Prinsip Asitinajang dalam Pengelolaan Dana Kampanye


Money politik merupakan hal yang tak terpisahkan di setiap momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Isu money politik selalu mencuat terutama menjelang proses pencoblosan atau setelah masa kampanye dilakukan. Sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab masih menjadikan alternatif tersebut untuk meraut sejumlah suara hingga pemenangan pasangan calon (Paslon) tertentu.

Naluri kekuasaan yang terlalu tinggi, hingga menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan. Tidak peduli kemenangan tersebut dicapai dengan cara yang kotor atau bersih. Money politik dalam Undang-undang telah diatur dan dilarang, bahkan jika kedapatan dan terbuktik melakukan tindakan kotor tersebut maka akan dijerat hukuman pidana sampai dengan panjara.

UU KUHP yang menjerat pelaku Moneypolitik, yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2). Ayat (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Selanjutnya, Pasal 73 juga menjelaskan bahwa: (1). Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih; (2). Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3). Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap Paslon dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pilkada tidak boleh menggunakan politik uang dalam meraut suara untuk memenangkan Pilkada keduanya akan dijerat Undang-undang.

Untuk itu, pengelolaan dana kampanye harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip asitinajang. Nilai asitinajang dalam budaya bugis diartikan sebagai kepatutan, kepantasan dan kelayakan. B. F. Mathhes dalam bukunya yang berjudul Boegineesch-Hollandsch Woordenboek bahwa kata ini berasal dari tinaja yang berarti cocok, sesuai, pantas dan patut.

A. Hasan Machmud dalam bukunya Silasa:Setetes Embun di Tanah Gersang: Lontaramengatakan bahwa potudanngi tudammu, puonroi onromu (duduki kedudukanmu, tempati tempatmu). Ini adalah petua yang mengatur agar segala sesuatu berada pada tempatnya. Mengambil sesuatu dari tempatnya dan meletakkan sesuatu pada tempatanya, atau dikenal dalam bahasa bugis mappasitinaja. Menurut kepercayaan masyarakat bugis bahwa merusak tata tertib tersebut adalah kezaliman.

Jika ditarik ke dalam penyelenggaraan Pilkada bahwa Paslon atau pun Pemilih harus memahami nilai asitinajanng. Bagi Paslon yaitu mempertimbangkan nilaiasitinajang, apakah dirinya pantas untuk menduduki jebatan tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki atau dengan kata lain mappasitinaja. Sedangkan bagi Pemilih, menilai apakah kedudukan tersebut mampu atau sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Paslon yang akan dipilihnya atau dalam bahasa bugissitinaja. Itu nilai asitinajang dalam memilih dan menentukan pilihan dalam Pilkda, tapi kali ini penulis akan mengulas nilaiasitinajang dalam pengelolaan dana kampanye.

Nilai atau prinsip asitinajang dalam pengelolaan dana kampanye sangat dibutuhkan untuk menghindari Moneypolitik, pelanggaran Undang-undang dan tindak pidana dalam Pilkada. Juga untuk menciptakan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat bahwa inilah yang dimaksud berdemokrasi yang baik, benar dan bersih.

Pengelolaan dana kampanye dengan prinsip asitinajang yaitu transparan, akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Artinya bahwa dana kampanye yang dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya untuk membiayai biaya selama proses Pilkada atau dengan kata lain sitinaja. Dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumen-dokumen yang sah dan valid sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Jumlah dana yang dikeluarkan tidak berlebihan, bahkan melampaui batas makasimal perencanaan anggaran dana kampanye. Karena hal tersebut akan kelihatan ganjil dan tidak wajar, sedangkan dalam standar akuntansi keuangan setiap pengeluaran harus mencerminkan nilai kewajaran sama dengan prinsip asitinajangyaitu mappasitinaja.

Anggaran yang tidak wajar atau sitinajaberpotensi terjadi pelanggaran di dalam penggunaannya. Salah satu potensi yang bisa ditimbulkan yaitu terjadinya Moneypolitik dan praktek kecurangan lainnya dalam Pilkada. Hal tersebut sungguh tidak diharapkan dalam demokrasi Indonesia, karena semua pihak menginginkan agar terjadi persaingan yang sehat dalam Pilkda hingga akhirnya menghasilkan pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab terhadap kedaulatan rakyat.

Kesimpulannya bahwa mengelolah dana kampanye dengan prinsip asitinajang akan membantu peran UUD Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 74 Ayat (8) berbunyi bahwa penggunaan dana kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan. Serta Keputusan KPU Nomor 44 kpts KPU Tahun 2016 tentang Juknis Pengelolaan Penyusunan Anggaran Dana Kampanye pada Pasal 5 mengatur mengenai pertanggung jawaban dan pelaporan. Pasal yang lain juga mengatur mengenai laporan audit dana kampanye.

Penulis: Muhammad Aras Prabowo

(Dosen Universitas Nahdatul Ulama Indonesia)

 

Tag :

aras-prabowo
  • 522 Dibaca