Masram

Timsel KPU Sulbar Dinilai Tidak Profesional


Seputarsulawesi.com, Mamuju- Salah seorang warga Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Masram mengatakan, pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak berjalan secara profesional. Hal tersebut didasarkan pada banyaknya regulasi yang dilanggar oleh Timsel. Padahal seharusnya mereka bekerja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan maupun Juknis yang berlaku.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa Timsel KPU Provinsi Sulawesi Barat bekerja secara tidak profesional, dan bahkan bertindak di luar kewenangannya. Sehingga hal ini yang mendorong saya melayangkan surat aduan atau tanggapan ke KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI di Jakarta, dan saya sudah antar langsung beberapa hari yang lalu,” ujar Masram, lewat keterangan tertulisnya ke Seputarsulawesi.com, Senin, 16 April 2018. 

Lebih lanjut, Masram mengatakan, dalam hal verifikasi syarat administrasi Calon, Timsel KPU Sulbar tidak bekerja secara cermat dan profesional, sehingga meloloskan calon/peserta yang berkasnya tidak lengkap atau cacat administrasi pada tahapan pemberkasan.

“Hal itu terkait soal izin atau rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepagawaian terhadap salah seorang calon/peserta, dan juga telah meloloskan salah seorang calon/peserta yang berkasnya tidak lengkap, dimana yang bersangkutan tidak melampirkan model SK,” jelasnya.  

Demikian pula, lanjut Masram, yang bersangkutan juga tidak melampirkan Surat Keterangan dari Pimpinan Partai, bahwa dirinya tak lagi menjadi Anggota Partai dalam 5 (lima) Tahun terakhir, sekalipun yang bersangkutan sudah PNS pada saat mendaftar sebagai Calon Anggota KPU.

“Dokumen tersebut adalah satu kesatuan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh seorang Calon Anggota KPU, sebagaimana dimaksud pada BAB II poin B, angka 2 huruf “h”. Keputusan KPU No. 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,” tegasnya.

Tak hanya itu, Masram juga menyoroti hasil tes chat dan tes kesehatan. Menurutnya, Timsel telah nyata-nyata bertindak diluar kewenangannya dengan melanggar Juknis tentang Seleksi Anggota KPU, dimana Timsel meloloskan beberapa peserta yang nilainya dibawah standar minimal, sebagaimana yang disyaratakan dalam Juknis, serta tidak mensyaratkannya pemeriksaan mata dan THT pada tes kesehatan.

"Katanya hal-hal tersebut sudah dikomunikasikan dengan KPU RI sebagaimana disampaikan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulbar melalui media, ini perlu diklarifikasi lebih jauh, apakah hasil komunikasi dimaksud, KPU RI mengizinkan dan atau memerintahkan Timsel untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan/Juknis?," terang Masaram.

Masram mengatakan, jika benar bahwa tindakan Timsel yang tidak sesui juknis atas persetujuan atau atas perintah KPU RI, dan KPU RI tetap melanjutkan proses fit and proper test terhadap calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, maka KPU RI sangat berpotensi untuk diadukan ke DKPP RI, karena jelas ini sebuah pelenggaran etik bagi seorang penyelanggara.

"Bahkan KPU RI berpotensi untuk dipidanakan, karena telah bertindak di luar kewenangannya, dengan menyetujui atau memerintahkan Timsel untuk melakukan Pelanggaran peraturan Perundang-undangan serta Juknis yang dibuat sendiri oleh KPU RI," tegasnya.

Masram mengaku, persoalan tersebut mendorong dirinya sehingga ia merasa perlu untuk mengawal proses seleksi anggota KPU Sulbar, guna memastikan bahwa penyelenggara Pemilu kedepan benar-benar lahir dari sebuah proses seleksi yang berkualitas.

"Sehingga dapat mengawal proses pesta demokrasi yang diharapkan, serta melahirkan penyelengara-penyelanggara negara yang berkualitas pula," tutup Masram.  

Tag :

kpu sulbar
  • 691 Dibaca