Tiga Tahun Jokowi-JK, Begini Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria


Seputarsulawesi.com, Makassar-Menanggapi masa tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Komie Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) meliris pernyataan sikap, pada Rabu, 25 Oktober 2017. Pernyataan sikap ini memuat beberapa pokok permasalahan agraria dan meminta pemerintahan Jokowi-JK untuk segera kembali pada prinsip dan tujuan pokok agenda reforma agraria sejati.

Seruan dari KNPA ini tidak lain, karena lambatnya Pemerintah Jokowi-JK dalam menangani beberapa permasalahan, terkait reforma agraria dan penyelesaian konflik. Sehingga, kepercayaan baik dari gerakan sosial dan publik secara umum, menurun secara drastis. KNPA mengharapkan usaha kongkret Pemerintah Jokowi-JK untuk segera bertindak dan menepati janjinya kepada publik, terkait isu agraria.

Dalam pernyataan sikap tersebut, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menbeberkan beberapa ketimpangan dalam rencana Nawa Cita, RPJMN dan RKP 2017.

“Kami menilai, bahwa rencana Nawa Cita, RPJMN dan RKP 2017 yang hendak menjawab persoalan agraria nasional melalui Reforma Agraria telah disimpangkan. Kebijakan dan langkah-langkahnya tidak diarahkan untuk betul-betul menjawab krisis agraria yang terjadi di lapangan,” sebagaimana dikutip dari Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria.

Adapon pokok permasalahan yang dianggap belum bisa dijawab oleh pemerintahan Jokowi-JK, yakni masalah Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), kelembagaan, regulasi dan masalah anggaran. Selain itu, masih buruknya masalah konflik agraria dan kriminalisasi rakyat, serta tidak jelasnya mekanisme penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh.

Maka dari itu, pihak Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), mendesak pemerintahan Joko Widodo untuk meluruskan dan mempercepat pelaksanaan reforma agrarian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Presiden segera meluruskan pelaksanaan reforma agraria yang sesuai dengan Sila ke-5 Pancasila, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, UUPA 1960 dan Tap. TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang PA-PSDA, yakni reforma agraria yang bertujuan merombak ketimpangan struktur agraria, menyelesaikan konflik dan meningkat kanderajat kehidupan rakyat.
  2. Presiden segera mengambillangkah tegas, memanggil semua kementerian dan lembaga terkait perencanaan dan implementasi reforma agrarian serta penyelesaian konflik, untuk meluruskan langkah-langkah yang selama ini dijalankan, dan mempercepat proses RA yang dikehendaki masyarakat.
  3. Desakan banyak kalangan agar pemerintah segera membatalkn naskah kesepakatan Kemenko dengan WWF adalah cara bijak untuk mendengar aspirasi public secara luas, sekaligus menyelamatkan reforma agraria, yang oleh Presiden disebut sebagai agenda bangsa dan harus dikerjakan dengan cepat maupun tepat oleh Negara, dan memastikan keterlibatan organisasi rakyat yang sehaluan dengan agenda reforma agraria.
  4. Reforma agrarian harus berlaku di seluruh wilayah Indonesia sesuai konteks lokal yang terjadi dari sisi ketimpangan struktur agraria, situasi konflik dan kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya yang berdimensi multi sektoral, pedesaan maupun perkotaan, artinya Pulau Jawa, Provinsi Lampung dan Bali harus menjadi bagian dari realisasi RA.
  5. Mengingat waktu tidak lagi banyak, janji pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria sebagai panduan pelaksanaan dan kelembagaan pelaksana RA sangat penting segera direalisasikan. Cakupan isinya memastikan masalah agrarian dan konflik kronis di Tanah-Air di banyak sektor (kehutanan, perkebunan PTPN/swasta, pertambangan, bisnis konservasi) menjadi prioritas pelaksanaan reforma agraria.
  6. Tim Reforma Agraria yang saatini “terlanjur” telah dibentuk pemerintah, yang dipimpin oleh Kemenko Bidang Perekonomian bersamaTiga Pokja utamanya (Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN dan Kemendes) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) haruslah memprioritaskan kerjanya dalam 2 (dua) tahun kedepan pada lokasi-lokasi prioritas RA yang telah diusulkan rakyat dari bawah (bottom-up process). Secara paralel, bekerja memastikan Perpres RA dan mematangkan tahapan serta prasyarat RA yang lebih utuh kedepan.
  7. Upaya-upaya reforma agrarian pemerintah harus sejalan dengan penghormatan, perlindungan dan pengakuanhak-hak petani, masyarakat adat, nelayan dan perempuan di pedesaan, memastikan masyarakat terbebas dar itindakan represifitas aparat dan ancaman kriminalisasi dalam memperjuangkan reforma agrarian dan penyelesaian konflik di seluruh Tanah-Air.

  • 81 Dibaca