Kabiro Hukum KPU RI: Dari 147 Permohonan, Hanya 9 Daerah Memenuhi Syarat Formal Sidang di MK

Nasional

Editor Muhammad Iqbal Arsyad


Seputarsulawesi.com, Jakarta- Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI, Nur Syarifah mengatakan, dalam Pilkada Tahun 2015 ini MK menerima permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Pilkada sebanyak 147 dari 132 daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Data ini terhitung hingga per 4 Januari 2016. Hal ini dikemukakan dalam rapat persiapan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2015, Senin (4/1).

“Jadi ada 147 permohonan dari 132 daerah. Sembilan daerah lebih dari satu permohonan,” kata dia sebagaimana dikutip dari http://www.kpu.go.id.

Berdasarkan telaahan tim hukum KPU RI, Nur Syarifah menjelaskan bahwa dari 147 permohonan tersebut hanya 9 (Sembilan) daerah yang memenuhi syarat formal untuk melaksanakan sidang di MK.

“Menurut telaahan kami, dari 147 perkara yang memenuhi syarat formal baik selisih ambang perolehan suaranya, dan juga batas waktunya ada 9. Diantaranya Solok Selatan, Kuantan Singingi, Bangka Barat, Kotabaru, Muna, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Membramo Raya, dan Teluk Bintuni,” jelasnya.

Jika sesuai jadwal, pada 7 Januari, 8 Januari dan 11 Januari esok, MK akan melakukan pemerisaan pendahuluan atas 147 permohonan tersebut. Sedangkan untuk proses persidangan PHP Pilkada, MK akan melaksanakannya mulai tanggal 18 Januari hingga 7 Maret 2016 (Batas akhir pembacaan putusan MK).

(Mirak)