modal serta mendapatkan keuntungan dari hasil investasi tersebut.

Baik jika dalam proses Pilkada hanya bakal calon yang berinvestasi, namun jika bakal calon tersebut hanya mengandalkan popularitasnya dan disokong dana oleh para investor politik yang juga mengharapkan keuntungan dari investasi yang ditanamkannya, maka kepemimpinannya akan menuai kesulitan.

Jangankan memikirkan sebuah kesejahteraan, pembangunan dan kemajuan bagi rakyat, memenuhi semua tagihan dari para investor politik atas investasinya belum tentu seorang Kepala Daerah mampu memnuhinya. Disaat tekanan seperti inilah seorang Kepala Daerah lari dari tanggung jawab, tidak mampu berbakti apalagi mengabdi bahkan melayani masyarakat.

Dorongan korupsipun kian menguat karena desakan para investor kekuasaan. Masing-masing investor menagih, meminta dan menekan. Hak rakyatpun menjadi jarahan, habis dibagi-bagi oleh para investor. Hal tersebutpun dianggap impas dari hasil investasi, sehingga kesejahteraanpun kian jauh dan tak kunjung menghampiri rakyat.

Beginalah bahayanya jika Pilkada dipandang sebagai lahan investasi, semua pengorbanan memiliki konsikuensi materiil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. 

Sejalan dengan Salim HS dan Budi Sutrisno sebagai pakar ekonomi mendefinisikan bahwa investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun investor domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Pilkada bukan sebuah lahan investasi, setiap bakal calon jangan sampai terjebak dalam iming-imingan para investor politik, apalagi beranggapan jika Pilkada adalah sebuah investasi. Pilkada adalah sebuah hajatan yang sangat sakral untuk menentukan arah sebuah bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melakukan pembangunan yang dapat mendorong kemajuan ekonomi. 

Seorang bakal calon di Pilkada harus siap mewakafkan dirinya untuk berbakti, mengabdi dan melayani masyarakat. Tidak mengedapankan nafsu meteriil yang akan mendatangkan perilaku korupsi dan menyeleweng dari tanggung jawabnya.

  • 359 Dibaca