Riwayat Panjang Diskriminasi Komunitas Towani-Tolotang


Seputarsulawesi.com - Masyarakat Towani Tolotang merupakan penghayat keyakinan lokal di Sulawesi Selatan. Mereka berdomisili di kelurahan Amparita, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Jarak dari kota Makassar ke lokasi tersebut, kurang lebih 231 Kilometer.

Selain di Amparita, kelompok masyarakat ini mendiami wilayah di Desa Otting, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap. Ada juga yang berada di Kabupaten Wajo, Kabupaten Pinrang, bahkan di luar Sulawesi Selatan, seperti Kalimantan. Amparita menjadi penting dalam diskursus Tolotang, sebab di tempat inilah pusat tatanan dan situs spiritualitas mereka.

Penduduk Amparita tidak hanya dihuni pleh penghayat keyakinan lokal ini, tetapi sebagian juga terdapat penganut Islam dan Tolotang Benteng. Secara etnis, juga tampak beragam, ada sejumlah pendatang dari etnis Jawa, Mandar, dan Makassar.

Orang-orang Tolotang, semuanya adalah etnis Bugis. Nyaris mustahil membedakan orang Tolotang dengan orang Bugis lainnya hanya melalui penampilan mereka saja. Bahkan secara umum, tradisi budaya oramg Tolotang tak jauh beda dengan tradisi yang dijalani masyarakat Bugis pada umumnya.

“Cara hidup dan tradisi masyarakat Tolotang diwarisi dari leluhur mereka di masa lampau,” tulis Heru Prasetia dalam tulisan Riwayat Tolotang; Narasi Kecil yang Terlupakan (Agama dan Kebudayaan; Pergulatan di Tengah Komunitas, 2010).

Jumlah penghayat agama lokal Towani Tolonang di Sidrap diperkirakan mencapai puluhan ribu jiwa. Hal ini ditandai dengan banyaknya orang yang yang hadir pada saat diselenggarakannya ritual tahunan sipulung di Amparita.

Sebagai penghayat agama lokal, Towani Tolotang punya rentang sejarah panjang terkait dengan diskriminasi, tekanan, hingga kekerasan. Mulai dari periode awal (Islamisasi yang dilakukan oleh raja Wajo), periode 1950-an, hingga periode orde baru. Dilevel sosial, akibatnya jelas, sebentuk stereotipe dilekatkan pada mereka dan terus bertahan hingga pasca reformasi 1998 silam.

Periode Islamisasi oleh Raja Wajo

Berbagai sumber menyebutkan bahwa komunitas Tolotang berasal dari kampung Wani, sebuah kampung di kerajaan Wajo (kini Kabupaten Wajo, sebelah timur Kabupaten Sidrap). Pada abad XVII, kerajaan Wajo ditaklukkan oleh Sultan Hasanuddin raja Gowa ke XIV. Penaklukkan Wajo oleh Sultan Hasanuddin tidak semata-mata soal memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Gowa, tetapi juga penaklukan itu mengemban misi Islamisasi. Raja Wajo Lasangkuru Arung Matoa pun lantas memeluk Islam, dan mulai saat itu Islam resmi menjadi agama kerajaan di tanah Wajo.

Lasangkuru pun melakukan hal yang sama, menggerakkan program Islamisasi di wilayah kekuasaannya. Namun, program Islamisasi itu ditolak oleh komunitas di kampung Wani, dengan alasan bahwa mereka telah memliki sistem kepercayaan yang diwariskan turun-temurun dari leluhur. Akhirnya mereka diusir keluar dari wilayah kekuasaan raja Wajo. Marginalisasi tahap pertama komunitas Wani dimulai dari sini.

Mereka lalu hijrah ke kerajaan tetangga, kerajaan Sidenreng (Kabupaten Sidrap)—yang saat itupun Sidenreng telah menerima Islam sebagai agama kerajaan. Di sini, mereka diakomodir oleh Addatuang Sidenreng, La Patiroi (raja Sidenreng VII) secara bersyarat. “Syarat itu adalah; mereka harus kawin dan dimakamkan secara Islam. Bila syarat ini diterima, komunitas Wani diizinkan menetap di Sidenreng dan diperbolehkan mejalankan ritual kepercayaan leluhurnya,” tulis Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas dalam Sejarah Islam di Sulawesi Selatan (2003).

