Atas Nama Kemanusiaan

Kolom

Editor sesi.com

Maman Suratman
(Mahasiswa Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta)


Perjuangan kemanusiaan memang perealisasiannya sangat dimungkinkan di dalam Negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Demokrasi, bisa dikatakan, memberi segala ruang kebebasan, baik individu ataupun kelompok, untuk menyalurkan aspirasi menurut kepentingan dan kebutuhannya. Tentu ini bisa selama tidak bertentangan dengan dasar berdirinya Negara itu sendiri, yakni konstitusi dan ideologinya.

Amerika serikat merupakan salah satu Negara yang paling banyak mengusung ide-ide demokrasi. Dari beragam aspek, sebut saja misalnya bidang pemerintahan, konsep pemerintahan sekuler yang dianutnya tentu berbeda jauh dengan konsep pemerintahan yang ada di dunia Arab. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagai makna lahiriah dari sistem demokrasi tersebut, jelas tak sama dengan pemerintahan yang berbasis di bawah naungan kekuasaan “Tuhan”: teokrasi.

Pada ranah ini, kita butuh untuk berterimakasih kepada Amerika yang telah memotivasi hampir sebagian besar Negara-negara di dunia ketiga hari ini. Padanya, ia tetap konsisten dalam mengusung ide demokrasi sebagai konsep paling ideal ketimbang konsep lainnya. Kebebasan individu misalnya, adalah kunci untuk mencapai peradaban suatu masyarakat atau bangsa.

Tidak ada tatanan masyarakat tanpa kebebasan individunya. Dan ini serta merta diusung oleh Amerika di setiap pengambilan kebijakannya. Meski begitu, istilah “atas nama kemanusiaan” di dalam demokrasi tersebut, kerap dianulir sebagai pelanggengan kekuasaan tertentu. Ya, kekuasaan yang beratasnamakan rakyat memang cenderung mengarah kepada pemerintahan otoriter.

William Blum, salah seorang pakar anti-mainstream ternama asal Amerika Serikat, terutama di bidang kebijakan luar negerinya, melihat situasi semacam ini kerap dijalankan oleh pemerintahan di negeri kelahirannya. Ia beranggapan bahwa sistem tersebut tidak lain sebagai mekanisme politik guna menunjang kepentingan Amerika semata.

Ia kemudian merangkum fakta-fakta yang diyakininya tersebut ke dalam salah satu karyanya berjudul America’s Deadliest Export Democracy: The Truth About Us Foreign Policy and Everything Else terbitan Zed Books Ltd, London 2013. Karya ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Demokrasi: Ekspor Amerika Paling Mematikan.

Karya yang mengkritik habis dengan tajam serta koreksi berharga atas wacana politik mainstream ini, terbilang memberikan pengaruh besar atas kebijakan luar negeri Amerika sendiri. Pasalnya, Blum menyampaikan gagasannya tanpa rasa takut. Bahasa-bahasa “kotor” kerap bisa kita temui saat membaca karyanya tersebut.

Sejak tahun 1945, Blum melihat bahwa Amerika telah mencoba untuk menggulingkan lebih dari lima puluh pemerintahan, yang kebanyakan dipilih secara demokratis, dan ikut campur tangan dalam pemilihan-pemilihan umum di setidaknya tiga puluh Negara, termasuk juga di Indonesia. Dalam upayanya, setiap agresi militer yang ia lancarkan, kerap berlindung di balik istilah “atas nama kemanusiaan”. Demokrasi, istilah inilah yang terus ia pakai. Lantas, bagaimana dengan demokrasi di Indonesia sendiri?

Demokrasi di Indonesia
Pasca proklamasi kemerdekaan, demokrasi kini bergulir drastis di bumi pertiwi. Demokrasi yang menganut paham konsensus dan musyawarah di Indonesia ini, justru hanya melahirkan wajah demokrasi yang beragam, tergantung pada siapa dan bagaimana para pemimpin mendandani wajah demokrasi.

Masa Orde Lama, bangsa ini diperkenalkan dengan model Demokrasi Terpimpin. Di bawah kuasa Seokarno, demokrasi sebagai keputusan yang sentralistik. Ya, banyak menuai kritik memang. Tetapi sungguh wajah demokrasi seperti ini sangat dimungkinkan mengingat pentingnya persatuan di tengah keragaman bangsa saat itu.

Runtuh Orde Lama, digantikan dengan Orde Baru. Wajah demokrasi pun berubah di bawah kuasa seorang Seoharto. Di tangan seorang otoriter ini, demokrasi sebelumnya diubah menjadi Demokrasi Pancasila. Konsepsi asal bapak senang (ABS), menjadi ciri khas pembangunisme di era ini.

Para intelektual hanya tumbuh sebagai delegitimator kebenaran si penguasa. Meski banyak di antara mereka yang kontra terhadapnya, sebut misalnya Cak Nur dan Gus Dur, mereka tetap saja tak melawannya dengan vis a vis. Demokrasi di tangan Soeharto, kerap dijadikan alat eksploitasi “atas nama kemanusiaan”. Lagi-lagi istilah semacam ini menjadi trend untuk sebuah penindasan dan pemerasan.

Reformasi bergulir, kini demokrasi diharapkan mampu menjelma sebagaimana idealnya. Kran kebebasan yang terbuka lebar itu, hanya mampu menjadikan kebebasan yang kebablasan. Semua orang berbondong-bondong mendirikan partai, semua orang ingin menjadi pahlawan. Alhasil, bangsa yang seharusnya tinggal landas, kini kandas. Demokrasi, lagi-lagi karenanya.

Hari ini, apa yang bisa kita harapkan dengan melihat realitas masa silam tersebut? Jelas, bukan demokrasi yang harus diubah, tetapi cara pandang mengenai konsepsi demokrasi itu sendiri yang harus tetap pro terhadap kemanusiaan. Penindasan atas nama kemanusiaan jelas melanggar ide luhur dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi ya demokrasi, dan prakteknya bukan hanya terbatas pada slogan atas nama kemanusiaan. Perlu realisasi konkrit atasnya.

Sebagaimana pandangan Blum dalam karyanya tersebut yang mengganggap bahwa demokrasi adalah ekspor Amerika paling mematikan, jelas pemahaman yang keliru. Bahwa demokrasi hanya butuh ditangani oleh pemimpin-pemimpin yang demokratis, bukan pemimpin yang melulu mengatasnamakan demokrasi dan kemanusiaan, padahal hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya belaka. Hematnya, tak ada yang salah pada demokrasi. Semua tergantung pada pemaknaan dan perealisasiannya dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini.


Video