Polemik HGU PT Lonsum, Protes Warga dan Sikap Pemkab Bulukumba

Perebutan kepemilikan lahan antara masyarakat dan pihak PT Lonsum terus bergulir, walau ijin perusahaan berakhir 2017


Seputarsulawesi.com - Hak Guna Usaha (HGU) PT London Sumatera terkait lahan perkebunan karet di beberapa desa dan Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan telah berakhir pada 3 November 2017 lalu. Beberapa desa tersebut diantaranya desa Jawi-jawi, Tanete, dan Balleangin, yang terletak di Kecamatan Bulukumpa. Sementara satu lagi di desa Swatani yang terletak di Kecamatan Rilau Ale. Perkiraan jumlah lahan yang Hak Guna Usaha-nya telah berakhir kurang lebih 2000 hektare.

Selain status Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir di beberapa desa, polemik yang juga serius terjadi di desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumpa. Di Desa Bonto Mangiring terdapat 84 hektare tanah bersertifikat yang masuk ke dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Lonsum. Padahal, masyarakat sejak lama telah memiliki sertifikat atas tanah tersebut.

Menurut salah seorang petani penggugat, Ahmad Kulle, tanah bersertifikat itu dahulunya adalah home base tentara yang di BKO kan pada 1980. “Dulu itu tanah yang terletak di Desa Bonto Mangiring adalah home base tentara yang di BKO kan pada tahun 1980,” paparnya.

“Setelah meninggalkan Bonto Mangiring pada tahun 1986 tanah milik tentara yang memiliki sertifikat diambil oleh PT Londsum. Saat ini masih banyak keluarga mantan tentara yang memiliki sertifikat tersebut,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa tanah seluas 84 hektare itu belum pernah disidangkan sama sekali. “Pada tahun 1987 pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bulukumba. Namun, ditolak karena kurang bukti kelengkapan, jadi itu kasus belum sempat disidangkan,” katanya.

Menanggapi polemik tersebut, warga Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba kemudian mendesak pemerintah Kabupaten Bulukumba mengeluarkan surat perintah penerbitan status qou 84 hektare yang memiliki sertifikat tanah tapi masuk dalam HGU PT. Lonsum.

Dari Koordinator Petani Penggugat, Andi Mappasomba mengatakan pegangan kami pernyataan wakil bupati pada 12 Oktober 2017 lalu bahwa akan mengeluarkan status qou pada 84 hektare yang memiliki sertifikat tanah.

"Menanggapi berakhirnya HGU PT. Londsum petani akan melakukan Reklaimin pekan depan", ujar Andi Mappasomba, Koordinator Petani Penggugat, Kamis 12 November 2017.

Ia menambahkan bahwa Pemkab Bulukumba akan memerintahkan Badan Pertanahan untuk menyurati PT. Lonsum menstatus Qou-kan tanah yang memiliki sertifikat tersebut. Sekitar 22 desa yang bermasalah dengan PT. Londsum yang masuk dalam areal HGU akan melakukan tindakan yang sama.

Lanjutnya lagi, petani penggugat saat ini hanya menunggu surat perintah status qou pada areal HGU PT. Londsum. Sebelumnya, pihak PT. Londsum mengatakan jika klaim warga Desa Bonto Mangiring tidak dibenarkan karena sudah pernah diajukan dalam gugatan dan ditolak.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Rahmat, salah seorang Warga Desa Bonto Mangiring mengatakan jika penolakan gugatan di pengadilan tidak membatalkan sertifikat.

"Gugatan yang diajukan sebelumnya tidak membatalkan sertifikat tanah yang dimiliki petani," jelas Abdul Rahmat.

Bagaimana Sikap Pemkab Bulukumba?

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menggelar aksi di depan Kantor Bupati Bulukumba Senin, 6 November 2017. Di akhir aksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Asisten Ekonom Pembangunan dan Kesra, Junaedi Abdillah membacakan pernyataan sikap Bupati terkait tuntutan masyarakat.

Dalam pernyataan sikap tersebut, pemerintah kabupaten Bulukumba mendukung sepenuhnya tuntutan masyarakat mengenai keberatan atas perpanjangan HGU,sepanjang sesuai peraturan dan tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya.

“Pemerintah kabupaten Bulukumba tidak akan memproses perpanjangan HGU sepanjang hak-hak masyarakat dikembalikan, terutama masyarakat adat kajang dan pemberian fakta hukum termasuk hasil eksekusi yahun 1999 dan hasil kerja tim verifikasi faktual Kabupaten Bulukumba,” papar Junaedi Abdillah.

“Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga akan melakukan persuratan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional untuk tidak melakukan prosesperpanjangan HGU sebelum hak-hak masyarakat Kajang belum dikembalikan, yang berdasarkan hasiltemuan verifikasi pemerintah kabupaten Bulukumba.”

Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto yang kami mintai keterangannya menilai penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan masyarakat dari beberapa desa di Kabupaten Bulukumba dengan PT London Sumatera (Lonsum), butuh itikad baik dari semua pihak.

“Bayangkan, setiap tahun, pemerintah daerah disibukkan untuk menerima aspirasi penyelesaian PT Lonsum yang dalam sejarahnya pernah merenggut jiwa saudara-saudara kita. Kemudian kita melakukan pembiaran, maka seharusnya seluruh pihak harus beritikad baik menyelesaikan hal ini,” ungkapnya kepada seputarsulawesi.com, Selasa, 7 November 2017.

Ia juga mengatakan bahwa PT Lonsum mesti terbuka dan mau bekerjasama, mengenai kepastian hukum lahan yang masih jadi sengketa.

“Kalau PT Lonsum ingin berinvestasi secara aman di Bulukumba, tentu kewajiban bagi PT Lonsum untuk bekerjasama dan penciptaan kejelasan hukum tersebut, termasuk pada adanya lahan masyarakat yang masih dikuasai oleh PT Lonsum yang dibuktikan dengan sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat,” katanya.

Tomy Satria Yulianto mengungkapkan bahwa pemerintah tak ingin masalah ini kian berlarut-larut. Pemerintah juga berupaya mendesak agar dilakukan penetapan tapal batas atas wilayah HGU yang sampai sekarang masih menjadi polemik.

“Kita tidak ingin masalah ini berlarut larut penuntasan masalahnya. Saya kira kita perlu kepastian hukum atas persoalan yang terjadi antara masyarakat, pemerintah dan lonsum. Ada klaim masyarakat seluas 84 ha dengan bukti sertifikat didalam area yang dikuasai oleh lonsum,” ungkapnya.

“Sejak perpanjangan HGU lonsum di tahun 1997 yang terjadi pengurangan luasan dari 7 ribu lebih menjadi 5.784 Ha. Kita tidak pernah menemukan berita acara penataan batas luas HGU yang ada saat ini. Itulah sebabnya pemerintah daerah mendesak agar dilakukan penetapan tata batas atas wilayah HGU mengacu pada perpanjangan HGU tahun 1997 tersebut.”

Bukti-bukti mengenai pengurangan tanah yang telah dibagi ke masyarakat mesti ditunjukkan oleh pihak PT Lonsum.

“Jika selama ini PT Lonsum mengatakan tanah pengurangan tersebut sudah dibagi kepada masyarakat, perlu diketahui tentang batasan kewenangan lonsum yang tidak memiliki kewenangan mendistribukan tanah pengurangan HGU tahun 1997.”

“Kewenangan itu ada pada negara. Pun kalau disebutkan lonsum yang distribusi ke rakyat, kita butuh bukti atas proses redistribusi atas tanah tersebut,” tutur Tomy Satria.

Saat ini, pemerintah kabupaten Bulukumba telah melakukan upaya preventif dengan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait.

“Pemerintah daerah saat ini lagi melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Negara, pengadilan, Kementerian Agraria dan Badan Penanaman Modal Asing untuk memperjelas status hukum PT Lonsum, peta HGU dan permintaan untuk melakukan penetapan batas HGU mengacu pada perpanjangan ijin HGU tahun 1997,”

Pihak PT Lonsum sendiri belum memberi komentar, hingga berita ini diturunkan. Seputarsulawesi.com berupaya menghubungi via sambungan telepon, namun tak ada jawaban berarti.

Sementara Wakil Bupati Bulukuma, Tomy Satria Yulianto yang kembali kami hubungi Kamis, 16 November 2017, menyatakan pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan belum menanggapi surat yang dikirimkan oleh Pemerintah Kabupaten.

“Pemerintah Kabupaten sudah berkirim surat ke Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi yang memiliki data dan kewenangan HGU atas lonsum. Sampai hari ini kita belum mendapat balasan atas surat yang dikirimkan tersebut,” katanya.

 

  • 227 Dibaca