Selamatkan Desa Dari Korupsi


Penulis: Muhammad Aras Prabowo

(Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta)

 

Salah satu program unggulan dari pemerintahan Joko Widodo yaitu, membangun Indonesia dari desa. Konsekuensinya harus menggelontorkan banyak dana untuk merealisasikan program tersebut. Kabarnya, sebanyak 72 trilliun akan dialokasikan kesemua desa di seluruh Indonesia. Meskipun belum terealisasi secara keseluruhan, namun setelah persyaratan terpenuhi maka setiap desa berhak atas dana tersebut.

Saat ini dana setiap desa masih bervareasi, mulai dari 700 juta sampai dengan 1 melliar per desa. Salah satu yang menjadi dasar penetapan jumlah dana desa yaitu luas wilayah dan jumlah penduduk. Secara garis besar, peruntukan dana desa telah diatur oleh pemerintah pusat. Saperti pembangunan jalan desa yang menghubungkan jalan provinsi, pembangunan pengairan khusus desa yang memiliki lahan pertanian berupa sawah, pembanguan WC umum beserta sumber air di setiap desa.

Pemerintah juga telah mengeluarkan petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan keuangan desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalan Negeri  melalui Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pemahaman atas siklus pengelolaan keuangan desa sangatlah penting, khususnya pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana desa. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan dana desa sesuai dengan peruntukannya. Hasilnya harus memberi dampak positif bagi kemajuan desa seperti, kemajuan ekonomi masyarakat desa, peningkatan hasil pertanian, dan ketersediaan air bersih serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diharapkan pula agar dapat menghindarakan desa dari praktik korupsi. Baik korupsi dalam bentuk penyelewengan dana, panyalahgunaan wewenang dan salah saji dalam pelaporan pertanggungjawaban.

Namun harapan tidak selalu sama dengan realitas. Setelah dana digelontorkan, beberpa waktu kemudian kasus korupsi di lingkungan desa mencuak. Sampai saat ini, telah ditemukan ratusan kasus korupsi dana desa yang melilit sejumlah desa. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa sedikitnya ada 110 kasus korupsi anggaran desa yang telah diproses penegak hukum dan ditemukan oleh ICW,  ujar Egi Primayogha selaku peneliti ICW dalam acara 'Pantauan ICW soal korupsi dana desa', di Kantor ICW, Jumat 11 Agustus 2017. (Sumber: www.tribunnews.com).

Dari berbagai kasus penyelewengan dana desa, Kepala Desa menjadi salah satu yang paling dominan sebagai aktor intelektual. Disebutkan oleh Egi Primayogha dari 139 aktor, 107 di antaranya merupakan Kepala Desa.  Selain itu, pelaku korupsi lainnya adalah 30 perangkat desa dan istri Kepala Desa sebanyak 2 orang. Jumlah kerugian negara dari 110 kasus tersebut mencapai Rp 30 miliar. (Sumber: news.detik.com).

Dari data di atas, penulis menganggap bahwa perlu adanya sinergitas lembaga desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa. Mulai dari: (1) Perencanaan: agar program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mesyarakat desa, (2) Pelaksanaan: agar apa yang laksakan sesuai dengan perencanaan, (3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban: agar dilakukan secaran transparan dan akuntabel, bebas dari manipulasi dan praktik korupsi.

Peranan masyarakat sebagai fungsi monitoring dan evaluasi. Khusus masyarakat yang memiliki kemampuan dan pemahaman tentang akuntansi, perannya sangat diharapkan untuk memahamkan tata cara pengelolaan dana desa kepada lembaga desa. Akan lebih produktif lagi, jika pemuda-pemudi desa memiliki kesadaran akan peran tersebut, khususnya para sarjana dan lebih khusus lagi sarjana akuntansi yang menetap di desa. Apabila berkenan masuk dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi konsultif akan lebih efektif lagi.

BPD menurut UU No. 6 Tahun 2014 mempunyai fungsi: (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan (3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, termasuk pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Alternatif selanjutnya yaitu peran Perguruan Tinggi (PT) dan mahasiswa. Salah satu program PT yang bersentuhan langsung dengan desa adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN). Biasanya sejumlah PT memilih desa sebagai tempat pelaksanaan KKN. Menurut hemat penulis bahwa salah satu program kerja yang harus dilaksanakan dalam KKN adalah memberikan pelatihan pengelolaan keuangan kepada lembaga desa, khususnya bagi mahasiswa dari fakultas ekonomi dan jurusan akuntansi. Sehingga KKN tersebut betul-betul memberi konstribusi langsung kepada Negara, dengan mengurangi praktik korupsi terhadap dana desa. Apalagi akuntansi desa telah banyak dibahas oleh dan dikaji oleh akademisi akuntansi.

Jika PT disetiap daerah sepakat dengan program tersebut, maka pencegahan korupsi dana desa akan sangat massif. Penggunaan dana desa akan sesuai dengan peruntukannya dan yang terpenting adalah menyalamatkan desa dari praktik korupsi. Karena Pemegang Kekuasaaan Pengelolah Keuangan Desa dalam hal ini Kepala Desa memahami setiap tahapan dan siklus pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tag :

aras-prabowo
  • 980 Dibaca