Di sini, komunitas Wani diperhadapkan dua opsi yang ambigu; diberi tempat, tetapi diwajibkan menjalankan cara-cara Islam dalam hal perkawinan dan pemakaman. Ibarat sebuah ungkapan; kepala dilepas, tetapi ekor tetap dipegang. Dan disana, tahap kedua marginalisasi dan pemaksaan terhadap mereka berlangsung.

Heru Prasetia (2010) menuturkan, komunitas Wani lalu diizinkan berdomisili di Amparita dibawah pengawasan Arung (raja) Amparita. Di sana, mereka dipersilahkan menempati sebelah selatan pasar Amparita. Dari posisi tempat inilah kemudian istilah “Tolotang” untuk komunitas Wani mulai dikenal. Dalam bahasa Bugis, “To” berarti “orang”. Sementara “Lotang” berarti “selatan”. Jadi “To Lotang” berarti “orang selatan”.

Konon, raja Amparita memanggil komunitas ini dengan perintah kepada prajuritnya berbunyi; “ollirengnga To Lotangnge pasarenge” (panggilkan saya mereka yang berada di selatan pasar). Secara semiotik, seruan sang raja demikian mengesankan Tolotang adalah “mereka”, yang bukan bagian dari “kami”. Difernsiasi seperti ini sesungguhnya menegaskan diskriminasi.

Bila dicermati, posisi tempat domisili diarah selatan pasar Amparita sesungguhnya menegaskan posisi pinggiran (marginal). Sebab, arah selatan Amparita adalah perbatasan wilayah kerajaan Soppeng (kini Kabupaten Soppeng), tepatnya wilayah paling ujung selatan kerajaan Sidenreng (Kabupaten Sidrap). Dan wilayah ini dikenal cukup tandus, kering, dan tidak subur. Dengan posisi tempat seperti ini menunjukkan marginalisasi tahap ketiga terhadap komunitas Towani berlangsung.

Diburu DI/TII Hingga Dicap PKI

Pada tahun 1950-an saat pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) bergolak, komunitas Tolotang relatif aman—walau sempat terancam sebab program DI/TII adalah membabat “penyembah berhala” sebagaimana dimaksudkan dalam Islam. Sementara praktek ritual keagamaan Tolotang dianggap mirip berhala. Namun, pasukan DI/TII tidak memasuki wilayah Amparita. Sebab di Amparita, TNI merekrut pasukan pembantu yang disebut Pembantu Sukarelawan. Tugas mereka adalah menumpas gerombolan DI/TII.

Peristiwa G.30/S-PKI pada tahun 1965 juga termasuk masa sulit bagi komunitas Tolotang ini. Mereka dituding terlibat dalam gerakan ini dan dianggap sebagai komunis (atheis). La Setti, ayah Uwa’ Launge (pimpinan komunitas Tolotang) ditangkap oleh TNI dengan tuduhan sebagai PKI. Stigma sebagai PKI lalu melengket pada komunitas ini.

Menurut Heru Prasetia (2010), pada 4 Februari 1966 (masih dalam situasi penumpasan PKI dan antek-anteknya), Bupati Sidrap H.A. Sapada Mappangile mengeluarkan Surat Keputusan dengan empat point inti; 1). Tidak mengakui Tolotang sebagai agama di Kabupaten Sidrap, 2). Setiap penganut Towani Tolotang yang hendak melakukan perkawinan, talak, rujuk harus mendaftarkan diri pada Kantor Urusan Agama setempat. 3), Dilarang melakukan perkawinan, talak, rujuk secara liar bila tidak didaftarkan. 4). Memerintahkan kepada seluruh Camat di Sidrap untuk melaksanakan hal-hal ini.

Sejak saat itu, pergerakan Tolotang diawasi ketat oleh pemerintah dan TNI. Saat warga Tolotang wafat, mereka dikuburkan sesuai ajaran kepercayaannya, tetapi prosesi penguburan dilakukan dimalam hari agar tidak diketahui oleh aparat. Tetapi, pernah suatu waktu, aparat setempat mengetahui bahwa pernah ada warga Tolotang dikuburkan di malam hari dan tidak dilaporkan ke pemerintah. Maka Komandan Koramil setempat, Letda TNI Syamsuddin memanggil kerabat mereka, lalu dipukuli, setelah itu ditahan.

