Resolusi Konflik Ambon dan Efek Buruk Segregasi Pemukiman

Pemerintah kembali mengadopsi cara kolonial ini, dengan melakukan proyek segregasi pemukiman berdasarkan agama


Seputarsulawesi.com - Konflik pernah mendera Ambon hampir empat tahun lamanya. Pada medio 1999 hingga 2002, Ambon dan beberapa wilayah di sekitarnya, diamuk badai konflik yang mencekam. Ribuan jiwa meninggal. Ratusan ribu warga terpaksa mengungsi. Mereka kehilangan semua yang dimilikinya, termasuk ketenangan hidup.

Lingkaran Survei Indonesia merilis daftar jumlah korban pada tahun 2012 lalu. Kasus yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara ini, mengakibatkan 8000 sampai 9000 orang kehilangan nyawa. Sementara 700.000 warga lainnya, harus rela mengungsi demi menyelamatkan diri. Di sisi lain, kerugian materi akibat konflik tersebut, yakni 29.000 rumah terbakar dan 7.046 rumah rusak, serta 45 masjid, 57 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintah dan 4 bank hancur.

Situasi di Ambon kala itu memang pelik. Sebelum ledakan besar konflik pada 1999, letupan-letupan kecil sudah mulai mengemuka dari berbagai lokasi di Ambon dan wilayah sekitarnya. Menurut Geger Riyanto dalam Konflik Agama: Intoleransi atau Perebutan Lapak? (2012), yang pernah dimuat di dw.com, letupan kecil itu lebih banyak terjadi karena perebutan ruang hidup, dan kemudian membuncah menjadi konflik bermotifkan agama.

Konflik Ambon, pada akhirnya kemudian dikenal sebagai konflik antardua agama besar, yakni Nasrani dan Islam. Banyak yang kemudian berkesimpulan bahwa hal ini terkait dengan absennya toleransi di wilayah tersebut.

Situasi mencekam yang diakibatkan oleh konflik Ambon, telah berlalu satu dekade lebih. Kini, masyarakat Ambon mulai bisa menghirup udara kedamaian. Bahkan, dalam temuan Setara Institute, pada 2015 lalu, kota Tual dan Ambon, dinobatkan sebagai 10 kota paling toleran di Indonesia. Padahal, kala konflik masih mengemuka, dua kota ini penuh ketegangan regilius yang sangat buruk.

Di pusat kota Ambon pun, kini telah ada gong perdamaian. Sebagai sebuah simbol yang diharapkan dapat membantu masyarakat Maluku belajar dan membangun kembali persaudaraan. Selain itu, gong ini adalah sebuah pertanda jembatan sosial demi menghubungkan dua komunitas yang pernah berseteru di masa silam.

Upaya-upaya untuk menciptakan kedamaian di Ambon sendiri, telah berlangsung lama, pascakonflik tersebut baru saja mereda. Selain, upaya yang digerakkan oleh masyarakat Ambon sendiri, juga ada usaha dari pihak pemerintah. Salah satunya adalah melalui Deklarasi Malino 2, pada 11-12 Februari 2012.

Dalam deklarasi tersebut, dicetuskan beragam resolusi pascakonflik Ambon. Arifuddin Ismail dalam Prahara yang Terselubung (2017) menyebutkan salah satu hasil pertemuan yang ditindaklanjuti adalah “segregasi pemukiman”. Artinya, menempatkan penduduk (komunitas) dalam satu lokasi tertentu secara homogen, tanpa dicampuri oleh kelompok lain.

Orang-orang muslim di Kota Ambon, ditempatkan di lokasi tersendiri yaitu di Kampung Batu Merah, Kebon Cengkeh dan beberapa daerah lainnya. Sedangkan umat nasrani juga ditempatkan di daerah Kuda Mati dan beberapa daerah lainnya. Dua kelompok tersebut, hidup pada masing-masing komunitasnya dan terpisah satu sama lain.

Efek Buruk Segregasi Pemukiman

Secara historis, segregasi pemukiman merupakan hal yang sudah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat Maluku. Proyek seperti ini pernah dilakukan oleh Pemerintah Kolonial. Namun, pascakemerdekaan Indonesia, segregasi pemukiman kemudian menjadi lebih cair dengan datangnya beragam pendatang dari luar Maluku. Pendatang tersebut, kemudian membaur bersama masyarakat yang sudah bermukim sebelumnya.

