Salombengan Seko Film Dokumenter yang Mengemas Konflik di Seko


Seputarsulawesi.com, Palopo - Indonesia Nature Film Society (INFIS) bekerjasama dengan Handcrafted Films dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mendokumentasikan seperti apa konflik yang terjadi dan bagaimana dengan situasi terakhir di Seko. 

Film yang berisi wawancara para tokoh, pemuda dan kaum perempuan di Seko, berdurasi 12 menit dan berjudul Salombengan Seko. Pembuatan film ini merupakan bagaian dari kampanye global Siapa Lagi Kalau Bukan Kita, sebuah kampanye tentang perjuangan masyarakat adat di beberapa negara yang berjuang untuk mempertahankan wilayah adatnya. Kamis, 10 Agustus 2017.

Film “Salombengan Seko” sebagai salah satu upaya meneruskan harapan Masyarakat Adat Seko. Menyampaikan suara-suara Masyarakat Adat Seko yang diabaikan. Merekam kriminalisasi yang terjadi di Seko dan upaya pemerintah dan perusahaan dalam memuluskan aktivitas survey perusahaan. Kolaborasi ini sekaligus untuk memberi dukungan, membangun solidaritas mayarakat lebih luas terhadap Masyarakat Adat Seko.

“Harapan saya, khususnya kami orang-orang Seko, kampanye ini bisa meningkatkan kesadaran kami orang-orang Seko untuk menolak PLTA. Karena kami mempertahankan hak, pusaka, identitas, jati diri, nilai dan sejarah kami sebagai orang Seko. Ini alasan utama kami menolak kehadiran PLTA PT Seko Power Prima di Seko,” kata Tokoh Masyarakat Adat Seko, Amisandi.

Amisandi menuturkan, usai pemutaran film ini, masyarakat luas di luar Seko bisa menilai kenyataan secara jujur. Selama ini yang ada mereka seolah-olah mendapat berita yang salah bahwa masyarakat Seko menerima pembangunan PLTA. “Padahal Tidak. Kami sudah tolak sepenuhnya sejak tahun 2013 sampai saat ini,” ujar Amisandi.

Sejak munculnya penolakan dari Masyarakat Adat Seko terhadap rencana proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Seko, nama Seko mengemuka di berbagai media massa maupun media sosial. Kasus Seko sebenarnya bukanlah hal yang baru, sudah banyak rencana investasi yang akan dilakukan di Jantung Sulawesi ini. Mulai dari HPH, perkebunan skala besar, pertambangan emas dan nikel. Namum berbagai investasi yang akan mengancam keberadaan masyarakat adat yang ada di Seko ini tidak berjalan mulus.

Masyarakat Adat Seko menolak masuknya investasi karena bisa merusak kelestarian dataran tinggi dan pegunungan yang ada di Seko.

Bahkan banyak yang tidak tahu di mana Masyarakat Adat Seko berada. Tapi jika datang ke Seko, rasa takjub akan keindahan alam yang ada di Seko sepanjang perjalanan tidak akan pernah berhenti. Perjalanan dari Masamba akan diawali dengan menyusuri sungai, punggungan bukit dan melihat berbagai macam vegetasi tanaman. Mulai dari hutan lebat dataran rendah hingga padang savana. Hamparan sawah berjajar rapih disetiap lembahnya. Seko adalah sebuah daratan yang berada di ketinggian diatas 1200 meter dari permukaan laut yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

Pada tahun 2012 sebuah perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) memperoleh Perpanjangan izin Prinsip dari Pemerintah Daerah Luwu Utara untuk melakukan survey untuk pembangunan PLTA di Wilayah Adat Seko dengan kapasitas 480 MW.

Adanya rencana pemerintah dan perusahaan inilah, masyarakat Adat Seko mulai gundah dan terganggu kedamaiannya yang selama ini sudah mereka rasakan.

Masyarakat Adat Seko khususnya Seko Tengah yang didalamnya terdapat Komunitas adat Pohoneang, Hoyane dan Amballong (SK Bupati Nomor 300 Tahun 2004 Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko). Perjuangan mereka yang telah mendapatkan pengakuan atas wilayah adatnya pada tahun 2004 tidak dihormati oleh pemerintahan yang sekarang.

Secara tegas dan konsisten Masyarakat Adat Seko  menolak proyek pembangunan PLTA. Perjuangan mereka untuk mempertahankan wilayah adatnya ini direspon dengan laporan Pidana oleh pihak perusahaan yang berakhir pada penangkapan 14 orang  sejak bulan Agustus 2016. Amisandi adalah salah satu tokoh pejuang Masyarakat Adat Seko yang ditangkap saat itu.

Perlawanan terbuka oleh Masyarakat Adat Seko tidak hanya dilakukan oleh kelompok lelaki dewasa, tetapi juga kelompok perempuan. Pada Februari sampai April 2017 lalu, sekitar 400 perempuan adat mendirikan tenda di lokasi pengeboran perusahaan sebagai bentuk protes. Namun, tenda-tenda itu sudah tak lagi berdiri sejak aparat dari Polres Masamba melakukan pengusiran dengan menembakkan gas air mata.  Menghancurkan dapur darurat para ibu di sana. Masyarakat kian cemas, takut, dan marah.

Pemutaran Perdana Film dokumenter ini akan dilaksanakan  BEM IAIN Palopo di Aula Serbaguna IAIN Palopo pada pukul 19.30 WIT. Kegiatan ini didukung oleh Perkumpulan Wallacea, LPM To’ Ciung Unanda, Sema FISIP Unanda, Germas Lutra, PC. PMII Palopo, Pemilar, Gusdurian Palopo, Eksekutif LMND Palopo, Suladwiva[dot]co, dan Radio Swara Tokelakaju, Solidaritas Peduli Seko. Pemutaran film ini sekaligus memperingati  perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) pada tanggal 9 Agustus 2017. 

Hadir Amisandi yang sudah bebas dari penjara pada tanggal 1 Agustus 2017 lalu, sebagai salah satu pembicara dalam pemutaran perdana film Salombengan Seko dan Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Wallacea Sainal Abidin, anggota Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) Ibrahim Massidenreng, dan anggota Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Region Sulawesi, Mahir Takaka.

 

 

 

 

  • 292 Dibaca