Posisi Penting Pengawas TPS Dalam Pilkada Serentak 2018


Oleh:

Saiful Jihad

(Anggota Bawaslu Sulsel)

Tangggal 3 Juni 2018, serempak di seluruh Indonesia yang melaksanakan perhelatan Pilkada Serentak akan melantik Pengawas TPS (PTPS) yang akan bertugas (dibentuk) 23 hari sebelum hari pencoblosan (27 Juni 2018) dan dibubarkan 7 hari setelah hari pemungutan suara (Pasal 27, ayat 2 UU No. 10/tahun 2016).

Kehadiran Pengawas TPS di perhelatan Pilkada, sebagai amanah UU No. 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015, tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Menjadi sesuatu yang sangat strategis dalam upaya memaksimalkan tugas pengawasan pelaksanaan Pemilukada yang dilakukan dengan prinsip kejujuran, transparan dan demokratis. Oleh karena itu, keberadaan Pengawas TPS sangat penting sebagai ujung tombak dan garda terdepan untuk memastikan semua proses persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 27 UU No. 10/2016, disebutkan Tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas TPS, yaitu:
Tugas PTPS:
a.    Mengawasi persiapan pemungutan suara
b.    Mengawasi pelaksanaan pemungutan suara
c.    Mengawasi persiapan penghitungan suara
d.    Mengawasi pelaksanaan penghitungan suara

Wewenang PTPS:
a.    Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara
b.    Menerima salinan Berita Acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara
c.    Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Kewajiban PTPS:
a.    Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara
b.    Menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwas Kecamatan melalui PPL
c.    Menyampaikan dokumen hasil pemungutan suara dan penghitungan suara kepada PPL
d.    Melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika mencermati uraian tugas dan kewajiban tersebut, jelas memposisikan Pengawas TPS demikian penting dan strategis, tetapi juga sekaligus menuntut bahwa Pengawas TPS untuk mesti bisa lebih pintar, lebih berani dan lebih tegas dari petugas yang ada di lapangan.
Untuk bisa mengawasi persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, maka Pengawas TPS mesti faham dengan baik bagaimana persiapan pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari penyediaan TPS yang benar dan aksebilitas, ketersediaan logistik yang dibutuhkan, pelaksaaan prosedur yang mesti dilakukan oleh petugas KPPS dengan baik dan benar. Demikian pula mesti tahu dan faham dengan baik prosedur pemungutan suara dan penghitungan suara yang benar dan sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diterbitkan oleh penyelenggara. Karena hanya dengan pemahaman yang baik atas semua ketentuan tersebut, seorang Pengawas TPS bisa melakukan pengawasan yang baik dan benar.

Tugas lain, Pengawas TPS berwenang untuk menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa Pengawas TPS disamping mesti faham dengan baik prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara yang benar, dia juga mesti memiliki keberanian dan ketegasan untuk menyampaikan/mengoreksi jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran, kesalahan dan penyimpangan dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga posisinya tentu tidak bisa hanya passive menerima dan menyaksikan proses pelaksanaan pemungutan suara, tetapi mesti aktif melakukan pengawasan di lokasi di mana ia bertugas.

Dengan demikian, fokus Pengawasan Pengawas TPS, yang mesti dicermati oleh PTPS mencakup kegiatan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Pada tahapan persiapan pemungutan suara, hal penting yang perlu mendapat perhatian Pengawas TPS adalah berkaitan dengan Pengumuman hari pemungutan suara apakah dilakukan oleh KPPS, distribusi Model C6 kepada pemilih sesuai ketentuan, Kesiapan TPS dan perlengkapannya sesuai aturan dan ketentuan yang disyaratkan, akurasi jumlah Surat Suara sesuai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) plus surat suara cadangan yang dipersyaratkan, kemungkinan adanya kampanye di masa tenang, adanya money politik, dan antisipasi adanya mobilisasi pemilih dari daerah lain.

Untuk tahapan Pemungutan Suara, fokus pengawasan PTPS, mencakup pemilih yang hadir dan memiliki hak untuk memilih, ketersediaan logistik, netralitas penyelenggara di TPS dan kepatuhan pada prosedur pelaksanaan pemungutan suara. Sedangkan untuk tahap Penghitungan suara, fokus pengawasan pada  kepatuhan pada prosedur penghitungan suara, penentuan sah dan tidak sahnya suara, dan terjaganya dengan baik hasil penghitungan suara. Dalam tahapan ini, Pengawas TPS mesti memastikan salinan, sertifikat dan Formulir C-1 hasil penghitungan suara diserahkan kepada saksi dan pengawas TPS.

Karena peran yang demikian penting inilah, Bawaslu dan Panwaslu berusaha semaksimal mungkin melakukan bimbingan teknis dan membekali petugas Pengawas TPS dengan berbagai alat kerja dan mekanisme kerja yang akan mereka kerjakan di lapangan, termasuk mensupport mereka dengan upaya pemetaan hal-hal yang dipandang rawan terjadi di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, sehingga pelaksanaan tugas PTPS dapat berjalan dengan baik, dan menjadi jaminan proses Pilkada berjalan dengan baik, benar, sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang ada.

Tentu semua asa dan upaya yang didorong oleh negara untuk menjamin proses demokrasi lewat pemilihan pemimpin daerah melalui Pilkada serentak yang dijabarkan dalam bentuk pengawasan yang berjenjang sampai di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), hanya mungkin bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan proses yang benar, berkualitas dan bermartabat jika didukung oleh semua pihak dan stakeholder yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan Pilkada, termasuk dukungan seluruh komponen masyarakat. Mari, bersama rakyat kita awasi pemilih, dan bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan Pemilu.

  • 7442 Dibaca