Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Maenunis Amin

Unsur Pimpinan DPRD Sulbar Ditahan, Ini Langkah Gubernur Sulbar Atasi Keterlambatan Pengesahan APBD


Seputarsulawesi.com, Polman,- Ditahannya empat unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar karena dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar 2016 mengundang keprihatinan publik. Kondisi ini dinilai bisa menghambat pengesahan APBD 2018.

Menanggapi kondisi tersebut, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Maenunis Amin, mengatakan bahwa Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) bisa menempuh salah satu dari dua mekanisme yang ada.

"Ini memang sudah kita bahas serius bersama Gubernur, intinya adalah tidak boleh ada kendala tehnis dan politis yang menghambat pengesahan APBD 2018, sebab itu akan berefek ke seluruh segmen, termasuk program pemerintah daerah dan pelayanan publik secara khusus." Jelas Maenunis kepada Seputarsulawesi.com, Selasa 19 Desember 2017.

Maenunis mengatakan dua alternatif menggunakan edaran Mendagri ataupun Kejati yang bisa ditempuh oleh Gubernur Sulbar.

"Alternatif pertama, Gubernur bisa menunggu DPRD Sulbar memilih pimpinan sementara menggantikan pimpinan yang berhalangan sesuai PP nomor 16. Gubernur juga sudah mengirim permohonan penjelasan tehnis ke Mendagri untuk mengantisipasi dampak hukumnya. Alternatif kedua, Gubernur bisa menindak lanjuti surat pengacara pak Hamzah dan Mappangara yang dikirimkan melalui teman-teman DPRD Sulbar kepada Gubernur terkait permohonan penangguhan penahanan pimpinan DPRD Sulbar ke Kejati Sulselbar," tambahnya.

Maemunis menambahkan, kedua langkah tersebut sudah dalam proses.

"Kita tunggu tanggapan Mendagri atas konsultasi penjelasan mekanisme penunjukan pimpinan sementara. Terkait Kejati, kita tunggu hasil analisisnya," tambahnya.

  • 230 Dibaca