Seko; Kisah Marginalisasi hingga Ancaman Proyek Setrum (2)


Seputarsulawesi.com, Makassar- Pada masa kolonial, kehidupan masyarakat Seko cukup tertindas. Kondisi itu dapat kita simak dari catatan DR. Zakaria J. Ngelow dalam toseko.blogspot.co.id; 2007. Menurutnya, dalam kurun waktu 50 tahun antara tahun 1920 - 1970 masyarakat Seko mengalami dinamika sejarah yang cukup revolusioner. Masyarakat terpencil disana baru tehubung ke dunia luar ketika para guru sekolah dan penginjil Kristen membuka sekolah-sekolah dan menyebarkan agama Kristen pada awal tahun 1920-an. Tidak lama kemudian menyusul penataan sosial dengan menerapkan administrasi kolonial, di mana Seko menjadi satu distrik dalam onderafdeeling Masamba.

baca juga: Seko; Kisah Marginalisasi hingga Ancaman Proyek Setrum (1)

Masuknya pendidikan moderen dan Kristenisasi itu bermakna penting bagi kehidupan masyarakat Seko. Pada periode yang sama agama Islam diperkenalkan dan sejumlah kecil warga masyarakat Seko menerimanya. Para penganut agama-agama yang baru itu tetap hidup berdampingan secara damai, juga dengan penganut agama suku.

Derita Era Kolonial hingga Masa DI/TII

Pendudukan Jepang mempercepat penerimaan agama Kristen di kalangan mayoritas penduduk, karena pelarangan agama suku. Tetapi dampak paling penting pendudukan beberapa tahun itu (1942-1945) adalah adanya mobilisasi pemuda-pemuda Seko dalam organisasi para-milisi Jepang, yang disebut Seinendan. Mobilisasi ini mempersiapkan pemuda-pemuda Seko untuk turut dalam perlawanan bersenjata mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia dari pendudukan Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA). Beberapa pemuda Seko terbunuh, yang lainnya ditangkap dan dipenjarakan di Masamba dan Makassar, dan belasan lainnya dibuang ke Nusa Kambangan.

Setelah periode perjuangan kemerdekaan berakhir masyarakat Seko dihadapkan lagi pada kenyataan yang amat pahit, yakni pendudukan gerombolan DI/TII dan pengungsian (1951-1965). Seko Lemo dan Seko Tengah ditinggalkan sama sekali, sedangkan masyarakat Islam yang berada dalam cengkeraman gerombolan DI/TII di kumpulkan di Seko Padang.

Pengungsian merupakan pilihan akhir dalam penolakan terhadap penindasan dan pemaksaan gerombolan DI/TII. Beberapa kali pemuda Seko berusaha melakukan perlawanan bersenjata, namun gagal. Dalam periode 1952-1963 terbunuh sekitar 90 warga Seko, belum termasuk Ds. P. Sangka’ Palisungan,--pendeta gereja Toraja untuk wilayah Seko, Rongkong sampai Masamba-- yang mati “syahid” bersama beberapa tokoh gereja lainnya di tangan gerombolan DI/TII pada tahun 1953. Pada tahun 1963 lebih 30 orang Seko terbunuh di Lodang pada masa cease fire pemerintah dengan DI/TII, termasuk Kepala Distrik B. Sisang, T. Tombang dan sejumlah tokoh masyarakat Seko lainnya.

Dampak dari pengungsian itu adalah tersebarnya masyarakat Seko ke berbagai daerah. Menurut Zakaria J. Ngelow, ketika daerah Seko mulai aman para pengungsi berangsur-angsur pulang, tetapi sebagian memilih untuk menetap di rantau, secara berkelompok di Omu/Palolo (lembah Palu, Sulawesi Tengah), Seriti (Lamasi, Palopo), To’tallang (Pangala, Toraja), dan secara perorangan/keluarga di berbagai tempat. Derita pengungsi Seko yang tidak memperoleh perhatian dari fihak manapun kecuali penduduk setempat ke mana mereka mengungsi.

Selama di pengungsian, masyarakat Seko (Kristen) tetap mempertahankan kehidupan sebagai persekutuan jemaat dan berupaya secara swadaya menyelenggarakan pendidikan dasar darurat bagi anak-anak usia sekolah. Khusus para pengungsi di Makki, Galumpang, upaya bertahan dipengungsian dilengkapi pula dengan adanya satuan pasukan rakyat menghadapi gangguan lanjut gerombolan DI/TII.

Keamanan daerah Seko baru terjamin setelah suatu upaya bersama para putra Seko yang bertugas dalam jajaran kemiliteran melakukan operasi pembersihan sisa-sisa DI/TII pada tahun 1965/66 dalam suatu satuan komando yang disebut Pong Huloi. Baru kemudian TNI mengejar sisa-sisa pasukan gerombolan DI/TII yang bersembunyi di rimba raya daerah perbatasan Sulawesi Tengah arah ke Kulawi.

Kembali dari pengungsian, masyarakat di Seko mulai menata kehidupan sosial-ekonomi tradisionalnya, dan dalam administrasi pemerintahan digabungkan dengan daerah Rongkong Atas menjadi Kecamatan Limbong. Sejak tahun 1999 lalu Daerah Seko dibina sebagai Kecamatan persiapan, (definitif bulan Maret 2001) yang meliputi 11 desa.

Walau begitu, masyarakat Seko tetaplah menderita, bekas-bekas buruk DI/TII masih tersisa. Dinamika sosial sejak pendudukan gerombolan DI/TII dan pengungsian serta meknisme sosial pemerintah Orde Baru terasa melemahkan prakarsa rakyat dan menimbulkan fragmentasi sosial yang parah. Peran para pemimpin tradisional dikooptasi para pemimpin formal dalam mekanisme top-down (bergantung pada petunjuk atau kehendak dari para pejabat pemerintah), sementara para pemimpin agama, kehilangan visi peran sosialnya.

Bersambung
Tim redaksi

Tag :

seko-
  • 760 Dibaca