Pada tahun 1967, aksi pembersihan orang-orang yag dianggap PKI berlanjut. Pangdam XIV Hasanuddin, Brigjend Solihin, GP membentuk tim operasi Malilu Sipakainge. Tim ini bertugas meniadakan segala bentuk aktifitas Tolotang dan mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam didasarkan kebenaran Pancasila dan UUD 1945. Diera ini, tekanan terhadap Tolotang sangat massif. Mereka yang kedapatan menjalankan ritual kepercayaannya, akan ditangkap, atau diculik.

Tekanan dan penolakan tidak saja dari pemerintah, tetapi juga datang dari DPR-GR Sidrap dan sejumlah Ormas, seperti PSII, Muhammadiyah, MUI, GP. Ansor, Perti Sulsel, serta KAPPI. Alasan mereka menolak Tolotang, karena akan memberi peluang bangkitnya kembali sisa-sisa G.30/S-PKI di Sidrap.

Bertahun-tahun lamanya, komunitas Tolotang tak bebas menjalankan ajaran kepercayaannya. Mereka menjakankan ritual tradisinya secara sembunyi-sembunyi, namun seringpula ketahuan oleh aparat. Hasilnya, mereka ditangkap, ditahan. Tekanan terhadap mereka berhenti setelah mereka melakukan negosiasi politik dengan Golkar. Komunitas Tolotang menyatakan dukungan total kepada Golkar dengan syarat Operasi Malilu Sipakainge yang dijalankan Kodam XIV Hasanuddin dihentikan. Dan Golkar sebagai partai pelopor Orba menerima syarat itu. Tolotang kemudian mulai kembali eksis secara politik.

Mereka Pun “Di-Hindukan”

Secara sosial-kegamaan, Tolotang tak kering dari masalah. Pemerintah dan publik Sidrap masih mengingat betul UU No. 5 tahun 1966 Tentang Lima Agama Resmi. Dalam undang-undang ini, tak disebut didalamnya “Tolotang” sebagai agama yang diakui negara. Sehingga, keberadaan Tolotang dianggap tidak diakui oleh Negara.

Namun Tolotang tak diam, mereka mengutus salah satu tokohnya bernama Makkatungeng ke Jakarta untuk mencari solusi. Pemerintah pusat di Jakarta menawarkan opsi; Tolotang berintegrasi ke Islam, Kristen, atau Hindu. Karena Hindu dianggap punya kemiripan dengan praktek ritualnya, maka Tolotang “diinstruksikan” bergabung saja di Hindu. Maka terbitlah Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. 2/1966, tanggal 6 Oktober 1966 yang menetapkan bahwa “Towani Tolotang” adalah salah satu dari sekte agama Hindu.

Meskipun sebenarnya, komunitas Tolotang mengakui bahwa agama Hindu jauh berbeda dari sistem kepercayaannya. Namun, situasi sosial politik saat itu, memaksa komunitas Tolotang menerima keputusan pemerintah yang “meng-Hindukan” mereka. Penerimaan Tolotang terhadap “peng-Hinduan” ini barangkali sebagai siasat komunitas ini untuk mempertahankan tradisi dan eksistensinya.

Berbagai contoh banyaknya “gossip” sosial yang beredar luas dimasyarakat sekitar dapat ditemukan dalam studi yang dilakukan Saprillah Syahrir berjudul Siasat Lokalitas; Studi Tentang Cara Komunitas Tolotang Mempertahankan Identitas (2006), misalnya; seorang pemuda di kota Parepare pernah menjalin hubungan kasih dengan seorang gadis Tolotang. Sang pemuda lalu curhat pada seorang rekannya; “dia memang cantik, tetapi sayangnya dia Tolotang”. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Tolotang pada intinya harus dihindari.

Dibagian lain, Tolotang distigma sebagai kelompok masyarakat yang ahli ilmu hitam dan sihir yang membahayakan bagi manusia lainnya. Karena itu, berinteraksi dengan mereka harus waspada.

Tolotang juga seringkali didefenisikan sebagai komunitas yang “kuno”, terbelakang, sebab kepercayaan mereka disebut “agama kuno Bugis”. Ironiknya, premis ini seringkali ditemukan dalam wacana akademik di Sulsel (misalnya, karya Mukhlis; 1987, dan De Jong; 1996). Kategori “kuno” ini semakin meminggirkan komunitas Tolotang dari panggung sosial sekaligus membentangkan garis demarkasi antara masyarakat sekitar dengan komunitas ini.

 

 

Tag :

  • 563 Dibaca