Balanipa Riwayatmu Kini

03 Okt 2015, 13:32:15 WIB || Editor:sesi.comOpini

Balanipa Riwayatmu Kini 

Oleh : Suryananda
Putra Batulaya Balanipa
Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Mandar (FKMM) Jakarta

Berbagai perdebatan terlihat semakin hangat tatkala Balanipa tengah digadang-gadang akan mencapai finish perjuangannya menjadi sebuah DOB baru. Baik perbincangan dimedia sosial ataupun dikelompok-kelompok diskusi. Membincang Mandar maka tak elok rasanya jika abai pada Balanipa. Peradaban yang tak hanya dimulai dari gesekan dengan kerajaan pasokkorang dimasa lalu, tetapi juga karena orang Mandar sadar akan pentingnya persatuan.

Sebelumnya, penulis memulai rajutan pena dengan membuat pandangan yang dianggap kontroversial, siapkah kita dan untuk siapa Balaniapa? padahal hal tersebut untuk melihat respon masyarakat calon DOB Balanipa akan persoalan ini. Jika direfleksi sebuah proses perjuangan, sebagaimana halnya perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka sekejap akan terdefernsiasi kelompok-kelompok pejuang tersebut. Ketika dimaknai dengan konteks kekinian maka perjuangan adalah melepaskan diri dari ketertindasan tapi pemberontakan bagi sang penguasa.

Lazimnya, berbagai bentuk karakter masyarakat terlihat ketika menghadapi proses perjuangan.  Pertama, masyarakat yang condong apatis, mereka yang sadar atau tidak dengan suatu perjuangan kemudian diam akan hal tersebut. Contohnya saja perjuangan DOB Balanipa masih banyak masayarakat yang cenderung tidak mengerti walaupun mereka tahu tengah maraknya dibincang Balanipa. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mengerti perjuangan tersebut.

Yang kedua karakter masyarakat yang mengklaim sebuah perjuangan, dimana gerakannya cenderung menokohkan diri dan kelompoknya sebagai pejuang. Sasarannya adalah masyarakat yang tidak mengerti akan proses sebuah perjuangan DOB, sampai proses perjuangan tersebut berhasil atau mentok, wacana yang dihembuskan dan gerakan yang dilakukan seolah merekalah yang menjadi penentu. Padahal jika ditinjau substansinya ternyata sedikitpun tidak memiliki pengaruh, sebab hasil pemekaran DOB dikarenakan mulusnya skenario politik yang dijalankan oleh para penentu kebijakan.

Yang ketiga mereka kelompok masyarakat yang nawaitunya  tulus dalam proses perjuangan, tak peduli ada tidaknya pengaruh dan kekuatan mereka, tetapi keberhasilan dan nawaitu awalnya tanpa tendensi kekuasaan. Namun kelompok inilah yang cenderung dieksploitasi oleh elit dan ditunggangi oleh para aktor politik.

Selanjutnya ada kelompok masyarakat yang ragu, bahkan menolak mentah-mentah dengan alasan tertentu. Malahan dalam tahap mematangkan konsep menuju pasca perjuangan sebuah DOB, terdapat kelompok yang memiliki ide dan pandangan, serta pertimbangan yang berbeda.

Tetapi mereka ini malah dianggap abu-abu dan dijustifikasi, dipaksakan dalam kategori kelompok menolak. Ironinya, seorang yang memiliki pandangan yang berbeda, malah sekelompok orang memaksakan mereka ke dalam kategori menolak. Bisa saja meraka yang mejustifikasi inilah orang-orang yang semakin memperjelas diri sebagai kelompok gamang, karena kepentingan mereka terasa akan gagal karena mereka yang memiliki pandangan berbeda dianggap pesaing.

Pada akhirnya kita mesti menyadari bahwa yang menentukan pemekaran DOB bukanlah rakyat jelata, tetapi mereka yang menduduki kursi pemangku kebijakan. Sebab secara hukum dan peluang, merekalah yang bersentuhan langsung dengan proses, baik proses administrasi kelengkapan serta lobi politik.

