Walhi Sulsel Sayangkan Pembahasan RZWP3K


Seputarsulawesi.com, Makassar- Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) Asmar Exwar menyangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan yang kurang melibatkan masyarakat sipil dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Asmar Exwar menilai, penyusunan rancangan Perda RZWP3K yang digelar oleh Pemprov pada 5 Desember 2017 kemarin, kurang partisipatif, justru pihak Pemprov, kata Asmar lebih banyak menghadirkan pengembang dan perusahaan penambangan pasir laut. 

"Ini sangat terkesan pihak Pemprov lebih mengakomodir kepentingan korporasi dalam pengaturan zonasi pesisir dan pulau kecil. Sehingga kelompok masyarakat sipil meminta penundaan pembahasan, serta harus dilakukan pengkajian ulang," jelas Asmar Exwar lewat keterangan tertulisanya ke Seputarsulawesi.com, 6 Desember 2017. 

RZWP3K yang telah digenjot dalam kurun waktu setahun terakhir ini, menurut Asmar Exwar, sebelumnya telah dikonsultasikan oleh pihak Pemprov Sulsel ke Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh kelompok masyarakat sipil karena dianggap banyak masalah dan kejanggalan. Khususnya klausul menyangkut soal alokasi ruang tambang pasir laut dan reklamasi yang mengakomodir keterlanjuran proyek pesisir yang tengah berjalan. 

Terkait hal tersebut, Walhi Sulsel dan Aliansi Selamatkan Pesisir mendesak Pemprov Sulsel untuk kembali membuka ruang dialog dengan masyarakat, akademisi maupun CSO dalam penyusunan RZWP3K. Pasalanya alokasi tambang pasir laut itu melingkupi tiga wilayah ruang laut yang cukup luas, dan masih mengakomodir alokasi ruang reklamasi. 

Pengalokasian blok pertambangan pasir laut itu mencakup blok spermonde Takalar, blok Flores dan blok Palopo dengan total luasan 26.262,32 Ha. 

"Olehnya itu, Walhi Sulsel mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tidak buru-buru menyetujui subtansi alokasi ruang zona tambang pasir dan reklamasi dalam dokumen draft Perda RZWP3K Sulsel tanpa pengkajian dan persetujuan masyarakat," tegas Asmar.

Tak hanya itu, menurut Asmar, Walhi Sulsel juga mendesak agar ditetapkan Zero Zone untuk alokasi ruang tambang pasir laut dan reklamasi di Sulsel, karena tambang pasir laut dan reklamasi pesisir telah terbukti mengakibatkan kerusakan pesisir dan mengorbankan kepentingan masyarakat pesisir dan pulau kecil. 

Tag :

sulsel walhi
  • 213 Dibaca