PT Lonsum Hadir, Hutan Adat Kajang Perlahan Hilang


Seputarsulawesi.com - Perampasan hak-hak masyarakat seringkali menyertai sejarah kelompok-kelompok sosial di negeri ini. Buah perampasan itu, tentu saja adalah konflik yang melibatkan kelompok sosial dengan pemerintah/swasta. Sialnya, kelompok sosial ini selalu kalah dalam proses tersebut. Seperti yang dialami di komunitas adat Kajang, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

Di Sulawesi Selatan, komunitas adat Kajang bukanlah sesuatu yang asing lagi. Komunitas ini membangun peradabannya di wilayah yang berjarak sekira 250 Km arah Selatan kota Makassar. Sekarang, termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

Masyarakat adat Kajang yang identik dengan pakaian serba hitam ini, telah mendiami wilayahnya ratusan tahun lampau. Hingga saat ini, menurut sejumlah sumber, populasi masyarakat adat ini sekitar 8.563 jiwa.

Secara administratif, wilayah masyarakat adat Ammatoa Kajang berada di tiga wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Kajang yang meliputi Desa Tana Toa, Kassi (ibukota Kecamatan Kajang), dan Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Bulukumpa meliputi Desa Jo’jolo, Desa Bonto Mangiring, dan Kecamatan Ujung Loe meliputi Desa Tammato, dan Desa Palangisang.

Sejarah wilayah adat Kajang dibuktikan dengan adanya warga masyarakat yang berpakaian hitam yang menyebar dalam“Sulapa Appa” (segi empat batas wilayah adat). Batas-batas tersebut melintasi Batu nilamung, Batu Kincing, Tana Illi, Tukasi, Batu Lapisi, Bukia, Pallangisang, Tanuntung, Pulau Sembilan, Laha Laha, Tallu Limpoa, dan Rarang Ejayya.

Di wilayah adat Kajang terdapat satu lokasi borong lompoa seluas 331,17 hektar yang relatif masih utuh. Hutan tersebut dikelilingi oleh delapan palleko’na boronga (hutan penyangga) yang menyebar di sepuluh lokasi.Hutan adat Ammatoa Kajang sendiri dibagi atas dua jenis, salah satunya adalah Borong karamaka atau hutan keramat, merupakan hutan terlarang yang terletak di Dusun Benteng.

Di dalam kawasan hutan adat Ammatoa Kajang terdapat sejumlah tanaman hutan antaralain kayu nannasa (bitti),uhe (rotan), erasa (beringin), tokka, kaju katinting, pala-pala (palahutan), ropisi, sattulu (ketapi), rao (zaitun), langsat, bilalang, taru, pakis, asa, oro’ (bamboo) dan anggrek. Untuk anggrek sendiri diperkirakan sejumlah spesies anggrek endemic yang masih ditemui hutan ini. Sejumlah pohon lainnya memiliki nama tersendiri yang terlarang untuk disebutkan namanya.

Melansir amansulsel.or.id, ekosistem fauna yang terdapat dalam wilayah hutan masyarakat Ammatoa Kajang antara lain soko(rusa), turi (monyet hitam), ular saha (Anakonda), lompo bangngi (Babi Hutan), manu kala (ayam hutan), burungjikki, kelelawar, cikong-cikong (gagak), kulu-kulu, bangau, alo, berbagai spesies ular, bukkuru (tekukur) dan lebah hutan. Di sungai yang terdapat di tengah hutan hidup berbagai jenis ikan, udang dan kepiting, yang hanya bisa diambil pada saat ritual adat tertentu.

Tetapi kehadiran komunitas adat Ammatoa Kajang—sebagaimana bagian awal laporan ini--tidaklah sepi dari untaian masalah. Dalam sejarahnya, hidup komunitas ini tak sepi dirundung persoalan dari waktu ke waktu. Represi, kekerasan, dan perampasan hak-hak mereka atas sumberdaya alamnya adalah rangkaian persoalan pedih yang pernah melanda komunitas ini.

 

Gara-Gara PT Lonsum

Raut muka Ammatoa, pimpinan Adat Komunitas Ammatoa, tampak mengerut, kala menanyakan perihal kondisi bentang hutan di dalam kawasan Adat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan seraya hanya mengucapkan sepotong kalimat.

“Sampai sekarang, batas hutan masih jadi persoalan, yang belum selesai urusannya,” katanya Kamis, 29 Juni 2017 yang lalu.

Tapal batas kawasan hutan adat Kajang, telah menjadi persoalan selama beberapa dekade. Apa yang bohe (panggilan pengunjung bagi Ammatoa) katakan, pertanda bahwa perkara penyerobotan hutan masih berlangsung hingga sekarang. Dan ini bermula sejak kedatangan perusahaan perkebunan swasta yang tiba-tiba saja mencaplok kawasan hutan, yang turun temurun dijaga kelestariannya oleh masyarakat Komunitas Adat Kajang.

Kala masa penjajahan Belanda berlangsung, Komunitas Adat Kajang juga tak luput dari penguasaan Belanda. Wilayah Ammatoa Kajang mulai diduduki oleh perusahaan industri perkebunan dengan nama NV. Celebes Landbouw Maatschappij (1919). Aktivitas NV. Celebes Landbouw Maatschappij itu dikuatkan melalui keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 43 dan 44 tanggal 10 Juli 1919 dan 18 Mei 1921 dengan status hak erfacht. Pada awalnya, NV. Celebes mengembangkan, tanaman kopi, serei belanda, dan Kapas diatas lahan seluas 200 Ha.

Kehadiran kolonial di tahun 1919 itu tak membawa kebahagiaan bagi warga disana. Dan NV. Celebes Landbouw Maatschappij itu kelak yang bermetamorfosis menjadi sebuah perusahaan raksasa dengan membawa derita bagi warga Kajang periode pasca kemerdekaan RI 1945.

Penderitaan mereka berlanjut, bahkan setelah Indonesia merdeka. Ini tak lepas dari proses nasionalisasi perusahaan asing yang kira-kira berlangsung antara tahun 1961-1965. Pada tahun 1963, PT. Perkebunan Sulawesi diambil alih dan diganti namanya menjadi PN. Dwikora. Pada saat itu direktur perusahaan ini adalah Kolonel Sucipto sampai pada 11 Mei tahun 1968. Berdasarkan Surat Kepmendagri No. 39/HGU/DA/76 tertanggal 17 September 1976, PT PP Sulawesi --nama lain NV Celebes Landbouw Maatschappij -- memperoleh perpanjangan HGU yang berlaku surut mulai 13 Mei 1968 hingga 31 Desember 1998.

Dari hasil investigasi Kontras, pada bulan November 1994, perusahaan ini dibeli oleh sebuah perusahaan Indonesia bernama PT Pan London Sumatra Plantation (PLSP) senilai US$ 273 juta. PLSP dimiliki oleh Anry Pribadi dari group Napan dan Ibrahim Risyad dari grup Risjadson. Tak lama kemudian, 25% saham Lonsum dialihkan kepada Happy Cheer Limited (HCL), 75% lainnya tetap dipegang oleh PLSP.

Di Indonesia, PT. Lonsum memiliki 11 perkebunan (kelapa sawit dan karet) di Sumatera Utara, 13 perkebunan (kelapa sawit dan karet) di Sumatera Selatan, 1 perkebunan karet di Sulawesi Selatan, 1 perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan 2 perkebunan (coklat, kopi dan teh) di Jawa. Pada akhir 1997, Lonsum mengelola perkebunan seluas 45.477 hektar di Sumatera Utara, Jawa dan Sulawesi.

Pada tahun 1963 warga di Desa Malleleng diintimidasi oleh perusahaan ini. Dengan menggunakan kekuatan militer, mereka meneror masyarakat di Bontoa,Tamatto, Batu Lapisi, Manriringi, dan Buki’a, bahkan mereka membakar rumah-rumah rakyat. Orang-orang yang ketakutan akhirnya kembali ke Rabbang Seppangan untuk tinggal dan bertani karena lahan mereka sebelumnya telah di rampas secara paksa oleh PT. Lonsum yang didukung oleh pemerintah.