Balanipa dalam Masa

Jika merujuk sejarah besar Balanipa,  maka kita sepakat bahwa balanipa sebuah peradaban yang jauh lebih besar dibanding istilah paku sampai suremana. Dalam polemik pro kontra DOB balanipa, penulis melihat bahwa niat sekelompok pejuang tentu baik, tetapi dilain sisi kehawatiran akan adanya kelompok tertentu yang menyisipkan tendensi kekuasaan. Jika kasus tersbut lumrah dalam politik, setidaknya hal tersebut tidak medominasi proses perjuangan kemudian berlindung dibalik alasan normatif serta kesejahteraan.

Perdebatan panjang akan terjadi jika polman bahkan sulbar diubah namanya menjadi Balanipa lantaran alasan peradaban tersebut. Tetapi Fokus pada pemekaran Balanipa dari Polman, jika alasan histori tersebut diakui maka selain dari wilayah hadat Balanipa yakni sappulo sokkoq dan distrik-distrik yang terbentuk ketika kolonialisme Belanda, maka bicara calon ibu Kota Balanipa, lebih tepatnya ibu kota berada pada eks wilayah asal Balanipa yakni Appeq Banua Kayyang dan Anaq Banua berpusat di Napo.

Sehingga penempatan Campalagian sebagai ibu kota  tidaklah tepat dalam tinjauan sejarah. Inilah kekeliruan demokrasi, yang pada prinsip teknisnya selalu bicara soal mayoritas, dengan demikian penetapan voting di DPRD Polman menjadi keliru dalam tinjauan sejarah. Bahkan jika dulu Balanipa hanya sekedar wilayah kecamatan lalu dianggap begitu kecil, akan tetapi tidak terjadi kontra, itu karna nalar dan kesadaran orang-orang Balanipa dulu tidak memandang Balanipa dalam bentuk adminstratif semata dalam berbalanipa. Tetapi dalam berbalanipa dahulu dilakoni cukup dari pola perilaku, yang menjungjung tinggi nilai dan norma.

Jika hari ini Balanipa diperluas sebagai sebuah DOB, lalu terdapat pro kontra kemudian dianggap keliru, itu karena kesadaran hari ini, Balanipa dipandang bukan sekedar berbalanipa dengan wilayah adminstratif kabupaten dan tata nilai semata, tetapi juga memandangnya dengan nalar kekuasaan. Jika dipersempit merasa kecil lalu diperbesar masih terasa kurang.

Jika alasan kesejahteraan maka yang paling tepat Polman dan Sulbar yang melahirkan tokoh-tokoh besar dari Balanipa, harus fokus membangun Polman dari berbagai sisi. Lalu jika alasan ketertinggalan, maka orang-orang balanipa sendiri yang “Mappatuna” leluhurnya, sebab merekalah yang meruntuhkan nama besar tokoh-tokohnya. Begitupun sumber daya alamnya, seharusnya orang-orang yang sadar akan pentingnya potensi tersbut, memberikan masukan pada pemerintah, bagaimana pengelolaan yang maksimal dan tepat.

Untuk itulah indikator jelasnya mesti dibuat dalam satu formula, baik tata kelola pemerintahan, infarstruktur ekonomi, agar terjadinya kesenjangan diwilayah tertentu dapat diminimalisir. Matangnga diwilayah Polman kedepan tidak akan meminta mekar sebagai kabupaten Matangnga begitupun juga Tutar diwilayah Balanipa. Kita mesti menyiapkan blue printnya dari sekarang bukan lagi perdebatan pro dan kontra, tetapi pasca lahirnya Balanipa tak hanya sebagai sebuah Realitas, pun tidak terjadi pelabrakan sejarah di dalamnya sembari kedepan dari segi pelayanan dan pengelolaan segala potensinya dapat maksimal.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook