SKPD Sulbar Ramai-Ramai Diperiksa Kejati, Sungguh Berawai Hati


Seputarsulawesi.com, Makassar- Tak terkira sebelumnya, puluhan pejabat SKPD Sulbar berurusan dengan Kejati Sulselbar terkait penyimpangan APBD Sulbar tahun 2016 lalu. Di gedung berlantai delapan yang terletak di Jl. Urip Soemiharjo, Makassar, pada Selasa, 29 Agustus 2017 lalu tak kurang dari 26 pejabat SKPD Sulbar diperiksa perdana oleh penyidik Kejati Sulselbar.

Jumlah itu belum seberapa, sebab menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin, pejabat SKPD Sulbar yang terperiksa, sesungguhnya berjumlah 35 orang. Cuma saja, pada pemeriksaan perdana, hanya 26 orang pejabat SKPD yang hadir memenuhi panggilan Kejati Sulselbar.

Baca : Dugaan Korupsi Dana Aspirasi, 26 OPD di Periksa Kejati Sulselbar

Adapun daftar pejabat SKPD yang diperiksa pada pemeriksaan perdana itu adalah para Kasubag Program di sejumlah SKPD, diantaranya; Kasubag Program Dinas PU Provinsi Sulbar, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesra, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Pendapatan Daerah, Biro Tata Pemerintahan, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Kesra, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkenunan, Badan Pendapatan Daerah, Badan koordinasi Penyuluh Pertanian, Biro Ekonomi dan Pembangunan, Biro Hukum, Sekretariat Dewan, Biro Organisasi dan Tata Laksana, BPBD, Biro Humas, Badan Kesbangpol, Badiklat, Kantor Perwakilan, dan Dinas ESDM.

Hari bergerak berganti, pemeriksaan pun berlanjut. Sebanyak 32 instansi pemerintah Sulbar dipanggil untuk jalani pemeriksaan di Kajati Sulselbar pada, Selasa, 5 September 2017. Namun, hanya 18 instansi pemerintah Sulbar yang hadir jalani pemriksaan, sisanya mangkir dari pemeriksaan. 

Baca : Besok, Sejumlah SKPD Provinsi Sulbar Akan Diperiksa di Kejati

Dua hari berselang, sebanyak 25 pejabat SKPD Sulbar kembali diperiksa lagi oleh Kejati Sulselbar pada, Kamis, 7 September 2017. Mereka yang diperiksa adalah; Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Humas, Biro Ekonomi, Biro Ortala, Biro Keuangan, Biro Pemberdayaan Perempuan, Bappeda, BKD, Kepala Kesbangpol, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kelala Badan Korlu, Direktur RSUD, Kepala Satpol PP, dan Kepala Perwakilan Sulbar.

Baca : Sejumlah Kadis Pemprov Sulbar Jalani Pemeriksaan Terkait Dugaan Penyimpangan APBD

Baca : Penyimpangan APBD Sulbar 2016 Menanti Tersangka, Ini 25 SKPD yang Diperiksa Kejati Sulselbar

Publik Sulbar tentu terhenyak dengan pemeriksaan itu. Di layar-layar media sosial, kabar murung ini menggelegar bak petir di antariksa Sulbar. Publik menyayangkan, sebab provinsi berusia belia ini diduga sebagai sarang penyelewengan. Provinsi subur sumberdaya alam itu diduga subur pula penyimpangan. Meski masih berstatus “diduga”, tetapi kasus ini sungguh mencoreng keadaban bumi “Malaqbi” ini.

Maka pantas saja bila sejumlah pihak berawai hatinya mendengar kabar tak diharap ini. “Kami kecewa dengan dugaan kasus penyimpangan ini”, ujar Kamaruddin, salah seorang mahasiswa asal Sulbar yang menempuh pendidikan di Kota Makassar, beberapa hari lalu.

Kamaruddin kecewa bila dugaan ulah oknum pejabat publik diberbagai SKPD itu benar-benar terbukti kelak dimeja hijau. Menurutnya, apapun logikanya, tindakan itu tak terpuji dan tak dapat dibenarkan. “Sama sekali tak dapat dibenarkan”, tegasnya.

Salmiah, mahasiswi asal Sulbar yang kini menuntut ilmu di Makassar tak kuasa pula menyembunyikan kekecewaannya. Hatinya berawai menyimak ramainya diskursus di Medsos terkait perkara ini. Gadis berhijab itu mengaku kecewa lantaran pejabat publik harusnya bekerja untuk melayani masyarakat, bukan malah melakukan tindakan yang diduga menyimpang. Ia berkata, bila terbukti di meja hijau penyimpangan itu benar adanya, rakyat Sulbar pun korbannya. “Masyarakat Sulbar lah korbannya”, katanya singkat.

Beralasanlah kiranya bila publik berawai hati atau menyayangkan terjadinya perkara ini. Apalagi, bila itu benar-benar terbukti kelak, maka provinsi muda ini memecahkan rekor terbanyak oknum pejabat publiknya terjerat kasus korupsi. Walau begitu, syak wasangka berlebihan mesti disingkirkan. Publik sepantasnya menyerahkan segalanya pada Kejati Sulselbar untuk menuntaskannya.

Karena itu, Wakil Direktur Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi, Abdul Kadir Wakanubun, pada Kamis 7 September 2017, mengharapkan Kejati Sulselbar harus serius menangani perkara ini. "Kami berharap, Kejaksaan harus serius dan bersunguh-sungguh dalam hal penuntasannya", katanya.

Baca : ACC Sulawesi Minta Kejati Tangani Serius Dugaan Penyimpangan APBD Sulbar 2016

 

Penulis : Tim Redaksi

 

  • 530 Dibaca