Ini Pernyataan Pengurus DPP KNPI Terkait Adanya Issu Kepengurusan Baru di KNPI

Nasional

Editor Suaib Amin Prawono


Seputarsulawesi.com, Jakarta- Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) lewat surat yang dikirim ke Seputarsulawesi.com, Sabtu petang (24/10) menyampaikan klarifikasi atau penjelasan terkait adanya issue yang dihembuskan oleh salah seorang oknum yang mengaku sebagai pengurus DPP KNPI dan mendapat dukungan dari Menkum HAM.

Terkait hal tersebut, lewat surat yang ditujukan kepada Ketua DPD KNPI Provinsi se- Indonesia, Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus menyampaikan informasi/klarifikasi, serta penjelasan, atas beredarnya issue yang tidak benar tersebut.

Berikut salinan lengkap pernyataan ketua Umum DPP KNPI tersebut.

Kepada Yth :
1. Ketua-Ketua DPD KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Provinsi se-Indonesia.
2. Pimpinan OKP Tingkat Nasional

                Di – Tempat

Salam Pemuda....
DEWAN PENGURUS PUSAT KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA, disingkat KNPI, menyampaikan informasi/klarifikasi, serta penjelasan, atas beredarnya issue yang tidak benar, serta klaim orang-orang atas Organisasi KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA disingkat KNPI, sbb :

Pertama; Berdasarkan informasi mengenai Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI, Nomor : AHU-0010877.AH.01.07. Tahun 2015, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan KNPI. Tertanggal 23 Oktober 2015. Berdasarkan Permohonan Notaris Ariandi, SH, MKN. Kemenkumham Mumutuskan :
Point Kesatu : Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KNPI. (Baca: Keputusan Menkumham).

Kedua; Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Kemenkumham Nomor : AHU-0010877.AH.01.07.Tahun 2015, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan KNPI. (Baca: Salinan Keputusan Menkumham)

Ketiga; Bahwa berdasarkan dua point diatas, kami DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia yang disingkat KNPI, menyampaikan organisasi tersebut bukan/tidak ada keterkaitan dengan nama atau singkatan dari KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA disingkat KNPI, sebagaimana/berdasarkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI, NOMOR : AHU-0001403.01.07.TAHUN 2015, TENTANG : PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA, Tertanggal, 02 Juni 2015. Berdasarkan Permohonan Notaris Zainuddin, SH, KEMENKUMHAM MEMUTUSKAN : Menetapkan : Memberikan Pengesahan Badan Hukum : PERKUMPULAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA disingkat KNPI. (Baca : Keputusan KEMENKUMHAM).

Empat; Banhwa berdasarkan Salinan Keputusan KEMENKUMHAM, Menetapkan : Susunan Organ Perkumpulan KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA disingkat KNPI :

KETUA UMUM                                     

MUHAMMAD RIFAI DARUS

SEKRETARIS JENDER

SIRAJUDDIN ABDUL WAHAB

BENDAHARA UMUM

FIRMAN BASO

PENGAWAS/MPI :

 

KETUA

AHMAD DOLI KURNIA

SEKRETARIS 

MUSTAFA M RADJA      

  

Lima; Bahwa berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013, Tentang UU Organisasi Kemasyarakatan, pada BAB XVI (LARANGAN), Pasal 59, Ayat 1 (Ormas dilarang), Point; e. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik. (Baca : UU No. 17 Tahun 2015).

Enam; Bahwa berdasarkan UU Hak Cipta, Logo KNPI telah dipatenkan, serta telah mendapatkan Pengesahan/Keputusan dari KEMENKUMHAM, Cq. Dirjen HAKI KEMENKUMHAM, sebagaimana juga di atur dalam UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, BAB VI (HAK DAN KEWAJIBAN), Pasal 20 (Ormas berhak), Point; b. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengab peraturan perundang-undangan;

Tujuh; Bahwa atas dasar itulah kami menyampaikan informasi sekaligus klarifikasi Kepada seluruh Ketua-Ketua DPD KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA disingkat KNPI, serta Pimpinan OKP TINGKAT NASIONAL, bahwa POINT 1 dan 2,  Merupakan Ormas baru, yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan sejarah/historis, Hukum dengan KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA disingkat KNPI, serta tidak memiliki kesamaan, baik; Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA disingkat KNPI, maupun berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Demikian informasi/klarifikasi serta penjelasan dari DPP KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA disingkat KNPI. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Oktober 2015
DEWAN PENGURUS PUSAT
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
DISINGKAT KNPI

 

Tertanda

 

MUHAMMAD RIFAI DARUS

SIRAJUDDIN ABDUL WAHAB

KETUA UMUM                                                    

SEKRETARIS JENDERAL

 

 

 

Tembusan Yth :
1. MENKOPOLHUKAM RI
2. MENKO PMK
3. Menteri Dalam Negeri RI
4. Menteri Pemuda & Olah Raga RI
5. KAPOLRI
6. PANGLIMA TNI