“Karakter kehidupan di Maluku adalah warisan sejarah. Kehidupan yang terkotak-kotak sejak zaman kolonial itu bisa dicairkan dan dijembatani oleh orang luar yang datang dengan tujuan perdagangan. Karena itu, faktor ekonomi dan sosial menjadi sangat penting,” tulis Arifuddin Ismail (2017), dari hasil interviewnya dengan tokoh masyarakat di Kota Ambon.

Pascakonflik Ambon, pemerintah kembali mengadopsi cara kolonial ini, dengan melakukan proyek segregasi pemukiman berdasarkan agama. Hal ini, tak lain dari kesimpulan mendasar pemerintah yang terlanjur menganggap bahwa konflik Ambon semata-mata disebabkan oleh hubungan antar agama yang memburuk.

Segregasi pemukiman yang berdasarkan agama, berimbas pada menguatnya politik identitas dan justru malah mengurangi harmoni yang tercipta dalam masyarakat. Dalam satu wawancara bersama Arifuddin Ismail, ia menuturkan bahwa segregasi pemukiman ini menjadi faktor kenapa perdamaian di Ambon hanya tampak dipermukaan saja.

“Kondisi segregasi pemukiman yang berlatar agama, keliatannya memang tidak terbangun interaksi yang intens di antara umat beragama dalam kehidupan sosial. Yang terbangun itu interaksi formal di kantor-kantor dan ruang publik. Seperti pasar, sekolah dan tempat-tempat umum,” tuturnya kepada seputarsulawesi.com, Rabu, 11 Oktober 2017.

Hal ini senada dengan pengakuan salah satu informan yang ditulis Arifuddin Ismail (2017), yang menyatakan bahwa kehidupan masyarakat sebelum konflik yang terintegrasi, justru malah lebih baik.

“Lebih baik kehidupan kita dulu dari yang sekarang. Ada rasa saling percaya di antara masyarakat. Katong (kita) sudah jenuh dan tidak mau di adu karena konflik yang harganya sangat mahal, baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya,” katanya.

Segregasi pemukiman berbasis agama, akan memperparah kondisi masyarakat yang ada, karena mereka berada pada teritori yang terbatas, sehingga menurut Arifuddin Ismail (2017), kecurigaan dan ketidakpercayaan akan mudah bertumbuh secara luas. Akibatnya, perdamaian di Ambon tampak ‘semu’ dan bak api dalam sekam, yang sewaktu-waktu bisa tersulut.

“Ternyata apa yang menjadi kecurigaan saya itu memang benar adanya. Ada yang menarik dari sini, di satu sisi disuarakan keluar bahwa Ambon itu sudah damai. Namun, sesungguhnya kayak api dalam sekam dengan adanya segregasi. Masing-masing umat beragama kembali memperkuat kelompoknya masing-masing. Jadi ketika tidak tercipta interaksi yang positif, akan berakibat pada tergesernya suasana harmoni di tengah-tengah masyarakat dan bisa-bisa muncul kembali konflik,” kata Arifuddin.

Dengan segregasi ini pula menurut Arifuddin, luka lama akan semakin terbalut sebagai trauma yang tak kunjung hilang.

“Nah yang kedua di masyarakat ini, akan melanggengkan trauma masa lampau akibat segregasi. Konflik belum bisa dihilangkan dari hatinya, termasuk suasana konflik itu. Bahkan satu kasus, tidak mau ikut berpartsispasi dalam hari-hari besar keagamaan. Luka yang pernah terjadi, tidak hilang. Kemudian yang ketiga, persoalan yang dulu, jadi dengan ada segregasi pemukiman, menghilangkan perhatian orang terhadap nilai budaya yang pernah diagung-agungkan di sana. Misal pelo gandong, dulu sangat efektif. Tapi sekarang justru hilang. Karena agama yang dimunculkan,” katanya.

Peneliti senior di Balitbang Agama Makassar ini, menambahkan perlu ada solusi yang tepat dan cermat dari pemerintah provinsi Maluku. Bukan hanya segregasi yang sifatnya jangka pendek.

“Dulu segregasi pemukiman bisa dijadikan peregang konflik tapi sifatnya sementara. Tapi konteks kekinian segregasi boleh saja diterapkan tapi pemerintah mesti terlibat aktif. Pemerintah mesti serius menangani ini, sebaiknya dibentuk satu lembaga untuk mengatasi konflik itu khusus di Ambon. Lewat lembaga itu , pemerintah menciptakan satu kegiatan, dimana umat beragama harus ikut semua di dalamnya,” ujar Arifuddin.

 

Tag :

  • 349 Dibaca