Bukti kepemilikan lahan dalam bentuk rente, terbakar bersama rumah mereka sehingga mereka tidak lagi memiliki bukti kepemilikan. Sampai akhir 1980-an, tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di Rabbang Luara, kebanyakan dari mereka kembali ke Rabbang Seppanga dan yang lainnya meninggalkan desa. Orang-orang yang kembali ke Rabbang Seppanga akhirnya membentuk komunitas yang kemudian di kenal sebagai Tambangan dan menjadi salah satu dusun dari Desa Tana Toa, Kajang.

Hadaming, warga Tamatto, menceritakan kisahnya. Tanahnya telah dirampas oleh PT. Lonsum pada tahun 1977. Dia memiliki empat lahan yang ditanami banyak tanaman seperti pisang, jagung, dan sayuran. Kemudian tanahnya diambil secara paksa oleh perusahaan dan dia sangat takut pada waktu itu sejak perusahaan menggunakan militer untuk mengancam perlawanan masyarakat. Anggota Keluarganya menjadi pekerja di perusahaan meskipun menerima gaji kecil karena mereka tidak punya pilihan lain untuk kehidupan mereka.

Hadaming melihat secara langsung bagaimana tanahnya dirampas oleh perusahaan. Dia diintimidasi oleh perusahaan untuk keluar dari lahan jika dia tidak setuju menjadi pekerja perusahaan. Dia bermigrasi ke daerah lain untuk mencari uang dan kembali untuk membeli lahan sempit di sini.

Sama halnya dengan Topo yang juga seorang petani. Petani renta ini awalnya memiliki tanah, tetapi perampasan tanah oleh PT. Lonsum membuat ia kehilangan tanah. Begitu juga yang lainnya. Umumnya mereka yang telah diintimidasi dan dirampas tanahnya lari keluar kampung mencari pekerjaan, bahkan merantau ke Malaysia bekerja sebagai TKI. Sedikitnya 300 kepala rumah tangga yang memiliki 200 ha tanah hutan, tetapi mereka tidak mendapat legitimasi dari pemerintah.

Pada tahun 1978, militer mengekspansi tanah mereka di desa Balong (373 ha) dan menggusur 300 rumah di perkampungan. Di Bonto Biraeng mereka juga merampas tanah Kajang dan menggusur 500 rumah dan 200 diantaranya terdapat di dalam perkebunan tradisional.

“PT Lonsum awalnya ada di sekitar daerah Palangisang, daerah Tetangga Tana Toa Kajang, namun mereka melakukan perluasan lahan untuk penanaman pohon karet sampai di daerah Tanah Toa Kajang. Perluasan inilah yang membuat tanah adat yang dahulunya menjadi lahan garapan secara berganti-ganti masyarakat adat Kajang beralih fungsi menjadi tempat penanaman Karet,” tulis Syamsurijal Ad’han dalam Tanah Toa di Bawah Bayang-bayang Bencana (Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil, 2010).

PT Lonsum juga menggunakan cara licik demi merebut lahan masyarakat. Dalam makalah M. Ridha Saleh dan Erwin Usman, sebagaimana dikutip oleh Syamsurijal Ad’han, pada tahun 1994-1995, PT Lonsum memperluas lahan perkebunan karet dengan sistem pemaksaan “kerja sama” antara PT Lonsum dengan petani di wilayah kampung Tokasi, Bulugahada, Buki-Buki dan Balihuko.

Penyerobotan lahan yang memakai kekuatan pemerintah dan militer tersebut, membuat sebagian masyarakat adat kajang, dengan ‘terpaksa’ menggarap lahan di sekitar wilayah Borong Batasayya, yang sebenarnya tidak peruntukkan untuk digarap. Meski demikian, prinsip-prinsip dalam menjaga lingkungan tetap mereka tunaikan hingga kini.

 

Tag :

  • 686 Dibaca