Direktur LBH Makassar, Zulkifli Hasanuddin, SH

Tersangka Dugaan Korupsi APBD Sulbar 2016 Ajukan Praperadilan, Ini Kata Murid Adnan Buyung Nasution


Seputarsulawesi.com, Makassar- Tiga dari empat tersangka kasus dugaan korupsi APBD Sulbar 2016, mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Kejati Sulselbar, beberapa pekan lalu. Mereka yang ajukan praperadilan adalah; Andi Mappangara (ketua DPRD Sulbar), Munandar Wijaya (Wakil ketua DPRD Sulbar), dan Harun (Wakil ketua DPRD Sulbar). 

Menaggapi hal itu, mantan wakil Direktur LBH Makassar, Zulkifli Hasanuddin, SH, mengatakan pegajuan praperadilan adalah hak tersangka. Zul—sapaan akrab lawyer ini menjelaskan praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Tujuannya,  untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang sudah ditetapkan Kejaksaan. 

Murid pengacara kondang, mendiang Adnan Buyung Nasution ini melanjutkan, bila  permohonan praperadilan pihak tersangka dikabulkan oleh hakim, maka menurutnya penetapan tersangka yang dikeluarkan Kajati batal, atau tak sah lagi. “Iyya, batal, status tersangka tak sah lagi”, ujarnya melalui sambungan telepon, pada Jumat, 13 Oktober 2017 siang. 

Meski begitu, lawyer yang sering menangani perkara-perkara hukum ini menegaskan meski pengajuan praperadilan tersangka dikabulkan oleh hakim, tetapi tak berarti pihak tersangka  gugur perbuatan pidananya. “Karena praperadilan hanya memeriksa syarat formil penetapan tersangka, apakah lengkap atau tidak”, katanya.

Syarat formil yang dimaksudkan lawyer muda ini, diantaranya; identitas tersangka, tempat dan lokus peristiwa pidana dilakukan. “Jadi ini soal administrasi saja”, ujarnya. 

Karena itu, putra asal Majene, Sulbar ini mengatakan walau praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi APBD Sulbar 2016 kelak dikabulkan hakim, Kejati Sulselbar tetap boleh menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi dengan menerbitkan kembali Spirindik yang baru. 

Murid Adnan Buyung Nasution ini menghimbau agar Kejati Sulselbar tak gentar dengan pengajuan praperadilan ini. “Sepanjang penetapan tersangka oleh Kejati dilakukan sesuai prosedur hukum, tak usah gentar”, kuncinya.

  • 409 Dibaca